HILAL: Petugas dari BMKG Sumut berusaha mengamati Rukyatul Hilal pertanda awal Ramadan 1436 H dari kantor Pemprovsu, Medan, Selasa (16/6).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Seperti sudah diprediksi sebelumnya, pemerintah menetapkan 1 Ramadan atau awal puasa jatuh pada Kamis besok (18/6).
Artinya, nanti malam salat tarawih dimulai. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan dalam sidang isbat yang digelar tadi malam.
Sidang isbat dimulai setelah magrib atau sekitar pukul 18.20. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memimpin langsung persidangan yang digelar tertutup untuk media massa itu. Sidang ini berlangsung kilat dan rampung sekitar pukul 19.00.
Seusai sidang, Lukman memaparkan hasil selama proses persidangan. Dia didampingi Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Kemudian Wakil Ketua Ma’ruf Amin dan Dirjen Bimas Islam Kemenag Machasin.
Lukman mengatakan hasil paparan pakar astronomi sebelum sidang isbat dimulai, hilal atau bulan muda berada pada posisi minus. “Hilal berada di bawah ufuk,” ujarnya. Hilal tenggelam lebih dulu ketimbang matahari. Dengan demikian di seluruh wilayah Indonesia bahkan di semua belahan dunia lainnya, hilal tidak bisa diamati.
Nah ketika sidang isbat berlangsung, seluruh titik pantau atau rukyat menyatakan tidak melihat hilal. Dengan demikian diputuskan bahwa jumlah hari di bulan Sya’ban menjadi 30 hari (isti’mal). “Sehingga pemerintah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Kamis, 18 Juni (besok, Red),” jelas dia. Nanti malam masyarakat sudah mulai salat tarawih.
Selama proses persidangan, Lukman mengatakan situasi di dalam ruangan tetap kondusif. Tidak ada adu argumentasi yang berlebihan. Atau bahkan cenderung menyudutkan pihak lain.
Lukman mengaku bersyukur awal puasa tahun ini kompak. Tidak ada perbedaan penetapan 1 Ramadan antara Muhammadiyah maupun NU. Dia berharap kekompakan awal puasa ini juga mencerminkan kekompakan dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Termasuk dengan informasi 1 Ramadan dan 1 Syawal yang kompak hingga 2023, Lukman mengatakan sebagai fenomena alam karunia Allah.
Meski begitu, Lukman mengatakan Kemenag tetap berupaya menyatukan kalender Islam. Caranya adalah mencari titik temu kriteria penetapan awal bulan hijriyah antara NU dengan Muhammadiyah. “Saya mengapresiasi kedua ormas ini yang terbuka untuk diajak berdialog,” katanya. Beberapa waktu terakhir, Lukman memang terlihat road show ke markas NU dan Muhammadiyah. Tujuannya untuk sosialisasi bahwa Kemenag ingin menyatukan kalender Islam di Indonesia.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sepakat bahwa perbedaan kriteria antara Muhammadiyah dengan NU harus dicari titik temu. “Kami perlu mengapresiasi upaya Bapak Menag Lukman,” kata dia.
Sebagai pimpinan MUI, Din juga siap mendukung upaya Kemenag itu. Caranya adalah dengan membuka kajian-kajian tentang penetapan awal bulan puasa.
Din juga menyerukan kepada pemilik restoran supaya menutup sementara warungnya sampai waktu berbuka puasa. “Rumah makan seeloknya tutup sementara. Insyallah tambah barokah,” katanya. Masyarakat yang mayoritas Islam dan mayoritas berpuasa, harus dihormati.
Dia mengatakan sudah konfirmasi kepada Menag Lukman tentang pernyataan; umat yang berpuasa juga harus menghormati umat yang tidak berpuasa. Maksud dari pernyataan yang berujung kontroversi itu adalah, umat Islam yang dalam keadaan darurat dan tidak bisa berpuasa juga harus dihormati. Keadaan darurat itu seperti sakit atau menempuh perjalanan jauh. Sementara bagi umat Islam pada umumnya menjalankan ibadah puasa seperti biasanya.
Dari Medan, tim rukyatul hilal Provinsi Sumut menyatakan awal Ramadan 1436 H, Kamis (18/6) besok. Hal itu terungkap usai tim melakukan pengamatan di Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Selasa (16/6). Hadir Sekdaprovsu Hasban Ritonga mewakili Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Kepala Data dan Informasi BMKG Wilayah 1 Medan Sunardi, para alim ulama, cendikiawan dan sejumlah pejabat Pemprovsu. “Tahun ini pelaksanaan awal puasa akan serentak,” ujar Kabid Urais Zulfan Arif yang mewakili Kanwil Kemenag Sumut sekaligus Tim Ahli Hisab dan Rukyat (BHR) Provsu H Tohar Bayoangin.
Sementara Sekda Hasban Ritonga mengatakan, kegiatan ini perlu dilakukan sebagai penetapan awal Ramadan, di mana rutin dilaksanakan setiap tahunnya. “Meskipun terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan setiap tahunnya, namun tidaklah harus menjadi polemik,” katanya. (wan/end/jpnn/rbb)
