Hasrat Luhut Panjaitan Belum Pernah Dibahas
JAKARTA-Keinginan PT Toba Sejahtera mengakuisisi 58,8 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari kepemilikan konsorsium asal Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA), belum pernah dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Peluang perusahaan milik Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan itu makin tipis untuk mengambil alih saham mayoritas Inalum itu, lantaran pemerintah bersama DPR sudah berkomitmen menambah lagi dana Rp2 triliun yang akan dianggarkan di APBN-Perubahan 2012.
Sebelumnya, di APBN 2012, sudah dimasukkan alokasi Rp2 triliun sebagai modal Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengambil alih 100 persen saham Inalum pascaputus kontrak 2013 mendatang. Dengan demikian, diperkirakan, total dana yang disiapkan pemerintah sekitar Rp4 triliun “Di APBN 2012 kan sudah Rp2 triliun. Kita tunggu hasil negosiasi tim dengan NAA, berapa kekurangannya. Kita perkirakan kurang lagi Rp2 triliun. Itu nanti kita siapkan di APBN Perubahan 2012, yang dibahas sekitar Juli 2012.
Jadi, pada 2012 nanti dana sudah cukup,” terang anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar kepada koran ini di Jakarta, kemarin (9/ 12). Tambahan dana Rp2 triliun itu, lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, nantinya antara lain digunakan untuk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, yang terintegrasi dengan Inalum. “Itu pelabuhan bagus, yang bisa mengalahkan pelabuhan milik Singapura dan Malaysia. Wajar jika Inalum itu pada 30 tahun silam lalu sudah menggiurkan Jepang,” ujar Nasril. Untuk bisa tahu berapa persisnya dana tambahan yang harus disiapkan lagi, lanjut Nasril, pada Januari 2012 mendatang, Komisi VI DPR yang membidangi masalah perindustrian, akan memanggil tim negosiasi.
“Kita akan tanya bagaimana progres negosiasi dan berapa dana yang harus dibayarkan untuk mengakuisisi 58,8 persen itu,” terangnya. Penghitungan mengenai dana segar yang harus disiapkan itu, kata Nasril, karena pemerintah dan DPR berasumsi bahwa nantinya Inalum dikelola oleh BUMN, entah BUMN yang sudah ada atau dibentuk BUMN baru. Dengan catatan, bahwa Pemrov Sumut dan 10 kabupaten/kota dilibatkan untuk ikut mendapatkan saham. Dengan kata lain, pembahasan belum pernah mengasumsikan keterlibatan pihak swasta. Seperti diketahui, 10 pemkab/pemko itu adalah Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai. Mengenai keinginan Luhut, kata Nasril, Komisi VI DPR belum pernah membahasnya bersama pemerintah. “Kami belum pernah dengar mengenai apa yang disampaikan Luhut seperti yang diberitakan media. Kami sama sekali belum pernah mendengar permintaan secara resmi dari Luhut,” tegas Nasril.
Apakah pemerintah pernah menyampaikan keinginan Luhut itu ke Komisi VI DPR? Nasril menjawab tegas, “Belum pernah.” Apakah itu sinyal bahwa pemerintah dan DPR menutup peluang Luhut? “Saya tidak mengatakan tertutup atau tidak tertutup. Yang jelas, kami belum pernah dengar secara langsung. Bagaimana kami harus respon?” cetusnya. Seperti diberitakan sejumlah media, pada Selasa (6/12) lalu, Luhut kembali menyampaikan keinginan PT Toba Sejahtera 58,8 persen saham Inalum yang selama ini dikuasi NAA. “Ya memang pemerintah pusat juga berminat (mengakuisisi saham PT Inalum). Semuanya sedang dibicarakan. Kami sudah bertemu dengan Menteri Keuangan dan menyatakan minat kami ini.
Saat ini kami sedang menunggu kebijakannya seperti apa. Kalau perlu, kami siap ikut tender demi bisa melaksanakan akuisisi itu,” ujar Luhut. Dijelaskan pula, pihaknya pemkab/pemko di sekitar Danau Toba untuk rencana akuisisi ini. Luhut mengaku telah menyediakan dana sedikitnya US$700 juta yang didapat dari pembiayaan dua perbankan, yakni BNP Paribas dan Morgan Stanlay. “Mereka sudah berkomitmen mengucurkan US$600 juta demi memuluskan aksi akuisisi ini. Sisanya kami ambilkan dari kas internal. Memang belum ada pembicaraan masalah harga, namun dari asumsi kami kebutuhan dananya sekitar US$700 juta,” beber Luhut. (sam)
