JAKARTA- Majelis Syura DPP PKS akhirnya memutuskan sikap resmi menolak rencana kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah. Keputusan itu diambil dalam Rapat Majelis Syura yang berlangsung Rabu (12/6) lalu. Sedangkan untuk tiga menterinya yang masih berada di kabinet, PKS menyuruh Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) langsung yang memecat.
Dalam pemahaman PKS, dalam sistem presidensil, partai politik (parpol) tidak berkuasa menarik menteri dari kabinet. PKS tidak mau ikut campur soal reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang adalah hak prerogatif Presiden SBY.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya. Rapat Dewan Pimpinan Tinggi Partai menyerahkan sepenuhnya pada presiden,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid, di gedung DPR Jakarta, Kamis (13/6).
Menurut dia, keberadaan kader PKS di kabinet tidak berkorelasi dengan sikap PKS yang menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sikap ini juga sesuai kode etik (code of conduct) antara PKS dan SBY.
“Di butir lima itu tidak ada yang mengatakan partai bisa menarik menterinya dari koalisi. Tidak ada kata-kata itu, tetapi presiden (yang berhak),” tegasnya.
Mantan Presiden PKS ini menambahkan, sikap yang diambil partainya sekaligus menjawab desakan dari anggota koalisi lain yang meminta PKS segera menarik menteri-menterinya dari kabinet.
“Kalau kita berkomitmen pada code of conduct, maka jangan menyuruh kami menarik menteri. Karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY untuk menggunakan hak pregogratifnya,” jelas Hidayat.
Dari Medan, Wakil Ketua Umum DPW PKS Sumut Heriansyah mengamini apa yang diungkapkan Hidayat. “Itu hak prerogatif presiden, kita tidak bisa mencampuri itu. Yang jelas, PKS sudah memberikan kader terbaiknya untuk membantu presiden dalam menjalankan program-program pemerintah,” kata Heriansyah.
Heriansyah juga mengungkapkan, kalaupun PKS dikeluarkan dari koalisi tidak akan berdampak negatif bagi partainya di Pemilu 2014 mendatang. “Dampaknya justru positif. Masyarakat memilih PKS karena kita berpihak ke masyarakat. Makanya kita tidak khawatir dengan perolehan suara di Pemilu 2004 mendatang,” katanya lagi.
Bahkan kata Heriansyah, PKS tetap menargetkan tiga besar dalam Pemilu 2014 mendatang. “Kita sangat yakin target itu bisa tercapai,” tegasnya.
Sementara Sekretaris DPW PKS Sumut belum mau berkomentar banyak. “Siapa yang bilang PKS dikeluarkan dari koalisi? Suratnya belum keluar. Makanya, kita tunggu saja suratnya dulu. Kita tak mau berandailah,” katanya.
Lalu, bagaimana jika tiga menetri tersebut terlibat dalam sosialisasi kenaikan BBM yang jelas-jelas bertentangan dengan sikap partai? Hidayat dengan tegas mengatakan bila ada menteri PKS yang menyosialisasikan kenaikan harga BBM sebagai bagian dari pemerintah, maka bisa dipastikan itu tidak mewakili suara partai.
Menteri PKS Bolos Kerja
“Sikap itu bukan atas nama partai karena partai telah menentukan sikapnya,” ujarnya.
PKS menempatkan tiga kadernya sebagai menteri di KIB II yaitu Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo, Suswono sebagai Menteri Pertanian, dan Salim Segaf Al Jufri sebagai Menteri Sosial.
Terkait dengan itu, ternyata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, selama dua hari dari bolos dari agenda kantornya.
Rabu (12/6), Menteri Salim tidak hadir dalam rapat kabinet dan pembahasan laporan keuangan di Istana Negara. Menurut Tenaga Ahli Menteri Bidang Kehumasan Kemensos, Sapto Waluyo, Mensos sedang berada di luar kota. “Mensos mendapat undangan Selasa malam (11/06), tapi sudah ada jadwal ke luar kota sejak Kamis pagi. Beliau minta izin melalui Mensesneg, apa boleh diwakilkan. Akhirnya diutus Sekjen dan Irjen Kemensos untuk mewakili,” ujar Sapto.
Menurut dia, Mensos tidak pernah mangkir. Tahun lalu, Mensos menghadiri agenda pembahasan laporan keuangan dan mendapat apresiasi karena realisasi anggaran Kemensos di atas rata-rata nasional.
Dan kemarin, Mensos kembali tidak tampak. Dia bolos dalam acara penandatanganan MoU antara Kemensos RI dengan Griffith University Australia tentang kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial. Seharusnya, acara ini dihadiri oleh Mensos. Namun dalam menit-menit akhir Mensos digantikan Sekjen Kemensos, Toto Utomo Budi Santoso.
