28.9 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

Gantikan Pendidik yang Pensiun, 52 Ribu Guru PNS Dibutuhkan

MENGAJAR: Seorang guru PNS mengajar salah satu sekolah, belum lama ini.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan pada tahun ini harus dilakukan pengangkatan minimal 52 ribu guru PNS. Hal itu untuk menggantikan pendidik yang memasuki usia pensiun.

MUHADJIE memperkirakan, jumlah guru PNS yang pensiun tahun ini sekitar 52 ribu orang. Otomatis akan ada kekurangan jumlah pendidik yang harus ditutupi.

“Kami perkirakan 52 ribu (guru akan pensiun), artinya tahun ini tidak bisa tidak harus mengangkat 52 ribu minimum untuk ganti guru yang pensiun. Ditambah pengangkatan bertahap guru honorer,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8).

Selain itu, pihaknya juga akan menghitung berapa banyak sekolah baru yang juga membutuhkan guru. Secara umum, kebutuhan guru PNS hampir 150 ribu karena pada 2022 akan lebih banyak yang pensiun.

“Ditambah lagi, kami belum tahu jumlah sekolah baru yang butuh guru baru. Sudah ada perkiraan kami, dibutuhkan 148 ribu guru. Dan puncak pensiun guru tahun 2022, sekitar 70 ribu lebih guru pensiun,” jelasnya.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini berharap ke depan tidak ada lagi moratorium penerimaan guru PNS. Sebaliknya, pemerintah daerah dan kepala sekolah juga jangan lagi merekrut guru honorer.

“Biarlah pemerintah sekarang selesaikan guru honorer yang ada. Karena kalau guru honorer diangkat terus oleh sekolah, kapan selesainya,” tandas menteri 63 tahun ini.

Terpisah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menggencarkan program peningkatkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan keterampilan guru, serta tenaga kependidikan.

Program penghargaan juga diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan berprestasi serta berkarya melalui berbagai lomba-lomba seperti Inovasi Pembelajaran (Inobel) dan Olimpiade Guru (OGN).

“Semua program itu diharapkan akan timbul upaya pembaruan dan inovasi dalam proses pembelajaran,” kata Dirjen GTK Kemendikbud Supriano dalam pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi dan Berdedikasi, Selasa (13/8) lalu.

Beragam stimulan lain juga terus diberikan agar guru mampu mengajari dan membimbing peserta didik menguasai lima potensi dasar abad ke-21.

Yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, komunikatif, bekerja sama, dan berkolaborasi, serta mampu menghadirkan sebuah kepercayaan diri.

Melalui program peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP) berbasis zona, para guru didorong untuk saling bertukar pengalaman dengan sejawatnya di kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di wilayah masing-masing, khususnya dalam memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas.

“Polanya 5 in (pelatihan) dan 3 on (penerapan). Jumlahnya 82 jam. Materinya cukup lengkap,” ujar Supriano.

Dia menjelaskan, dalam PKP itu terdapat materi refleksi, baik internal maupun eksternal, kemudian dilakukan semacam supervisi klinis.

Setelah itu, para guru peserta PKP diajak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi.

“Siswanya, dituntut untuk mampu. Jangan sampai gurunya belum pernah dilatih seperti itu,” imbuh Supriano. (bbs/ala)

MENGAJAR: Seorang guru PNS mengajar salah satu sekolah, belum lama ini.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan pada tahun ini harus dilakukan pengangkatan minimal 52 ribu guru PNS. Hal itu untuk menggantikan pendidik yang memasuki usia pensiun.

MUHADJIE memperkirakan, jumlah guru PNS yang pensiun tahun ini sekitar 52 ribu orang. Otomatis akan ada kekurangan jumlah pendidik yang harus ditutupi.

“Kami perkirakan 52 ribu (guru akan pensiun), artinya tahun ini tidak bisa tidak harus mengangkat 52 ribu minimum untuk ganti guru yang pensiun. Ditambah pengangkatan bertahap guru honorer,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8).

Selain itu, pihaknya juga akan menghitung berapa banyak sekolah baru yang juga membutuhkan guru. Secara umum, kebutuhan guru PNS hampir 150 ribu karena pada 2022 akan lebih banyak yang pensiun.

“Ditambah lagi, kami belum tahu jumlah sekolah baru yang butuh guru baru. Sudah ada perkiraan kami, dibutuhkan 148 ribu guru. Dan puncak pensiun guru tahun 2022, sekitar 70 ribu lebih guru pensiun,” jelasnya.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini berharap ke depan tidak ada lagi moratorium penerimaan guru PNS. Sebaliknya, pemerintah daerah dan kepala sekolah juga jangan lagi merekrut guru honorer.

“Biarlah pemerintah sekarang selesaikan guru honorer yang ada. Karena kalau guru honorer diangkat terus oleh sekolah, kapan selesainya,” tandas menteri 63 tahun ini.

Terpisah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menggencarkan program peningkatkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan keterampilan guru, serta tenaga kependidikan.

Program penghargaan juga diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan berprestasi serta berkarya melalui berbagai lomba-lomba seperti Inovasi Pembelajaran (Inobel) dan Olimpiade Guru (OGN).

“Semua program itu diharapkan akan timbul upaya pembaruan dan inovasi dalam proses pembelajaran,” kata Dirjen GTK Kemendikbud Supriano dalam pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi dan Berdedikasi, Selasa (13/8) lalu.

Beragam stimulan lain juga terus diberikan agar guru mampu mengajari dan membimbing peserta didik menguasai lima potensi dasar abad ke-21.

Yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, komunikatif, bekerja sama, dan berkolaborasi, serta mampu menghadirkan sebuah kepercayaan diri.

Melalui program peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP) berbasis zona, para guru didorong untuk saling bertukar pengalaman dengan sejawatnya di kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di wilayah masing-masing, khususnya dalam memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas.

“Polanya 5 in (pelatihan) dan 3 on (penerapan). Jumlahnya 82 jam. Materinya cukup lengkap,” ujar Supriano.

Dia menjelaskan, dalam PKP itu terdapat materi refleksi, baik internal maupun eksternal, kemudian dilakukan semacam supervisi klinis.

Setelah itu, para guru peserta PKP diajak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi.

“Siswanya, dituntut untuk mampu. Jangan sampai gurunya belum pernah dilatih seperti itu,” imbuh Supriano. (bbs/ala)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/