JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1443 Hijriah senilai Rp42.452.369. Biaya tersebut sudah perhitungan tanpa adanya komponen protokol kesehatan Covid-19.
DIRJEN Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengatakan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, biaya haji untuk tahun 2022 sekutar Rp83 juta. Sedangkan yang dibayarkan jamaah hanya Rp42 juta. “Untuk Bipih untuk dibayarkan jamaah Rp45 juta menjadi 42 juta,” kata Hilman dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (16/3).
Nilai tersebut turun dari usulan Februari 2022. Saat itu Kemenag mengusulkan hiaya haji yang dibayarkan oleh jamaah sebesar Rp 45.053.368. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan dengan seluruh komponen protok Covid-19 yang diterapkan.
Usulan biaya haji Rp42 juta diasumsikan dengan kuota haji yang didapat Indonesia sebanyak 100 persen. Asumsi ini dibuat karena belum ada kepastian penyelenggaraan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. “Jika tidak capai 100 persen kami siap untuk itung ulang Bipih dengan jumlah kuota yang sudah diperoleh,” imbuh Hilman.
Di sisi lain, Kemenag optimis tahun ini ibadah haji akan diselenggarakan. Sebab, Arab Saudi sudah mencabut protokol Covid-19 bagi pendatang. Di dalam negeri sendiri, pemerintah telah sedikit melonggarkan kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). “Kami semakin optimis 2022 akan diselenggarakan ibadah haji tanpa ada prokes yang terlalu ketat,” sebut Hilman.
Kloter I Berangkat 5 Juni
Hilman juga mengatakan, meski pun keputusan penyelenggaraan ibadah haji sampai saat ini belum diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi, namun pemerintah Indonesia tetap bersiap. Menurutnya, pemerintah telah menghitung waktu keberangkatan bagi jamaah apabila ibadah haji jadi dilaksanakan. Sehingga proses persiapan harus tetap dilaksanakan walaupun belum ada kepastian pemberangkatan.
“Waktu untuk persiapan penyelangaran ibadah haji berdasarkan asumsi normal, kerberangkatan haji kloter pertama akan berangkat pada 5 Juni 2022,” ungkap Hilman.
Jika berdasarkan perhitungan tersebut, maka waktu persiapan yang dimiliki pemerintah yakni 2 bulan 10 hari dari sekarang. Dengan waktu sesingkat itu, persiapan harus segera dimulai.
Di sisi lain, Kemenag tetap optimis jika ibadah haji digelar tahun ini. Pemerintah terus berkoordinasi dengan kerajaan Arab Saudi untuk mendapat kepastian penyelenggaraan ibadah haji. “Kami optismis pada 2022 pemerintah Saudi akan selenggarakan ibadah haji dengan mengundang jamaah dari negara lain, walaupun dengan kuota terbatas,” jelas Hilman.
Diketahui, Arab Saudi mulai Sabtu (5/3) mencabut semua tindakan pencegahan dan pencegahan terkait dengan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menghapus syarat karantina. Karantina pada saat kedatangan tidak lagi menjadi persyaratan bagi mereka yang bepergian ke kerajaan.
Akan tetapi semua penumpang yang tiba di negara itu dengan visa kunjungan diminta untuk memiliki asuransi kesehatan. Hal itu untuk menutupi biaya perawatan dari infeksi virus Korona selama masa tinggal di sana. “Ini adalah tindak lanjut situasi epidemiologis pandemi,” kata Saudi Press Agency.
SPA juga menyebutkan kemajuan yang dicapai dalam program vaksinasi nasional dan tingginya tingkat imunisasi dan kekebalan terhadap virus di masyarakat. Dengan demikian, tes PCR dan tes antigen cepat tidak perlu lagi diberikan oleh penumpang yang tiba di kerajaan.
Dilansir dari The National News, Senin (7/3), langkah-langkah jarak sosial di semua tempat, kegiatan, dan acara terbuka dan tertutup juga ditangguhkan, dan mengenakan masker tidak lagi menjadi persyaratan di area terbuka.
Kini jamaah tidak perlu lagi menjaga jarak sosial di masjid termasuk Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah dimulai dengan salat Subuh pada hari Minggu. Namun, orang-orang harus tetap memakai masker di dalam masjid. (jpc)
