Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan, banyaknya calon kepala daerah yang ditangkap komisi antirausah merupakan bukti kegagalan partai politik dalam merekrut kandidat yang akan bersaing dalam pesta demokrasi. ”Calon yang mereka pilih ternyata melakukan korupsi,” tegas dia.
Parpol belum bisa mencari calon yang mempunyai integritas dalam membangun daerah. Ternyata, kata dia, sebelum menjadi kepala daerah mereka sudah mengahalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Apalagi, lanjutnya, ketika mereka nanti terpilih, maka korupsi yang akan dilakukan bakal semakin besar.
Alumnus fakultas hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menerangkan, OTT yang dilakukan KPK terhadap calon kepala daerah merupakan bagian dari pencegahan. Yaitu, mencegah terjadinya korupsi yang lebih besar. ”Jadi, lebih baik mereka ditangkap sebelum terpilih. Masyarakat juga akan mengetahui sosok mereka sebenarnya,” ungkapnya.
Dia meminta KPK terus melakukan pendalaman terhadap tindak pidana itu. Proses pencalonan juga perlu didalami. Sebab, banyak terjadi transaksi mahar politik dalam pencalonan. Para kandidat juga banyak yang menyetor uang untuk mendapatkan rekomendasi. (bay/lum/syn)
Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan, banyaknya calon kepala daerah yang ditangkap komisi antirausah merupakan bukti kegagalan partai politik dalam merekrut kandidat yang akan bersaing dalam pesta demokrasi. ”Calon yang mereka pilih ternyata melakukan korupsi,” tegas dia.
Parpol belum bisa mencari calon yang mempunyai integritas dalam membangun daerah. Ternyata, kata dia, sebelum menjadi kepala daerah mereka sudah mengahalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Apalagi, lanjutnya, ketika mereka nanti terpilih, maka korupsi yang akan dilakukan bakal semakin besar.
Alumnus fakultas hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menerangkan, OTT yang dilakukan KPK terhadap calon kepala daerah merupakan bagian dari pencegahan. Yaitu, mencegah terjadinya korupsi yang lebih besar. ”Jadi, lebih baik mereka ditangkap sebelum terpilih. Masyarakat juga akan mengetahui sosok mereka sebenarnya,” ungkapnya.
Dia meminta KPK terus melakukan pendalaman terhadap tindak pidana itu. Proses pencalonan juga perlu didalami. Sebab, banyak terjadi transaksi mahar politik dalam pencalonan. Para kandidat juga banyak yang menyetor uang untuk mendapatkan rekomendasi. (bay/lum/syn)
