25 C
Medan
Saturday, December 7, 2024
spot_img

Kemenhub Mulai Cek Prasarana untuk Nataru

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mulai mengecek kesiapan prasarana dan pengendalian transportasi darat. Hal tersebut sengaja dilakukan guna menyambut natal dan tahun baru (Nataru). Di mana, pada momen tersebut selalu berpotensi terjadi lonjakan penumpang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengungkapkan, saat ini pihaknya mulai melakukan peninjauan ke lapangan. Utamanya ke beberapa terminal di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang sebelumnya memang mengalami lonjakan. Di antaranya yakni Terminal Harjamukti Cirebon, Terminal Tegal, Terminal Bulupitu Purwokerto, dan Terminal Bobotsari Purbalingga.

“Dari hasil tinjauan, saya mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas terminal yang sudah disiapkan oleh pemerintah, gunakan angkutan umum apabila ingin ke kota-kota lain. Sedangkan, untuk perusahaan bus saya mengimbau kesiapan bus dan sopirnya,” katanya, Minggu (16/10).

Hendro juga juga mengingatkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) beserta Polri dan TNI untuk dapat mengantisipasi lonjakan masyarakat yang akan melaksanakan liburan pada beberapa titik. Termasuk salah satunya saat nataru nanti diharapkan didirikan pos terpadu yang diisi oleh berbagai instansi terkait. “Menurut data dari Ditlantas Polda Jabar memang terdapat beberapa daerah rawan kemacetan yang menjadi perhatian Kementerian Perhubungan untuk bisa melakukan pendampingan, pengamanan maupun arus kendaraan dengan pihak kepolisian,” jelasnya.

Selain membahas persiapan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, lanjut dia, dalam peninjauannya tersebut juga dibahas terkait kecelakaan yang diakibatkan kendaraan over dimension over loading (ODOL), uji KIR, dan konversi kendaraan listrik. Ke depan untuk angkutan umum Kemenhub telah mengadakan aturan konversi kendaraan listrik. “Beberapa SPKLU juga telah dibangun melalui kerjasama dengan PLN. Dengan manajemen yang semakin tahun semakin baik ini masyarakat diharapkan bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum,” ungkapnya.

Disinggung terkait penetapan tarif angkutan penyeberangan yang baru, Hendro menyatakan, bahwa pihaknya telah memperhatikan sejumlah pertimbangan, masukan maupun kemampuan dari pengusaha dan pengguna jasa. Termasuk memperhatikan antara kemampuan para pengusaha angkutan barang maupun daya beli masyarakat terhadap harga yang ditetapkan. “Inilah yang kemudian menjadi dasar kami sebelum menetapkan tarif tersebut,” bebernya.

Hendro menyampaikan, dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 184 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara terdapat kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi. Dan hal tersebut merupakan keputusan tepat yang sudah melalui sejumlah perhitungan tarif.

Perhitungan kenaikan tarif yang berkisar sebesar 11%, lanjut dia, merupakan keputusan yang sudah dipertimbangan dengan matang. Terlebih lagi, mengingat dalam penetapan tarif baru juga harus memperhatikan daya beli masyarakat. Sehingga jangan sampai tarif yang naik justru tidak diiringi kemampuan masyarakat untuk membeli tiket penyeberangan dan juga mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok lainnya. “Hal inilah yang perlu kita antisipasi, demikian juga kami sadar bahwa kenaikan tarif ini perlu mengingat adanya kenaikan harga BBM, kenaikan tarif harus tetap wajar dan juga adil antara operator dan pengguna jasa,” tuturnya.

Sedangkan, Kepala BPTD Wilayah IX Jawa Barat Denny Michels menerangkan, pengendalian arus kendaraan bisa dilaksanakan dengan melakukan pembatasan waktu atau rekayasa lalu lintas. Saat ini beberapa titik yang menjadi sorotan kemacetan yaitu Nagrek, Limbangan, dan Malambong. “Prediksi nataru akan melonjak pada saat long weekend, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Begitupun arus balik diprediksi akan tersebar pada tanggal 26-27 Desember 2022,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Denny, jalur Pantura merupakan salah satu jalur alternatif yang masih menjadi idaman masyarakat untuk melakukan perjalanan. Karena itu, UPPKB Losarang dan UPPKB Balonggandu akan disulap menjadi rest area untuk para pemudik melakukan istirahat. (gih/jpg)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mulai mengecek kesiapan prasarana dan pengendalian transportasi darat. Hal tersebut sengaja dilakukan guna menyambut natal dan tahun baru (Nataru). Di mana, pada momen tersebut selalu berpotensi terjadi lonjakan penumpang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengungkapkan, saat ini pihaknya mulai melakukan peninjauan ke lapangan. Utamanya ke beberapa terminal di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang sebelumnya memang mengalami lonjakan. Di antaranya yakni Terminal Harjamukti Cirebon, Terminal Tegal, Terminal Bulupitu Purwokerto, dan Terminal Bobotsari Purbalingga.

