JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Para pendidik dan tenaga kependidikan akan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk pendidik dan tenaga kependidikan non PNS dari Kemendikbud. Mereka yang akan menerima bantuan ini adalah dosen, guru, guru honorer, dosen tidak tetap dan non PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan. Kemudian juga tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium serta tenaga adminstrasi.
’’Kita berhasil mendapatkan bantuan subsidi upah bagi para guru-guru honorer kita dan juga tenaga kependidikan. Semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta,’’ ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X secara daring, Senin (16/11).
Bantuan yang akan diterima oleh masing-masing dari mereka adalah sebesar Rp1,8 juta. ’’BSU bagi para guru-guru honorer kita dan juga tenaga kependidikan yang non PNS sebesar Rp1,8 juta yang akan diberikan 1 kali. Jadi sekaligus kita memberikannya,’’ terang dia.
Bantuan tersebut rencananya ditargetkan untuk menyasar 2.034.732 orang. Terdiri dari 1,6 juta guru dan pendidik, 162.277 dosen, dan 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.’’Total sasaran kita sedikit lebih dari 2 juta orang ya, yang paling besar dari (bantuan) ini adalah guru honorer ya, sebesar 1,6 juta dan sisanya adalah dosen dan tenaga pendidik,’’ ucap Nadiem.
Adapun, anggaran yang dialokasikan untuk program bantuan ini sebesar Rp3,6 triliun. ’’Total anggaran yang akan kita keluarkan adalah sekitar Rp3,6 triliun. Jadi ini hari yang sangat gembira bagi kami di Kemendikbud dan bagi para guru-guru honorer kita yang di masa pandemi ini bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi,’’ papar dia.
Menurutnya, bantuan ini akan sangat membantu para guru-guru dan tenaga kependidikan yang sedang berjuang dalam melangsungkan pembelajaran di tengah pandemi. ’’Mereka adalah ujung tombak dari sistem pendidikan kita dan juga mereka rentan di masa krisis ekonomi seperti ini dan mereka patut dan harus dibantu oleh pemerintah pusat,’’ tegasnya. (jpnn/ila)
