SUMUTPOS.CO- Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto memberi isyarat Presiden Jokowi akan mengumumkan soal Kapolri hari ini. Sesuai janjinya, Presiden akan mengumumkan melantik atau mencari pengganti Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri pada pekan ini setelah kembali dari kunjungan ke beberapa negara ASEAN.
Nama Kabareskrim Komjen Budi Waseso sulit dibendung dan disebut-sebut pengganti paling kuat jika Komjen Budi Gunawan batal diangkat jadi Kapolri.
Menurut Andi, Presiden akan menepati janjinya memutuskan polemik Kapolri pada pekan ini. Menurutnya belum ada arahan dari Jokowi untuk memundurkan jadwal pengumuman. “Minggu ini (diumumkan),” kata Andi.
Sesuai jadwal, Jumat (13/2), Presiden akan ada dua acara masing-masing di Bogor dan Solo. Namun menurut Andi, pengumuman perihal calon Kapolri tak harus dilakukan di Jakarta mengingat besok dua agenda Presiden ada di luar Jakarta. “Bisa diumumkan di Bogor atau di Solo,” kata Andi.
Di Bogor Presiden akan bertemu dengan para Bupati dari Pulau Jawa. Pertemuan dengan kepala daerah ini adalah pertemuan gelombang kelima yang sudah dilakukan Presiden. Pertemuan dengan para Bupati diperkirakan akan selesai hingga siang hari.
Soal kabar pengumuman calon Kapolri oleh Presiden ini sempat dibenarkan oleh sumber di Istana Wakil Presiden. Menurut sumber ini, ada kemungkinan besar Presiden akan melakukannya Jumat (13/2) atau hari ini. Namun lokasi dan waktunya belum bisa dipastikan.
Hanya saja, saat berbicara kepada wartawan, Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan belum mengetahui kabar adanya nama baru calon Kapolri yang akan menggantikan Komjen Budi Gunawan. JK berdalih perihal pelantikan Kapolri adalah urusan Presiden dan bukan Wapres.
“Saya belum tahu (pengganti Budi Gunawan). Itu (pelantikan Kapolri) presiden, bukan wapres,” kata JK yang ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2).
Lebih lanjut, JK kembali menegaskan bahwa perihal pelantikan Kapolri masih menunggu proses praperadilan yang tengah ditempuh Budi Gunawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).
“Bukan hari demi hari. Urusannya nanti selesai praperadilan. Kalau pengadilannya selesai hari ini, hari ini juga (dilantik). Besok ya besok,” jawab JK ketika ditagih janji Presiden Jokowi bahwa perihal pelantikan Kapolri akan diselesaikan dalam minggu ini.
Sekretaris Kompolnas, Syafriadi Cut Ali saat melakukan jumpa pers di kantor Kompolnas, Kamis (12/2), mengatakan sudah memberikan enam nama calon Kapolri yang mereka anggap layak untuk menggantikan Jenderal Sutarman seandainya Komjen Budi Gunawan tak jadi dilantik. Kompolnas pun mengaku nama-nama tersebut sudah mereka berikan pada Mensesneg Pratikno.
“Dalam diskusi dengan Mensesneg dan Seskab kami siapkan surat berisi nama enam calon Kapolri, tapi karena tidak jadi bertemu dengan presiden maka kami berikan pada Sesneg,” ujarnya.
Syafriadi mengungkapkan diskusi tersebut pun dilakukan tanpa ada rencana sebelumnya. Tak hanya memberikan nama-nama calon Kapolri tapi juga membahas hal-hal terkait Kapolri jika Budi Gunawan tidak jadi dilantik.
“Dalam diskusi itu kami melakukan diskusi didampingi juga oleh Menkopolhukam dan Menkumham. Kami bahas hal-hal terkait calon Kapolri, seandainya pelantikan BG tidak jadi dilakukan,” lanjutnya.
Syafriadi pun menegaskan, kali ini nama calon Kapolri yang diajukan oleh Kompolnas berjumlah enam orang, bukan empat orang. Dia mengatakan hal tersebut sebagai penegasan karena masih berkembang di masyarakat jika calon yang disampaikan hanya empat orang.
Sebelumnya Kompolnas memang hanya mempersiapkan empat nama sebagai calon Kapolri, yaitu Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno, Kabareskrim Komjen Budi Waseso, dan Irwasum Komjen Dwi Priyatno. Namun belakangan dua nama jenderal bintang tiga lain masuk dalam bursa tersebut, keduanya adalah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar dan mantan Kabareskrim yang saat ini menjabat Sekretaris Utama Lemhanas, Komjen Suhardi Alius.
