JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah bertekad untuk melanjutkan program bantuan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah ( UMKM) pada tahun 2021. Hal tersebut berdasarkan rapat internal yang dilakukan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Menteri Perekonomian, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Sosial, Senin (16/11).
“Tadi disepakati, untuk fokus pemberdayaan UMKM itu akan dilanjutkan tahun 2021 dalam APBN mendatang. Namun, bagaimana bentuk bantuan tersebut disalurkan masih akan dirumuskan terlebih dahulu,” ujar Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi.
Sebab, kemungkinan dana yang akan diberikan pun akan diperbesar jumlahnya. “Karena ini memang akan menjadi landasan bergeraknya ekonomi di kalangan bawah,” kata Masduki.
Masduki mengatakan, saat ini sudah banyak program bantuan yang dirasakan oleh masyarakat dari pemerintah. Mulai dari bantuan sosial (bansos), subsidi listrik, hingga modifikasi dana desa untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT).
Termasuk juga perluasan kartu prakerja, subsidi upah, hingga bantuan program prudktif bagi para pelaku UMKM. “Ini semua sudah berjalan dan itu menciptakan kondisi di masyarakat cukup tenang, tidak ada pergolakan berarti karena ada dana yang bergulir di masyarakat dari negara,” kata dia.
Masduki pun memastikan, pemerintah, baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wapres Ma’ruf Amin memiliki fokus untuk menggerakkan UMKM baik syariah maupun konvensional.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pasalnya, saat ini UMKM turut terdampak akibat pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Hal tersebut disampaikan Ma’ruf dalam acara BMT Summit 2020 yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (16/11), secara virtual. “Saya juga berpendapat bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk kita dapat menggelorakan kembali berbagai upaya untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil,” ujar Ma’ruf.
Menurut Ma’ruf, ada dua hal yang membuat pandemi Covid-19 menjadi momentum merealisasikan potensi UMKM tersebut. Pertama, kata dia, pemerintah sedang berupaya keras untuk membangkitkan perekonomian yang disebutnya mulai menunjukkan pemulihan.
“Pemerintah tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari jumlah tersebut, sekitar Rp350 triliun atau lebih dari 50 persen dialokasikan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan UMKM,” kata dia.
Disamping itu, kata dia, ada pula insentif lain seperti keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari Rp100 triliun. Adapun prioritas bantuan yang diberikan pemerintah kepada UMKM, kata dia, dalam rangka menangani kelesuan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, adapula program Bantuan Produktif untuk pelaku UMKM yang pada tahap awal bantuan tunai langsung diberikan kepada 12 juta UMKM yang tidak sedang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.
“Memang barangkali belum mencakup seluruh usaha mikro yang ada dan dalam pelaksanaan masih terjadi kekurangan di sana sini. Namun kemauan politik pemerintah untuk memberikan prioritas kepada UMKM merupakan angin segar bagi pemberdayaan usaha mikro di seluruh Tanah Air,” kata Ma’ruf.
Menurut Ma’ruf, bantuan yang diberikan tersebut sangat tepat karena UMKM merupakan tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Setidaknya, UMKM menyerap hampir 75 persen tenaga kerja dari seluruh angkatan kerja. Dengan demikian, pengembangan UMKM pun dinilainya menjadi sangat penting sebagai upaya mengurangi kesenjangan. Kedua, adalah fokus pemerintah terhadap ekonomi dan keuangan syariah pun dapat dimanfatkan dengan potensi penggunaan baitu al-maal wa al-tamil (BMT) untuk pembiayaan UMKM.
BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi baitul mal (fungsi sosial) dan baitut tamwil (fungsi komersial). Sebab Indonesia memiliki target untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia, kata dia, maka para pelaku UMKM perlu didorong agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain). Oleh karena itu, kata dia, UMKM pun akan membutuhkan sumber pembiayaan yang sesuai. Peranan BMT sebagai sumber pendanaan bagi UMKM pun akan sangat diperlukan. (kps/ila)
