JAKARTA- Kabar Kongres Luar Biasa (KLB) mencuat lagi setelah mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, M Nazaruddin diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Interpol. Hal ini dipicu tudingan Nazaruddin yang sebelumnya masih buron menyebut adanya uang yang mengalir ke beberapa petinggi Demokrat. Jika terbukti, bukan hal yang mustahil KLB akan digelar untuk merombak kepemimpinan Partai Demokrat saat ini.
Ketua DPP Partai Demokrat DKI Jakarta, Nacrowi Ramli mengakui KLB memang ada mekanisme. Kata dia, proses KLB akan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. “Saya tidak mau mengandai-andai. Karena itu (urusan) Dewan Kehormatan. Kita serahkan saja ke aparat penegak hukum,” kata Nachrowi di sela-sela acara penutupan Ramadan Fair Partai Demokrat di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (14/8).
Terpisah, Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin mengatakan bukan hal yang tidak mungkin digelarnya KLB bila tudingan Nazaruddin terbukti karena masalah ini menyangkut nama baik partai.
“Kalau memang betul ada pelanggaran organisasi yang dilakukan oleh kader, tentu Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan akan memberikan sanksi. Kalau terbukti benar (tudingan Nazaruddin) bisa saja mengarah ke kongres luar biasa,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin di Jakarta. Makanya, Ilham Arief menginginkan agar Nazaruddin lebih baik dikonfrontir kepada petinggi Demokrat yang disebut menerima uang.
“Sebenarnya kuncinya ada pada Pak Nazaruddin, kemudian dikonfrontir kepada masing-masing yang disebut, kan selesai,” katanya.
Aco sendiri mengaku tidak yakin dengan tudingan Nazaruddin. Sebab, jika tuduhan itu benar, Anas sudah lama mengambil sikap. “Saya tahu betul sikap ketua umum (Anas Urbaningrum). Kalau dia merasa bersalah, dia akan gentle (mengundurkan diri),” tukasnya.
Apakah dengan nyanyian Nazaruddin bisa dijadikan dasar untuk menggelar KLB? Kata Aco, untuk saat ini belum ada alasan menggelar KLB. Karena kata dia, segala tuduhan harus dibuktikan terlebih dahulu.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPP Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh Endang. Kata dia, sebelum membicarakan KLB sebaiknya omongan Nazaruddin dibuktikan karena jangan sampai tudingan itu hanya fitnah. “Saya kira harus dibuka, kalau memang Nazaruddin memiliki bukti,” katanya.
Wacana KLB sempat berhembus kencang beberapa waktu lalu. Yaitu, seiring pelaksanaan Rakornas Partai Demokrat, yang dilaksanakan di Jakarta, pada akhir Juli 2011 lalu. Saat itu, berkembang isu kalau forum rakornas yang mendatangkan hampir seluruh pengurus DPC dan DPD seluruh Indonesia akan dijadikan ajang mendorong KLB.
Meski sampai akhir rakornas, wacana menggulirkan KLB tidak terealisasi, namun sejumlah pihak yakin bahwa wacana tersebut belum benar-benar mati. Setidaknya, hal itu terlihat dari salah satu hasil rakornas tentang pembentukan Komisi Pengawas yang akan lebih aktif mengusut pelanggaran etik kader.
Seperti diketahui, Nazaruddin telah menyeret nama sejumlah kader Demokrat terlibat dan ikut menikmari dana dugaan korupsi Wisma Atlet dan proyek Hambalang. Diantaranya, Ketua Umum Anas Urbaningrum, Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Menpora Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan beberapa lagi lainnya. (awa/jpnn)
