Yusril Ihza Mahendra.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bagi Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, masalah status dwikewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar, semakin membuktikan bahwa Indonesia saat ini dipimpin oleh seorang Presiden yang tak mengerti masalah kenegaraan.
“Kapan sih rakyat negeri ini akan sadar bahwa negara seharusnya dipimpin orang yang mengerti mengurusi negara, bukan amatiran melulu?” kritik Yusril dalam pesan elektronik yang dikirim ke redaksi RMOL (grup Sumut Pos), tadi malam (15/8).
Dia menegaskan, kesalahan presiden mengangkat Arcandra adalah tindakan yang sangat memalukan.
“Anehnya, para menteri pembantu presiden memberikan penjelasan bertele-tele mengenai status kewarganegaraan Archandra Tahar,” tegasnya.
“Tak kurang anehnya adalah penjelasan Menkumham (Yasonna Laoly) yang seolah-olah tidak mengerti hukum kewarganegaraan RI. Sungguh amatiran mengurus Negara,” tegasnya.
Seharusnya, menurut Yusril, Presiden Jokowi bertanya kepada dirinya sendiri, apakah dirinya mampu mengurus negara ini dengan benar sesuai amanat konstitusi. Jangan biarkan negara ini amburadul, jadi bahan olok-olok dan tertawaan bangsa-bangsa lain.
“Kita harus punya harga diri. Urus negara ini dengan benar, jangan bertindak seperti amatiran yang akhirnya memalukan bangsa dan negara,” kata Yusril yang juga bakal calon gubernur DKI ini.
Selamat Datang Negara Outsourcing
Ketua Umum DPD Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Sumut, Hendrik H Sitompul menilai, dugaan status kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Arcandra Tahar, secara tak langsung mengkonfirmasikan bahwa pemerintahan Joko Widodo bukan tanpa kesalahan. Apakah itu kelalaian, kesalahan, kecerobohan atau juga kesengajaan oleh pihak lain, namun kasus tersebut menjelaskan bahwa bangsa Indonesia harus berbenah dan menata diri kembali.
Sebab bukan tidak mungkin dengan kasus ini sebenarnya, negara Indonesia bukanlah milik bangsa Indonesia sepenuhnya. Mengingat posisi Indonesia yang strategis dan kekayaan alamnya yang luar biasa, maka secara geopolitik dan geostrategi upaya pengkerdilan dan pelemahan akan terus dilakukan agar Republik ini tidak mandiri, baik oleh pihak luar maupun dalam . Secara tidak langsung kedaulatan negara dan bangsa Indonesia menghadapi ancaman serius oleh warganya sendiri.
“Saya cenderung dengan kasus itu mengatakan, selamat datang Negara Outsourcing. Jika kasus Menteri ESDM ini tidak menjadi jelas bagi publik, jangan heran jika kelak, ada berbagai upaya pelemahan Idiologi dan Konstitusi , hingga yang menjadi Presiden RI adalah mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda. Saya kira kita harus sepenuhnya prihatin dan sekaligus mencermati fenomena ini,” ujar Hendrik Sitompul dalam keterangan tertulisnya kepada Sumut Pos, tadi malam.
