JAKARTA-Ketua Umum Himpunan Keluarga Mandailing Seluruh Indonesia, Fauzi Lubis, urun pendapat terkait figur yang layak dipilih rakyat untuk memimpin Sumut periode 2013-2018 mendatang. Kesamaan suku pun bukan lagi faktor penting dalam memilih.
Dengan kata lain, Fauzi Lubis mengatakan masyarakat jangan terjebak pada faktor kesukuan atau etnisitas. “Kami pun tidak mengharuskan orang itu dari Mandailing,” tegasnya, akhir pekan lalu di Jakarta.
Tanpa mau menyebut nama, Fauzi menyebut, sosok yang layak menjadi gubernur Sumut ke depan tidak mesti orang yang punya latar belakang duduk di pemerintahan.
Menurutnya, yang dibutuhkan justru orang yang punya kepakaran di bidang lain, lantaran untuk bidang pemerintahan, sudah cukup mampu untuk ditangani pejabat sekda hingga jajarannya ke bawah.
“Misalnya sudah teruji di bidang hukum. Jadi tak harus bidang pemerintahan. Karena untuk bidang pemerintahan, sekda ke bawah sudah bisa jalan,” ujar Fauzi Lubis saat dihubungi koran ini, kemarin (12/9).
Fauzi memberi sinyal bahwa keahlian yang dia maksud adalah keahlian di bidang hukum dan sudah lama berkiprah di Jakarta. Keahlian di bidang hukum selevel Adnan Buyung Nasution atau Todung Mulya Lubis, yang juga merupakan tokoh nasional asal Sumut.
Seperti diketahui, dari sejumlah nama yang sudah naik daun, Chairuman Harahap merupakan satu-satunya kandidat gubernur Sumut yang punya kepakaran di bidang hukum. Selain pernah menjabat sebagai Kajati Sumut, Chairuman juga pernah menjadi Deputi Bidang Hukum Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Hanya saja, Fauzi tidak mau menyebut nama. Dia mengkaitkan pentingnya pemahaman masalah hukum dengan urusan korupsi. Maksudnya, orang yang paham hukum akan taat aturan dan tidak terseret bertindak korup. “Karena yang kita butuhkan yang tidak terlibat kasus korupsi,” imbuh Fauzi Lubis.
Kriteria umum yang dia sodorkan, sosok tersebut harus berkualitas, mumpuni, dan sudah teruji di bidangnya. “Teruji bukan lantas teruji di bidang pemerintahan, karena gubernur merupakan jabatan politik,” ucapnya.
Dia mewanti-wanti masyarakat Sumut untuk tidak terjebak pada kandidat yang hanya getol melakukan pencitraan. Pasalnya, pencitraan hanya berkaitan dengan modal. Semakin banyak modal, semakin kencang melakukan tebar pesona.
Diingatkan juga agar masyarakat mewaspadai calon yang hanya bermodal uang saja untuk proses pencalonan, sedang dia bukan orang partai politik. “Jangan hanya karena kaya, menyewa perahu (partai pengusung,red), lantas merasa mampu memimpin,” ucapnya. (sam)
