Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengenakan baju tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/04/2015). Suryadharma resmi ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) akhirnya terjerat ‘Jumat Keramat’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah resmi jadi tahanan KPK, untuk 20 hari ke depan, SDA akan menghuni salah satu sel di rumah tahanan Guntur, Jakarta.
Tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013 dan 2010-2011 ini, bahkan menuding penahanan dirinya sebagai bentuk balas dendam lembaga antirasuah itu.
“Ditahan mulai hari ini, bisa juga sebagai bentuk balas dendam kepada saya karena saya melakukan praperadilan,” tuturnya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).
Menurut, mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, langkah praperadilan yang dirinya ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan upaya mencari keadilan.
“Dan itu bukan sebagai bentuk perlawanan kepada KPK. Praperadilan yang saya lakukan bukan bentuk perlawanan kepada KPK tapi semata-mata hanya ingin mencari keadilan,” tegasnya.
SDA mengingatkan bahwa, KPK itu merupakan lembaga yang istimewa karena tidak mempunyai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Untuk itu, tambahnya lembaga superbodi tersbut harus mengutamakan kehati-hatian.
“Ini lembaga istimewa, tidak ada SP3 oleh karenanya kehati-hatian itu harus lebih diutamakan. Dan untuk menguji kehati-hatian itu haruslah ada forumnya lalu kalau forum praperadilan dianggap sebagai tidak memeiliki kewenangan untuk mempermasalahkan prosedur penetapan saya sebagai tersangka lalu saya harus mencari ke mana lagi,” tandasnya.
Pantauan JPNN (grup Sumut Pos), SDA keluar dari gedung KPK mengenakan rompi tahanan sekitar pukul 19.00 WIB. Dia didampingi pengacaranya, Humprey Djemaat.
Sebelumnya mantan ketua umum PPP itu menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK sejak pukul 11.00 WIB, Jumat (10/4). Ini merupakan pertama kalinya SDA memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik KPK.
Dalam pemeriksaan, SDA menyatakan, tidak ada rombongan haji yang dirugikan karena kebijakannya saat menjadi menteri agama.
“Tidak ada jemaah haji yang dirugikan. Anda misalnya harus berangkat tahun 2012 karena saya memberikan kepada yang lain anda tidak jadi berangkat, tidak ada itu. Dan itu kewenangan saya selaku menteri diberikan oleh undang-undang,” katanya.
