PNS: Beberapa PNS beristirahat usai mengikuti sebuah acara beberapa waktu lalu.
JAKARTA – Praktek percaloan penerimaan CPNS dari tenaga honorer kategori dua (K2) banyak melibatkan oknum pejabat daerah. Hal ini disimpulkan Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara Republik Indonesia (LAKIP RI) sebagai salah satu LSM pemantau tes CPNS tahun 2013.
Hanya saja, LAKIP tidak membeberkan hasil temuannya di mana saja terjadi praktek percaloan seperti yang dimaksudkan itu. Namun, pernyataan resmi LAKIP ini telah disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) lewat surat bernomor: 1092/LAKIP RI/XI/2013 tertanggal 7 November 2013.
Atas temuannya itu, LAKIP meminta BKN sebagai bagian dari Panitia Pusat penerimaan CPNS 2013, agar melakukan proses penilaian dan pengumuman hasil tes CPNS dari honorer K2 secara transparan. Anggota Tim Khusus LAKIP, Wiwi Nuraini Rachim menjelaskan, transparansi penilaian dan pengumuman akan bisa menekan gejolak sosial yang mungkin timbul akibat bau percaloan yang melibatkan oknum pejabat daerah.
Pasalnya, jika tidak transparan, maka akan muncul kecurigaan bahwa calo memang benar bisa mengurus kelulusan dan ini bisa menimbulkan amarah peserta yang gagal.
“Sementara terkait pengumuman hasil ujian, LAKIP RI berharap dapat dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan. Hal tersebut menurut LAKIP RI agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang mengarah ketidakpuasan karena maraknya praktek-praktek calo di daerah-daerah yang disinyalir dari oknum pejabat daerah,” ujar Wiwi Nuraini dalam suratnya yang ditujukan kepada Kepala BKN. Isi surat dipublikasikan Humas BKN kemarin.
Terhadap proses pelaksanaan ujian honorer K2 sendiri, Wiwi menyebutkan, berdasarkan laporan hasil pengawasan anggota LAKIP RI di berbagai daerah dapat disimpulkan pelaksanaan ujian honorer K2 telah terselenggara tepat waktu, baik dan sukses.
“Selanjutnya atas keberhasilan ujian dua tersebut, LAKIP RI juga mengapresiasi seluruh pemprov dan pemkab/kota masing-masing.”Kami menyampaikan apresiasi baik kepada BKN atas penyelenggaraan ujian K2 tersebut,” ujar Wiwi. (sam)
PNS: Beberapa PNS beristirahat usai mengikuti sebuah acara beberapa waktu lalu.
JAKARTA – Praktek percaloan penerimaan CPNS dari tenaga honorer kategori dua (K2) banyak melibatkan oknum pejabat daerah. Hal ini disimpulkan Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara Republik Indonesia (LAKIP RI) sebagai salah satu LSM pemantau tes CPNS tahun 2013.
Hanya saja, LAKIP tidak membeberkan hasil temuannya di mana saja terjadi praktek percaloan seperti yang dimaksudkan itu. Namun, pernyataan resmi LAKIP ini telah disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) lewat surat bernomor: 1092/LAKIP RI/XI/2013 tertanggal 7 November 2013.
Atas temuannya itu, LAKIP meminta BKN sebagai bagian dari Panitia Pusat penerimaan CPNS 2013, agar melakukan proses penilaian dan pengumuman hasil tes CPNS dari honorer K2 secara transparan. Anggota Tim Khusus LAKIP, Wiwi Nuraini Rachim menjelaskan, transparansi penilaian dan pengumuman akan bisa menekan gejolak sosial yang mungkin timbul akibat bau percaloan yang melibatkan oknum pejabat daerah.
Pasalnya, jika tidak transparan, maka akan muncul kecurigaan bahwa calo memang benar bisa mengurus kelulusan dan ini bisa menimbulkan amarah peserta yang gagal.
“Sementara terkait pengumuman hasil ujian, LAKIP RI berharap dapat dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan. Hal tersebut menurut LAKIP RI agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang mengarah ketidakpuasan karena maraknya praktek-praktek calo di daerah-daerah yang disinyalir dari oknum pejabat daerah,” ujar Wiwi Nuraini dalam suratnya yang ditujukan kepada Kepala BKN. Isi surat dipublikasikan Humas BKN kemarin.
Terhadap proses pelaksanaan ujian honorer K2 sendiri, Wiwi menyebutkan, berdasarkan laporan hasil pengawasan anggota LAKIP RI di berbagai daerah dapat disimpulkan pelaksanaan ujian honorer K2 telah terselenggara tepat waktu, baik dan sukses.
“Selanjutnya atas keberhasilan ujian dua tersebut, LAKIP RI juga mengapresiasi seluruh pemprov dan pemkab/kota masing-masing.”Kami menyampaikan apresiasi baik kepada BKN atas penyelenggaraan ujian K2 tersebut,” ujar Wiwi. (sam)
