JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti kembali membanggakan hasil kinerjanya terkait pemberantasan pencuri ikan di perairan Indonesia.
Menurut menteri nyentrik itu, kebijakan tersebut membuat terciptanya kedaulatan di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Kebijakan Susi bahkan mendapatkan apresiasi dari negara asing.
“Barangkali, Indonesia negara satu-satunya yang menegakan kedualatan kurang dari 100 hari. Afrika, Somalia Sudan, mereka minta MoU ingin dapatkan resep dari keberhasilan kita,” ucap Susi dalam acara ‘Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 Provinsi’, di kantornya Jakarta, Selasa (17/2).
Keberhasilan tersebut, lanjut Susi, tak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo yang berkeinginan agar laut di Indonesia menjadi masa depan bangsa. Daa juga senang kebijakan yang telah dikeluarkan mendapatkan dukungan dari intansi terkait.
Di antaranya ialah Angkatan Laut, Kepolisian dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Menurutnya, potensi kekayaan laut di Indonesia kerap hilang begitu saja. Terlebih, pencurian ikan telah meresahkan karena merugikan negara sampai Rp 300 triliun per tahun.
“Bayangkan sudah berapa kapal tenggelam karena ulah ilegal fishing? Satu pun nggak ada yang nyari, kalau tenggelamkan nggak ada nyari itu ilegal fishing kejahatan yang luar biasa,” tandasnya. (chi/jpnn)
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti kembali membanggakan hasil kinerjanya terkait pemberantasan pencuri ikan di perairan Indonesia.
Menurut menteri nyentrik itu, kebijakan tersebut membuat terciptanya kedaulatan di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Kebijakan Susi bahkan mendapatkan apresiasi dari negara asing.
“Barangkali, Indonesia negara satu-satunya yang menegakan kedualatan kurang dari 100 hari. Afrika, Somalia Sudan, mereka minta MoU ingin dapatkan resep dari keberhasilan kita,” ucap Susi dalam acara ‘Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 Provinsi’, di kantornya Jakarta, Selasa (17/2).
Keberhasilan tersebut, lanjut Susi, tak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo yang berkeinginan agar laut di Indonesia menjadi masa depan bangsa. Daa juga senang kebijakan yang telah dikeluarkan mendapatkan dukungan dari intansi terkait.
Di antaranya ialah Angkatan Laut, Kepolisian dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Menurutnya, potensi kekayaan laut di Indonesia kerap hilang begitu saja. Terlebih, pencurian ikan telah meresahkan karena merugikan negara sampai Rp 300 triliun per tahun.
“Bayangkan sudah berapa kapal tenggelam karena ulah ilegal fishing? Satu pun nggak ada yang nyari, kalau tenggelamkan nggak ada nyari itu ilegal fishing kejahatan yang luar biasa,” tandasnya. (chi/jpnn)