Sementara, Jurubicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menyatakan bahwa tiga menteri asal PKS, termasuk Salim Segaf, sudah menyampaikan permohonan izin kepada Presiden SBY untuk tidak hadiri dua agenda penting di Istana Negara kemarin, karena harus ke Lembang, Bandung untuk keperluan partai.
Tetap di Koalisi
Dari rapat dewan syura, PKS tidak memutuskan untuk keluar dari setgab koalisi. Anggota Majelis Syura PKS Jazuli Juwaini menyatakan tidak akan ada lagi pro dan kontra bahwa PKS bersikap abu-abu dalam kenaikan BBM. “PKS tetap melanjutkan aspirasi masyarakat agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM,” ujar Jazuli saat dikonfirmasi kemarin.
Menurut Jazuli, APBNP 2013 harus berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, pembahasan APBNP juga harus mendengarkan suara yang muncul di tengah masyarakat. “Suara kami adalah wujud dukungan itu,” ujarnya.
Posisi PKS yang bertahan di setgab belum terusik menuai kecaman yang dilontarkan parpol koalisi pendukung pemerintahan tak kunjung mendorong setgab mengambil keputusan resmi. Setgab baru sebatas ‘mengucilkan’ PKS dengan tidak mengundang parpol tersebut dalam rapat terakhir mereka Selasa (11/6) malam.
Menurut Mensesneg Sudi Silalahi, Presiden SBY menyatakan tidak etis jika pihak pemerintah menilai atau mengomentari sikap PKS. Karena itu, SBY menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat. “Saya menyampaikan apa yang disampaikan beliau (Presiden, Red). Jadi, tidak elok mengomentari atau menilai organisasi politik, terlebih parpol tersebut ada dalam koalisi setgab. Kita serahkan saja kepada rakyat untuk menilainya,” jelas Sudi Silalahi di Pangkalan Lanud Halim Perdanakusuma kemarin.
Dia menegaskan, hingga saat ini posisi PKS masih dalam koalisi. Tentang adanya utusan istana yang menyampaikan bahwa PKS didepak dari koalisi, dia menegaskan, pihaknya belum mendengar ada orang-orang di lingkungan istana yang pernah berkomunikasi dengan Mensos Salim Segaf baru-baru ini. “Saya dan Pak Salim tidak pernah ada kalimat seperti itu. Kecuali kalau ada yang lain. Tapi, sejauh ini tidak ada,” tegasnya.
Sudi mengakui, pihaknya bersama SBY pernah menjalin komunikasi dengan Salim dan majelis syura sekitar sebulan lalu. Dalam pertemuan itu PKS menyatakan ingin mendukung kebijakan kenaikan harga BBM beserta kompensasinya meski belum ada keputusan final.
Karena itu, pihak koalisi mengaku bingung ketika menyaksikan sikap PKS yang tiba-tiba menolak rencana kebijakan tersebut. Sikap itu telah ditunjukkan PKS lewat sejumlah spanduk yang terpasang di mana-mana. Pihaknya pun beranggapan, PKS sendiri yang berharap didepak dari koalisi.
“Barang kali memang itu yang mereka harapkan. Tapi, saya kira presiden menyerahkan sikap itu kepada parpol-parpol yang ada di koalisi. Tentu keputusan atas nasib PKS ditentukan di setgab, yakni ketua umum parpol di koalisi,” imbuh dia.
Terkait dengan itu, Partai Demokrat ternyata tidak akan membiarkan Setgab mendepak PKS dari koalisi partai pendukung pemerintah.
Demokrat kuatir, kalau PKS didepak, PKS akan terlihat di mata publik sebagai pihak yang terzalimi. Karena itu, Demokrat hanya mengimbau partai berlambang bulan sabit kembar itu mundur secara legowo.
“Saya pikir situasi lain tidak elok itu dilakukan. Sikap yang dihargai adalah ksatria, kesadaran sendiri untuk bersikap jelas,” kata politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di gedung DPR Jakarta, Kamis (13/6).
Dia berharap, PKS dapat meninggalkan koalisi secara sukarela dengan sepenuh hati. Dengan tidak membuat banyak alasan untuk mencari simpati publik.
“Di sinilah diuji komitmen, kesetiaan. Berani tidak berkorban sepenuh hati. Jangan dibalik, mereka menolak ini mereka mendukung rakyat,” tegas Didi yang juga anggota Komisi III DPR. (ald/zul/ken/bay/dim/c2/fat/jpnn/adz)
