JAKARTA-Niat pemerintah pusat untuk melibatkan 10 kabupaten/kota dan Pemprov Sumut dalam pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013 tampaknya sudah serius. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mempersilakan pemda membentuk konsorsium untuk ikut mengelola Inalum pasca 2013n
Mustafa mengatakan, keterlibatan pemda sangat penting agar tetap ada hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah.
“Silakan diproses (pembentukan konsorsium, red), yang penting dibicarakan bersama, dikoordinasikan. Jadi, yang penting jangan ada gap antara pusat dan daerah,” ujar Mustafa Abubakar kepada koran ini, kemarin.
Menteri asal Aceh itu menjelaskan, kementrian yang dia pimpin sangat terbuka mendengar aspirasi daerah. Semua aspirasi dari pemda akan didengar dan sebisa mungkin dipenuhi. “Nanti dibicarakan opsi-opsinya, setelah selesai kontrak 2013,” terangnya.
Saat ditanya berapa saham yang akan diberikan ke pemda, mantan Kepala Bulog itu belum bisa memberikan kepastian. Katanya, yang terpenting saat ini adalah memastikan dulu kontrak dengan perusahaan Jepang Nippon Asahan Alumunium (NAA). Jika proses pengambilalihan sudah beres, barulah dibicarakan mekanisme pengelolaan di internal dalam negeri.
“Kalau sudah selesai, baru kita duduk bersama untuk babak baru. Siapa yang akan mengelola, apakah seluruhnya ke BUMN atau siapa, nanti dikoordinasi oleh Menteri Perindustrian,” ujarnya.
Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada opsi-opsi porsi pembagian saham yang dimunculkan oleh pemerintah.
Sementara, Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho beberapa waktu lalu di Jakarta, mengaku optimis Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar danau Toba tidak akan mengalami kesulitan pendanaan untuk penyertaan modal sesuai porsi saham yang diinginkan, yakni 20 persen Pemprov Sumut, 40 persen untuk 10 kabupaten/kota, dan 40 persen untuk pusat.
Berapa pun dana yang dibutuhkan, kata Gatot, bisa dicari misal lewat pinjaman. “Kalau dari sisi bisnis sangat menguntungkan, ya bisa pinjam,” ujarnya.
Dia yakin, jika Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota mendapat jatah saham lumayan, maka laju pembangunan di Sumut bakal melaju.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, selaku ketua tim negosiasi yang dibentuk pemerintah RI, memberikan saran agar 10 kabupaten/kota dan Pemprov Sumut membentuk konsorsium perusahaan daerah. Saran MS Hidayat itu disampaikan kepada 10 bupati/walikota yang daerahnya berada di sekitar Danau Toba, dalam pertemuan 11 Mei 2011.
Bupati Samosir yang juga Juru Bicara 10 bupati/walikota, Mangindar Simbolon, kepada koran ini menjelaskan, pada pertemuan tersebut keinginan pemda agar ikut mendapatkan 58 saham yang dulunya dikuasai konsorsium perusahaan Jepang, mendapat respon positif dari MS Hidayat. Hanya saja, memang belum disebutkan jumlah saham yang akan diberikan ke pemda.
“Bapak menteri perindustrian mengarahkan agar melalui satu forum saja, yaitu dalam bentuk konsorsium perusahaan daerah,” ujar Mangindar kemarin. Hasil pertemuan itu juga dilaporkan kepada plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, melalui surat tertanggal 18 Mei 2011.
Seperti diketahui, selain Pemprov Sumut, 10 kabupaten/kota di sekitar danau Toba juga menghendaki jatah saham Inalum pasca 2013, yaitu Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Demikian halnya tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai. (sam)