Meski sudah memberikan daftar enam nama calon Kapolri pada Mensesneg, Kompolnas tidak mengetahui apakah daftar tersebut sudah disampaikan pada Jokowi atau belum. Mereka pun mengatakan tetap menunggu keputusan Jokowi apakah jadi melantik Budi Gunawan atau tidak.
“Kami tegaskan sekali lagi kami tidak bertemu langsung dengan Jokowi saat itu. Kami ajukan (nama Cakapolri) melalui Sesneg. Apakah sudah disampaikan kami tidak tahu,” ujar Syafriadi.
Dalam penelusuran koran ini, hingga kemarin, nama Komjen Budi Waseso disebut-sebut paling kuat menjadi pucuk pimpinan Polri yang diajukan Kompolnas, jika Jokowi tak jadi melantik Komjen Budi Gunawan.
Mantan Kasepim Polri dan Kapolda Gorontalo itu pun mengaku siap. Dia pun menepis keraguan sejumlah pihak yang meragukannya. Salah satunya karena dia belum pernah menjabat Kapolda tipe A.
“Kan saya sudah sering bilang, siapa pun anggota Polri itu pasti siap,” ujar Budi kepada wartawan di sela-sela menghadiri audiensi para ulama dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kamis (12/2).
Menurut dia, tidak ada aturan dan syarat seorang Kapolri itu pernah menjabat Kapolda tipe A. “Tidak ada aturannya. Pak Rusdiharjo dari Kasepim jadi Kapolri,” kata Budi mencontohkan. “Buktinya, saya mampu juga jadi Kabareskrim,” tegas alumnus Akademi Kepolisian 1984 itu.
Apakah bukti mampu jadi Kabareskrim itu salah satunya menetapkan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) menjadi tersangka? Budi menepisnya. Jenderal bintang tiga itu pun mengatakan, jangan dikait-kaitkan dengan persoalan itu. Artinya, kata dia, pekerjaan Bareskrim itu tidak cuma menetapkan BW sebagai tersangka.
“BW itu persoalan kecil. Iya kan? Ada kasus korupsi besar sedang kita tangani dan berhasil. Tapi teman-teman tidak pernah tanya,” ungkap Budi.
Saat dicecar apa kasus korupsi besar yang tengah ditangani itu, Budi enggan membeber lebih rinci dengan alasan nanti mengganggu proses penyidikan. “Nanti, semua akan dibuka pada saatnya. Jangan buru-buru. Kalau dibuka sekarang nanti menyulitkan penyidik. Tapi yakinlah,” katanya.
Lebih lanjut, Budi membenarkan sudah diwawancarai Kompolnas. Menurutnya, memang Kompolnas punya kewajiban untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan seseorang yang mereka calonkan.
“Saya kira tidak ada masalah. Saya kira itu pertanyaan biasa. Ditanya mungkin masalah pandangan, pemahaman, pemikiran ke depan,” kata dia.
Budi mengaku, saat ini laporan kekayaannya sedang dirampungkan. Dia pun memastikan proses itu masih berjalan. Dalam proses itu, ia melibatkan tim audit independen.
“Kan saya bilang itu tidak serta merta bisa cepat,” kata Budi. Menurut dia, segala harta benda yang dimilikinya harus betul-betul diaudit supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.
“Jangan nanti suatu ketika saya dibilang menggelapkan atau berbohong. Itu jadi masalah,” ujarnya.
Dicontohkan Budi, misalnya kepemilikan senjata api tentu ada nilainya. Terkait nilai itu dia tidak ingin berbohong. Nah, yang bisa menaksir harga senjata itu tentu pihak yang berkompeten. “Bukan kolektor, tapi pabrik senjata. Seperti itulah supaya jangan salah-salah,” ujar mantan Kapolda Gorontalo ini.
Contoh lain, soal kepemilikan mobil antik yang di satu sisi tidak ada harganya. Namun di sisi lain bisa saja suatu saat nanti mobil antik itu ada harganya. “Nanti kalau saya bilang Rp juta, lalu tiba-tiba harganya Rp10 juta bagaimana? Kan saya salah. Itu yang saya hindari,” paparnya.
Dia pun mengaku memiliki sejumlah tanah, meskipun membenarkan tidak memiliki rumah dan menumpang kediaman mertua di Cibubur. “Ada tanah. Sayakan berusaha jujur,” tegasnya. “Jujur itu hebat pak?” tanya wartawan. “Belum tentu,” jawab Budi. (bbs/val)