“Dari hasil tinjauan, saya mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas terminal yang sudah disiapkan oleh pemerintah, gunakan angkutan umum apabila ingin ke kota-kota lain. Sedangkan, untuk perusahaan bus saya mengimbau kesiapan bus dan sopirnya,” katanya, Minggu (16/10).

Hendro juga juga mengingatkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) beserta Polri dan TNI untuk dapat mengantisipasi lonjakan masyarakat yang akan melaksanakan liburan pada beberapa titik. Termasuk salah satunya saat nataru nanti diharapkan didirikan pos terpadu yang diisi oleh berbagai instansi terkait. “Menurut data dari Ditlantas Polda Jabar memang terdapat beberapa daerah rawan kemacetan yang menjadi perhatian Kementerian Perhubungan untuk bisa melakukan pendampingan, pengamanan maupun arus kendaraan dengan pihak kepolisian,” jelasnya.

Selain membahas persiapan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, lanjut dia, dalam peninjauannya tersebut juga dibahas terkait kecelakaan yang diakibatkan kendaraan over dimension over loading (ODOL), uji KIR, dan konversi kendaraan listrik. Ke depan untuk angkutan umum Kemenhub telah mengadakan aturan konversi kendaraan listrik. “Beberapa SPKLU juga telah dibangun melalui kerjasama dengan PLN. Dengan manajemen yang semakin tahun semakin baik ini masyarakat diharapkan bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum,” ungkapnya.

Disinggung terkait penetapan tarif angkutan penyeberangan yang baru, Hendro menyatakan, bahwa pihaknya telah memperhatikan sejumlah pertimbangan, masukan maupun kemampuan dari pengusaha dan pengguna jasa. Termasuk memperhatikan antara kemampuan para pengusaha angkutan barang maupun daya beli masyarakat terhadap harga yang ditetapkan. “Inilah yang kemudian menjadi dasar kami sebelum menetapkan tarif tersebut,” bebernya.

Hendro menyampaikan, dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 184 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara terdapat kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi. Dan hal tersebut merupakan keputusan tepat yang sudah melalui sejumlah perhitungan tarif.

Perhitungan kenaikan tarif yang berkisar sebesar 11%, lanjut dia, merupakan keputusan yang sudah dipertimbangan dengan matang. Terlebih lagi, mengingat dalam penetapan tarif baru juga harus memperhatikan daya beli masyarakat. Sehingga jangan sampai tarif yang naik justru tidak diiringi kemampuan masyarakat untuk membeli tiket penyeberangan dan juga mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok lainnya. “Hal inilah yang perlu kita antisipasi, demikian juga kami sadar bahwa kenaikan tarif ini perlu mengingat adanya kenaikan harga BBM, kenaikan tarif harus tetap wajar dan juga adil antara operator dan pengguna jasa,” tuturnya.

Sedangkan, Kepala BPTD Wilayah IX Jawa Barat Denny Michels menerangkan, pengendalian arus kendaraan bisa dilaksanakan dengan melakukan pembatasan waktu atau rekayasa lalu lintas. Saat ini beberapa titik yang menjadi sorotan kemacetan yaitu Nagrek, Limbangan, dan Malambong. “Prediksi nataru akan melonjak pada saat long weekend, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Begitupun arus balik diprediksi akan tersebar pada tanggal 26-27 Desember 2022,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Denny, jalur Pantura merupakan salah satu jalur alternatif yang masih menjadi idaman masyarakat untuk melakukan perjalanan. Karena itu, UPPKB Losarang dan UPPKB Balonggandu akan disulap menjadi rest area untuk para pemudik melakukan istirahat. (gih/jpg)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/