30 C
Medan
Saturday, June 29, 2024

Gara-gara Perda Miras Kemendagri Dihujani Batu

JAKARTA-Ribuan massa Forum Umat Islam (FUI) menggelar aksi unjuk rasa di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (12/1). Tidak itu saja, massa juga melempari gedung Kemendagri dengan batu.

Massa yang dipimpin Sekjen FUI KH.Muhammad al-Khaththath ini menolak evaluasi enam peraturan daerah (perda) yang mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol alias miras. Dalam orasinya, mereka mengecam Mendagri Gamawan Fauzi. Mereka beranggapan Gamawan telah mencabut perda-perda yang menurut mereka bertujuan mulia, yakni mencegah pengaruh buruk miras bagi bangsa ini.

FUI juga menilai, perda tidak bertentangan dengan Kepres Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang penggunaan dan pengedaran minuman beralkohol. “Justru perda-perda antimiras ini lebih tegas dan efektif menghentikan peredaran miras,” kata KH Muhammad al-Khaththath. Massa mendesak agar Mendagri Gamawan Fauzi membatalkan evaluasi perda-perda miras.

Tak dinyana, tiba-tiba massa FUI yang didalamnya juga ada Front Pembela Islam (FPI), melemparkan batu-batu berukuran besar ke arah gedung.  Kaca ruangan Kapuspen Kemendagri Roydonnyzar Moenek remuk, membentuk lubang besar di sana-sini. Ruang wartawan juga ikut menjadi sasaran. Bahkan, di meja ruang wartawan ini, masih ada batu ukuran besar. Kaca ruangan yang biasa menjadi tempat nongkrong wartawan ini juga hancur.

Aparat keamanan bisa dikata kebobolan dengan adanya aksi anarkis ini. Pasalnya, aparat kepolisian lebih konsentrasi di depan istana, mengamankan aksi petani terkait dengan masalah konflik agraria. Rupanya, ruang kerja Mendagri Gamawan Fauzi yang terletak di lantai II pun terkena lemparan batu. Untungnya, saat kejadian, Gamawan tidak berada di ruang kerjanya, melainkan sedang rapat di DPR.

Massa mulai tenang dan membubarkan diri setelah dijanjikan akan ada pertemuan antara Menteri Gamawan dan Ketua Front Pembela Habib Riziq. Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyatakan, pertemuan itu akan diagendakan pada Jumat, 13 Januari 2012. Reydonnyzar menjelaskan, Kemendagri hanya ingin meminta klarifikasi dari 9 daerah atas perda anti miras yang dibuatnya. Di dalam perda itu disebutkan bahwa penjualan miras golongan A juga dilarang. “Padahal yang dilarang adalah untuk yang golongan B dan C, ini justru tidak sama dengan yang diatur dalam Keppres Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol,” lanjutnya.

Dalam sejumlah pemberitaan, Perda Miras yang dicabut oleh Mendagri antara lain Perda No 7 tahun 2005 di Kota Tangerang, Perda No 15 tahun 2006 di Kabupaten Indramayu, dan Perda No 11 tahun 2010 di Kota Bandung.

Usai aksi, sejumlah petinggi FPI langsung mendatangi gedung Kemendagri guna menyampaikan permintaan maaf. Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI KH Misbachul Anam mengatakan, para petinggi FPI sendiri tidak menduga bakal terjadi aksi anarkis, yang menghancurkan kaca-kaca gedung utama Kemendagri, mulai lantai I hingga lantai III. “Kami menyampaikan rasa keprihatinan yang sangat dalam. Begitulah model laskar kami, anak-anak muda, sumbu pendek, gampang emosi. Kami sudah berupaya mengendalikan, tapi tak bisa. Kami dari DPP FPI resmi minta maaf, berharap hubungan baik FPI dengan Kemendagri tetap terjalin dengan baik,” ujar KH Misbachul Anam.

