JAKARTA.SUMUTPOS.Co- Keluarnya Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2014, tentang Efisiensi Anggaran belum menjadi momok bagi eksekutif maupun legislatif di daerah. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah tidak memberikan sanksi apa-apa bagi instansi yang masih boros.
“SE ini jangan dijadikan momok menakutkan sampai-sampai semua berdatangan ke pusat. SE ini hanya imbauan saja sebagai implementasi dari perintah presiden untuk melakukan efisiensi,” terang Kabid Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan Program Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Sutjipto kepada JPNN, Kamis (11/12/2014).
Diapun membantah adanya penurunan jabatan bagi aparatur yang melakukan pelanggaran SE 10, 11, 13 Tahun 2014. Sebab, di dalam SE tidak disebutkan pemberian sanksi.
“Kemarin itu, saat Pak Menteri bilang akan ada penurunan jabatan bagi aparatur yang boros dan tidak hemat, sebenarnya keceplosan ngomong saja. Aslinya tidak begitu karena SE itu tidak ada sanksinya,” tuturnya.
Sanksinya, lanjut Sutjipto adalah hukuman moral saja. Ketika masyarakat menilai instansi A boros, maka akan diblow-up media massa. Kalau sudah begitu rasa malulah yang timbul.
“Untuk saat ini tidak sanksi apa-apa. Biarkan sanksi moral saja yang berlaku dan itu paling berat dampaknya loh,” tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA.SUMUTPOS.Co- Keluarnya Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2014, tentang Efisiensi Anggaran belum menjadi momok bagi eksekutif maupun legislatif di daerah. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah tidak memberikan sanksi apa-apa bagi instansi yang masih boros.
“SE ini jangan dijadikan momok menakutkan sampai-sampai semua berdatangan ke pusat. SE ini hanya imbauan saja sebagai implementasi dari perintah presiden untuk melakukan efisiensi,” terang Kabid Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan Program Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Sutjipto kepada JPNN, Kamis (11/12/2014).
Diapun membantah adanya penurunan jabatan bagi aparatur yang melakukan pelanggaran SE 10, 11, 13 Tahun 2014. Sebab, di dalam SE tidak disebutkan pemberian sanksi.
“Kemarin itu, saat Pak Menteri bilang akan ada penurunan jabatan bagi aparatur yang boros dan tidak hemat, sebenarnya keceplosan ngomong saja. Aslinya tidak begitu karena SE itu tidak ada sanksinya,” tuturnya.
Sanksinya, lanjut Sutjipto adalah hukuman moral saja. Ketika masyarakat menilai instansi A boros, maka akan diblow-up media massa. Kalau sudah begitu rasa malulah yang timbul.
“Untuk saat ini tidak sanksi apa-apa. Biarkan sanksi moral saja yang berlaku dan itu paling berat dampaknya loh,” tandasnya. (esy/jpnn)
