spot_img
- Mobile -spot_img

TAG

Penrad Siagian

Bronjong Beton PT IAAI di Sungai Belawan Ternyata Tak Berizin, Penrad Siagian Minta BBWS Cek Lapangan

Anggota DPD RI asal Sumatra Utara, Penrad Siagian, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana di Aula Kantor DPD RI Provinsi Sumut, Senin (18/5). Rapat ini merespons aduan warga Gang Abidin, Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia, yang ruang hidupnya kian terancam oleh banjir rutin dan abrasi ekstrem di Daerah Aliran Sungai (DAS) Belawan.

Sengketa Lahan di Simalungun: Penrad Siagian Desak Perlindungan Hak Historis Warga Panriahan

Konflik agraria kembali memicu keresahan di kalangan masyarakat daerah. Kali ini, warga Dusun Panriahan, Desa Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengadukan nasib mereka terkait tumpang tindih klaim lahan seluas 50 hektare yang melibatkan pihak swasta dan pemerintah daerah.

Kunker ke Pemkab Paluta, Penrad Siagian Fokus pada Tata Ruang dan Konflik Agraria

Anggota DPD RI sekaligus Ketua Tim Kerja Tindak Lanjut Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pdt Penrad Siagian, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) pada Senin (11/5). Kehadiran legislator senayan ini disambut langsung Wakil Bupati Paluta, H Basri Harahap, beserta jajaran forkopimda di instansi terkait.

Penrad Siagian Minta Kejati Sumut Kawal Desa dan Lindungi Masyarakat Berkonflik dengan Perusahaan

Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti berbagai persoalan penegakan hukum di Sumatra Utara (Sumut), termasuk pendampingan terhadap desa dan perlindungan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut), Jumat, 8 Mei 2026.

Penrad Siagian Dorong Pembentukan Komite Independen Lapas dan Perubahan Paradigma DOB

Anggota Komite I DPD RI, Penrad Siagian, mendorong reformasi besar-besaran pada sistem pemasyarakatan dan kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Dalam rapat konsinyering Komite I DPD RI yang digelar di Bogor, Senin (20/4/2026), Penrad menyoroti fenomena "spiral kekerasan" yang terus berulang di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Nyaris Gagal Operasi karena BPJS Nonaktif, Penrad Siagian Bantu Warga Samosir

Sebuah persoalan administrasi nyaris menghambat tindakan medis penting yang harus dijalani salah satu warga di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Kartu BPJS PBI milik keluarga Pak Jaya Gurning/Purnama Boru Tampubolon, warga Desa Lumban Pinggol, diketahui dalam kondisi nonaktif saat hendak digunakan.

Senator Penrad Siagian Kritik Keras Kemendes: Pendamping Desa Itu Manusia, Bukan Barang dan Jasa!

Kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang mengategorikan Tenaga Pendamping Profesional Desa (TPP) ke dalam kelompok "Barang dan Jasa" menuai kritik tajam. Anggota Komite I DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menilai regulasi tersebut sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat para pendamping desa yang telah mengabdi belasan tahun.

Terjebak Sindikat Scam Kamboja, Pemuda Deliserdang Berhasil Pulang Berkat Kawalan Senator Penrad Siagian

Penantian panjang keluarga Dandi Sitanggang (26), berakhir haru. Pemuda asal Desa Bandar Baru, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, yang sempat hilang kontak dan terdampar di Kamboja selama hampir dua tahun, akhirnya berhasil menginjakkan kaki kembali di Tanah Air pada Rabu (25/3/2026).

Serangan Air Keras ke Aktivis HAM, Anggota DPD RI Penrad Siagian Desak Presiden dan Kapolri Bertindak

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian mengecam keras peristiwa penyiraman air keras yang menimpa aktivis HAM Andrie Yunus di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026). Penrad menegaskan, serangan tersebut bukan sekadar tindak kekerasan biasa, melainkan kuat diduga sebagai percobaan pembunuhan berencana yang harus diusut secara serius oleh aparat penegak hukum.

Sumut Cuma Dijatah 6,9 Persen Dana Bencana, Penrad Siagian Semprot Pemerintah Pusat

Anggota Komite I DPD RI asal Sumatera Utara, Penrad Siagian, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan anggaran pemerintah pusat terkait pemulihan pascabencana di Sumatera Utara (Sumut). Penrad menilai, alokasi dana yang dikucurkan saat ini merupakan bentuk pengabaian nyata terhadap hak-hak masyarakat terdampak bencana.

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img