Hadir dari FPI, selain Misbachul, Habieb Salim bin Umar Alatas, KH Awit Masyuri, Ust Muzani, dan Ust Maman. Dari Kemendagri selain Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, hadir juga Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek, dan Plt Kabiro Hukum, Zudan Arif Fakrulloh. Pertemuan difasiltasi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharuddin Djahar.

Lagi-lagi, dikatakan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal agar massa FUI tidak anarkis. “Tapi jangankan kami yang tidak terdidik, TNI/Polri yang terdidik pun kadang-kadang tak bisa mengendalikan anak buah,” kilahnya.

“Atas nama mendagri dan institusi kemendagri, dapat menerima permintaan maaf dari DPP FPI. Kami juga mohon maaf, yang terkait dengan pelanggaran hukum, yang anarkis tadi, kami sudah serahkan kepada yang berwajib,” ujar Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni saat menerima rombongan DPP FPI yang dipimpin Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI KH Misbachul Anam, di sebuah ruangan dilantai I Kemendagri, yang kacanya juga berlobang.
Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharuddin Djahar yang hadir di pertemuan itu menjelaskan, pihak kepolisian akan bekerja untuk mengusut aksi anarkis ini. “Kalau ada kasus pengrusakan, kami cari siapa yang merusak. Kami selidiki, jika memenuhi unsur-unsur, pasti berlanjut,” ujar Baharuddin.

Aksi pelemparan batu oleh massa FUI sendiri tergolong ‘hebat’. Jarak gedung utama ke pagar, sekitar 25 meteran. Namun, batu-batu berukuran besar, bisa melayang menghantam sejumlah ruangan, termasuk ruangan di lantai III dan ruang kerja Mendagri Gamawan Fauzi di lantai II.

Aksi juga berlangsung di Kota Medan. Ratusan massa dari Dewan Pimpinan  Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) Sumut menggelar aksi di Gedung DPRD Sumut, Kamis (12/1). Massa akhirnya diterima Ketua Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Ardhya Pulungan untuk berdiskusi. Pada diskusi itu, Isma Fadly menyatakan, akan menindaklanjuti tuntutan massa FPI.(sam/ari)

JAKARTA-Ribuan massa Forum Umat Islam (FUI) menggelar aksi unjuk rasa di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (12/1). Tidak itu saja, massa juga melempari gedung Kemendagri dengan batu.

Massa yang dipimpin Sekjen FUI KH.Muhammad al-Khaththath ini menolak evaluasi enam peraturan daerah (perda) yang mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol alias miras. Dalam orasinya, mereka mengecam Mendagri Gamawan Fauzi. Mereka beranggapan Gamawan telah mencabut perda-perda yang menurut mereka bertujuan mulia, yakni mencegah pengaruh buruk miras bagi bangsa ini.

FUI juga menilai, perda tidak bertentangan dengan Kepres Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang penggunaan dan pengedaran minuman beralkohol. “Justru perda-perda antimiras ini lebih tegas dan efektif menghentikan peredaran miras,” kata KH Muhammad al-Khaththath. Massa mendesak agar Mendagri Gamawan Fauzi membatalkan evaluasi perda-perda miras.

Tak dinyana, tiba-tiba massa FUI yang didalamnya juga ada Front Pembela Islam (FPI), melemparkan batu-batu berukuran besar ke arah gedung.  Kaca ruangan Kapuspen Kemendagri Roydonnyzar Moenek remuk, membentuk lubang besar di sana-sini. Ruang wartawan juga ikut menjadi sasaran. Bahkan, di meja ruang wartawan ini, masih ada batu ukuran besar. Kaca ruangan yang biasa menjadi tempat nongkrong wartawan ini juga hancur.

Aparat keamanan bisa dikata kebobolan dengan adanya aksi anarkis ini. Pasalnya, aparat kepolisian lebih konsentrasi di depan istana, mengamankan aksi petani terkait dengan masalah konflik agraria. Rupanya, ruang kerja Mendagri Gamawan Fauzi yang terletak di lantai II pun terkena lemparan batu. Untungnya, saat kejadian, Gamawan tidak berada di ruang kerjanya, melainkan sedang rapat di DPR.

