26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

PPP Terancam Dualisme

Sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 8 diterangkan bahwa ketua umum adalah penanggung jawab umum DPP PPP. Karena itu, hanya SDA yang memiliki kewenangan penuh menyelenggarakan Muktamar. ”Sekjen itu (Romahurmuziy, Red) hanya bertugas sebagai adminsitrator organisasi, sedangkan wakil ketua umum itu cuma bertugas membantu ketua umum, tidak ada kewenangan di sekjen maupun waketum untuk melaksanakan muktamar,” bebernya.

Selain itu, dia menambahkan, bahwa berdasar aturan lainnya di ART pasal 23, ada ketentuan kalau materi muktamar selambat-lambatnya dikirim ke peserta muktamar selambat-lambatnya 1 bulan sebelum muktamar.

Menurut dia, rencana pelaksanaan muktamar di bawah SDA yang ikut digawanginya, sudah mengirim materi tersebut. Stempel pos-nya tertanggal 22 September 2014. ”Nggak tahu yang lain, coba saja dicek,” sindirnya kembali.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha menilai, munculnya dua perhelatan Muktamar mengindikasikan bahwa sulit didapatkan titik temu diantara sosok Suryadharma dengan Romi. Dirinya tidak segan menyebut jika PPP memang tengah terpecah.

”PPP saat ini terpecah. SDA ingin muktamar 23 Oktober. Romi mau Muktamar 17 oktober. Sementara pelantikan kabinet itu 27 oktober. Ini offside,” ujar Tamliha usai sebuah diskusi di Jakarta, kemarin (11/10).

Menurut Tamliha, hasil keputusan Mahkamah Partai mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Mukernas Bogor.

Karena keduanya terpecah kembali, maka satu-satunya jalan tengah adalah melakukan komunikasi dengan salah satu tokoh senior PPP, Ketua Dewan Syariah PPP Maimun Zubair.

”Mbah Mun (Maimun Zubair, red) saat ini masih berada di tanah suci. Jalan terbaik adalah menunggu kepulangan Mbah Mun dari haji,” ujarnya.

Salah satu harapan Tamliha dengan bertemu Mbah Mun adalah munculnya solusi kongkrit. Menghadapi dua jadwal Muktamar yang berbeda, sebaiknya digelar sebuah Muktamar dengan jadwal tersendiri, untuk mengakomodasi kedua belah pihak yang bertikai. ”Karena kami menilai yang paling baik itu adalah dewan kebijakan sebagai OC nya,” ujarnya. (dyn/bay)

Sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 8 diterangkan bahwa ketua umum adalah penanggung jawab umum DPP PPP. Karena itu, hanya SDA yang memiliki kewenangan penuh menyelenggarakan Muktamar. ”Sekjen itu (Romahurmuziy, Red) hanya bertugas sebagai adminsitrator organisasi, sedangkan wakil ketua umum itu cuma bertugas membantu ketua umum, tidak ada kewenangan di sekjen maupun waketum untuk melaksanakan muktamar,” bebernya.

Selain itu, dia menambahkan, bahwa berdasar aturan lainnya di ART pasal 23, ada ketentuan kalau materi muktamar selambat-lambatnya dikirim ke peserta muktamar selambat-lambatnya 1 bulan sebelum muktamar.

Menurut dia, rencana pelaksanaan muktamar di bawah SDA yang ikut digawanginya, sudah mengirim materi tersebut. Stempel pos-nya tertanggal 22 September 2014. ”Nggak tahu yang lain, coba saja dicek,” sindirnya kembali.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha menilai, munculnya dua perhelatan Muktamar mengindikasikan bahwa sulit didapatkan titik temu diantara sosok Suryadharma dengan Romi. Dirinya tidak segan menyebut jika PPP memang tengah terpecah.

”PPP saat ini terpecah. SDA ingin muktamar 23 Oktober. Romi mau Muktamar 17 oktober. Sementara pelantikan kabinet itu 27 oktober. Ini offside,” ujar Tamliha usai sebuah diskusi di Jakarta, kemarin (11/10).

Menurut Tamliha, hasil keputusan Mahkamah Partai mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Mukernas Bogor.

Karena keduanya terpecah kembali, maka satu-satunya jalan tengah adalah melakukan komunikasi dengan salah satu tokoh senior PPP, Ketua Dewan Syariah PPP Maimun Zubair.

”Mbah Mun (Maimun Zubair, red) saat ini masih berada di tanah suci. Jalan terbaik adalah menunggu kepulangan Mbah Mun dari haji,” ujarnya.

Salah satu harapan Tamliha dengan bertemu Mbah Mun adalah munculnya solusi kongkrit. Menghadapi dua jadwal Muktamar yang berbeda, sebaiknya digelar sebuah Muktamar dengan jadwal tersendiri, untuk mengakomodasi kedua belah pihak yang bertikai. ”Karena kami menilai yang paling baik itu adalah dewan kebijakan sebagai OC nya,” ujarnya. (dyn/bay)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/