JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rapat antara Komisi IV DPR bersama Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta kemarin (16/1) menyoroti kebijakan impor beras. Pasalnya dari laporan Kementan, Indonesia surplus beras. Tetapi pada kenyataannya pemerintah melakukan impor beras dari luar negeri.
Pada data yang dipaparkan di rapat, di 2022 Indonesia mengalami surplus beras sebanyak 1,74 juta ton. Tetapi pada tahun yang sama, pemerintah melakukan impor sebanyak 501 ribu ton. Begitupun pada 2021 ada surplus 1,31 juta ton, tetapi impor sebanyak 407 ribu ton.
Dari tahun ke tahun, kondisi surplus beras mengalami penurunan yang signifikan. Sejak periode 2015, surplus beras paling besar ada di 2017 tercatat sebanyak 18,17 juta ton. Pada periode yang sama, impor beras paling banyak dilakukan pada 2018 sebanyak 2,25 juta ton.
Ketua Komisi IV DPR Sudin mengungkapkan kekesalannya terhadap kebijakan pemerintah yang masih membuka keran impor beras. Dia mengaku miris melihat data beberapa tahun belakang, yang ternyata masih ada kebijakan impor beras. ’’Surplus kok harus impor. Saya sampai tanya ke pakar, apa itu surplus (beras),’’ katanya.
Sudin juga mengkritisi fenomena alih fungsi lahan yang terus terjadi setiap tahunnya. Khususnya alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan atau hunian. Menurut dia alih fungsi tersebut membuat lahan pertanian menyusut. Dampaknya membuat produksi beras ikut berkurang.
Menurut Sudin masih adanya impor bahan pangan, menjadi indikator pengelolaan pertanian masih buruk. Apalagi ada kecenderungan kenaikan impor setiap tahunnya. ’’Ini secara kasat mata, (Kementan) tidak mampu memenuhi kebutuhan (pangan) nasional,’’ jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan tahun ini menargetkan produksi padi sebanyak 54,5 juta ton. Target ini sama dengan tahun 2022 lalu. Menteri Syahrul menyampaikan dari target produksi padi 54,5 juta ton, realisasi tahun lalu tercatat 55,44 juta ton.
Politisi Partai Nasdem itu mengatakan komoditas pokok lainnya juga mencatatkan realisasi produksi melebihi target. Seperti Jagung dari target 23,1 juta ton, mencatatkan realisasi 25,18 juta ton. Kemudian kedelai dari target 280 ribu ton, realisasinya 300 ribu ton.
Buwas: Impor Beras Tugas Negara
Menteri Syahrul meninggalkan gedung DPR saat jeda makan siang. Pasalnya Syahrul dijadwalkan menghadiri rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo. Saat meninggalkan gedung DPR, terkesan enggan memberikan tanggapan soal kritikan Indonesia surplus beras, tapi kok masih impor.
Syahrul menegaskan siapapun yang mengambil kebijakan dan komentar soal beras, harus merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS). “Data yang valid itu data BPS. Itu perintah undang-undang. Kalau kau enggak percaya data, mau percaya apa?” katanya lantas meninggalkan komplek parlemen.
Pada kesempatan sebelumnya, Syahrul menegaskan teknis impor beras ada di Perum Bulog. Dia menilai Bulog memiliki pertimbangan-pertimbangan lain sebagai dasar kebijakan impor beras tersebut. Dia menegaskan Kementan mengacu data dari BPS. “Jadi kalau kita lihat data BPS, produksi beras aman, stoknya juga aman,” tuturnya.
Dalam forum rapat bersama Komisi IV itu, Dirut Perum Bulog Budi Waseso memberikan penjelasan soal kebijakan impor beras di tengah kondisi surplus beras. ’’Mengenai impor beras, perlu sekali lagi saya laporkan, dalam hal ini BUlog bukan yang mengajukan impor beras,’’ katanya.
Pensiunan Polisi yang akrab disapa Buwas itu mengatakan, Bulog hanya diberi penugasan dari hasil proses rapat di kabinet. Rapat di kabinet itu kemudian ditindaklanjuti pada rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebanyak tiga kali. Sampai akhirnya bulog ditugaskan menyerap 500 ribu ton beras dalam negeri dan impor 500 ribu ton. ’’Ini yang kita dapat tugas dari negara,’’ tuturnya.
Pada kesempatan itu Buwas juga menyampaikan rencana kerja tahun ini. Dia mengatakan tahun ini Bulog akan menyerap beras dalam negeri sebanyak 1,42 juta ton. Selain itu dia juga mengatakan ada penugasan dari Bappenas untuk menjaga stok beras di angka 2,4 juta ton. Stok tersebut lebih tinggi dari angka sebelumnya yaitu 1 sampai 1,5 juta ton. Buwas mengatakan beras impor maksimal masuk ke tanah air pertengahan Februari. Sehingga tidak mengganggu masa panen yang diperkirakan jatuh pada Maret depan. (wan/jpg)