Massa mulai tenang dan membubarkan diri setelah dijanjikan akan ada pertemuan antara Menteri Gamawan dan Ketua Front Pembela Habib Riziq. Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyatakan, pertemuan itu akan diagendakan pada Jumat, 13 Januari 2012. Reydonnyzar menjelaskan, Kemendagri hanya ingin meminta klarifikasi dari 9 daerah atas perda anti miras yang dibuatnya. Di dalam perda itu disebutkan bahwa penjualan miras golongan A juga dilarang. “Padahal yang dilarang adalah untuk yang golongan B dan C, ini justru tidak sama dengan yang diatur dalam Keppres Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol,” lanjutnya.

Dalam sejumlah pemberitaan, Perda Miras yang dicabut oleh Mendagri antara lain Perda No 7 tahun 2005 di Kota Tangerang, Perda No 15 tahun 2006 di Kabupaten Indramayu, dan Perda No 11 tahun 2010 di Kota Bandung.

Usai aksi, sejumlah petinggi FPI langsung mendatangi gedung Kemendagri guna menyampaikan permintaan maaf. Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI KH Misbachul Anam mengatakan, para petinggi FPI sendiri tidak menduga bakal terjadi aksi anarkis, yang menghancurkan kaca-kaca gedung utama Kemendagri, mulai lantai I hingga lantai III. “Kami menyampaikan rasa keprihatinan yang sangat dalam. Begitulah model laskar kami, anak-anak muda, sumbu pendek, gampang emosi. Kami sudah berupaya mengendalikan, tapi tak bisa. Kami dari DPP FPI resmi minta maaf, berharap hubungan baik FPI dengan Kemendagri tetap terjalin dengan baik,” ujar KH Misbachul Anam.

Hadir dari FPI, selain Misbachul, Habieb Salim bin Umar Alatas, KH Awit Masyuri, Ust Muzani, dan Ust Maman. Dari Kemendagri selain Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, hadir juga Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek, dan Plt Kabiro Hukum, Zudan Arif Fakrulloh. Pertemuan difasiltasi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharuddin Djahar.

Lagi-lagi, dikatakan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal agar massa FUI tidak anarkis. “Tapi jangankan kami yang tidak terdidik, TNI/Polri yang terdidik pun kadang-kadang tak bisa mengendalikan anak buah,” kilahnya.

“Atas nama mendagri dan institusi kemendagri, dapat menerima permintaan maaf dari DPP FPI. Kami juga mohon maaf, yang terkait dengan pelanggaran hukum, yang anarkis tadi, kami sudah serahkan kepada yang berwajib,” ujar Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni saat menerima rombongan DPP FPI yang dipimpin Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI KH Misbachul Anam, di sebuah ruangan dilantai I Kemendagri, yang kacanya juga berlobang.
Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharuddin Djahar yang hadir di pertemuan itu menjelaskan, pihak kepolisian akan bekerja untuk mengusut aksi anarkis ini. “Kalau ada kasus pengrusakan, kami cari siapa yang merusak. Kami selidiki, jika memenuhi unsur-unsur, pasti berlanjut,” ujar Baharuddin.

Aksi pelemparan batu oleh massa FUI sendiri tergolong ‘hebat’. Jarak gedung utama ke pagar, sekitar 25 meteran. Namun, batu-batu berukuran besar, bisa melayang menghantam sejumlah ruangan, termasuk ruangan di lantai III dan ruang kerja Mendagri Gamawan Fauzi di lantai II.

Aksi juga berlangsung di Kota Medan. Ratusan massa dari Dewan Pimpinan  Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) Sumut menggelar aksi di Gedung DPRD Sumut, Kamis (12/1). Massa akhirnya diterima Ketua Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Ardhya Pulungan untuk berdiskusi. Pada diskusi itu, Isma Fadly menyatakan, akan menindaklanjuti tuntutan massa FPI.(sam/ari)

Previous article
Next article

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/