Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN di bawah naungan Kementerian Keuangan paling banyak diminati para pengincar kursi CPNS dari jalur sekolah kedinasan.
PADA 2019, PKN STAN merupakan sekolah kedinasan yang paling banyak menerima calon mahasiswa, yaitu 3.000 orang. Berdasarkan surat pengumuman yang diterbitkan Kementerian Keuangan, para calon mahasiswa harus melewati beberapa tahapan tes sebelum resmi menjadi mahasiswa PKN STAN.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mudzakir mengingatkan kepada para pelamar, untuk teliti dan cermat dalam membaca setiap persyaratan yang berlaku pada setiap sekolah kedinasan.
Selain itu, para pelamar diminta untuk berhati-hati pada segala bentuk penipuan yang menjanjikan kelulusan.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang berasal dari oknum dengan menjanjikan peserta dapat diterima pada sekolah kedinasan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/4).
Tahapan seleksi, pertama, para pelamar diwajibkan melewati ujian tertulis yang terdiri dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan meliputi Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Kemudian para peserta diwajibkan mengerjakan Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris (TBI). Setelah ujian tertulis, para pelamar akan melalui tahapan psikotes, tes kesehatan, dan kebugaran.
Pada tes kesehatan, dilakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, visus mata atau pemeriksaan lainnya. Sedangkan pada tes kebugaran, peserta akan mengelilingi lintasan dan shuttle run.
Sedangkan khusus untuk calon mahasiswa spesialisasi Diploma I dan Diploma III Kepabeanan dan Cukai, ujian kebugaran ditambah dengan pull up/chinning, push up, sit up atau aktivitas lainnya.
PKN STAN membuka tiga jurusan pada Diploma I, yakni Kebendaharaan Negara dengan jumlah kebutuhan sebanyak 138, Pajak sebanyak 355, dan Kepabeanan dan Cukai sebanyak 57.
Terdapat enam jurusan pada D-III yaitu Kebendaharaan Negara dengan jumlah kebutuhan 251, Pajak 551, PBB/Penilai 311, Kepabeanan dan Cukai 33, Manajemen Aset 90, dan Akutansi 1.214.
Selain program reguler yang ditujukan pada penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah Indonesia, terdapat juga program afirmasi yang ditujukan pada penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari putra-putri Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Untuk mengikuti tahapan seleksi, pelamar harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain bagi para pendaftar adalah lulusan tahun 2018 dan sebelumnnya atau calon lulusan 2019 dari semua sekolah menengah atas atau sederajat.
Untuk nilai, lulusan 2018 dan sebelumnya memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100.
Sementara bagi calon lulusan 2019 memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada lima semester (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII) tidak kurang dari 70 dengan skala 100 atau 2,8 dengan skala 4, dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100.
Para pelamar berusia maksimal 20 tahun pada 1 September 2019, sedangkan bagi peserta yang memilih Spesialisasi Diploma I berusia minimal 17 tahun, dan untuk jurusan Spesialisasi Diploma III berusia 15 tahun.
Khusus Spesialisasi Diploma I dan Diploma III Kepabeanan dan Cukai memiliki syarat lain yakni tinggi badan 165 cm untuk laki laki, dan 155 cm bagi perempuan.
Selain itu tidak cacat badan, tidak buta warna, dan untuk pengguna kacamata/lensa kontak minus (rabun jauh) atau plus (rabun dekat) atau silindris dapat diberikan toleransi maksimal ukuran 2 dioptri.
Untuk pelamar dapat melakukan registrasi pendaftaran melalui portal http://sscasn.bkn.go.id pada 9-30 April 2019. Para pelamar diwajibkan menyetor biaya pendaftaran sebesar Rp300 ribu.
Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.(esy/jpnn/ala)
