JAKARTA – Pihak-pihak terkait yang berwenang mengurusi masalah keamanan di Sumut sebaiknya mulai mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk menjelang dan saat pergelaran Pilgubsu 2013 mendatang. Konflik horizontal atau antar-pendukung pasangan calon adalah potensi kerawanan yang mesti diwaspadai.
Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, data menunjukkan bahwa tren naiknya jumlah konflik sosial di tanah air menjadi indikator yang patut diwaspadai. Salah satunya adalah konflik yang dipicu persoalan Pilkada. Isu-isu SARA juga menjadi peletik konflik sosial. Isu-isu sensitif berbau SARA ini akan semakin berpotensi mengobarkan perseteruan di masyarakat jika dibawa-bawa dalam kompetisi di pemilukada.
Gamawan menyebutkan kejadian konflik sosial terus meningkat dalam satu tahun terakhir. Pada 2010 terjadi 93 kasus konflik sosial, lantas mereda di tahun 2011 dengan hanya ada 77 kasus.
Namun, di tahun ini jumlahnya naik pesat. Hingga akhir Agustus 2012 saja, sudah terjadi 89 kasus. “Jadi ada tren peingkatan di tahun ini, ada 89 kasus hingga Agustus,” ujar Gamawan sesaat setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional Kesatuan Bangsa dan Politik (Rakornas Kesbangpol) di Hotel Atya Duta, Jakarta Pusat.
Hadir di acara itu para Kepala Badan Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia, para Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov, Direktur Intel Polda, Direktur Intel Kodam, dan para pejabat terkait lainnya.
Selain persoalan seputar pemilukada dan isu SARA, lanjut menteri berkumis lebat itu, pemicu konflik lainnya adalah masalah perebutan atau sengketa lahan, konflik yang melibatkan ormas, konflik pada institusi pendidikan seperti tawuran pelajar, dan konflik yang dilecut oleh masalah kesenjangan sosial.
Karenanya, mantan gubernur Sumbar itu meminta jajaran pegawai di lingkup Badan Kesbangpol daerah untuk mempertajam daya sensitivitasnya dalam mengendus potensi-potensi konflik sosial, sehingga bisa diatasi sejak dini.
“Perlu sensitivitas dari Kesbangpol dan pemerintah daerah untuk mendeteksi dini semua potensi konflik. Saya harap ini menjadi perhatian kita semua,” imbuh mantan bupati Solok itu.
Dia mengatakan, dalam beberapa kasus, konflik sosial dipicu oleh masalah-masalah sepele, bahkan sebenarnya merupakan konflik personal. Hanya karena tidak diantisipasi dan diselesaikan cepat, konflik membesar menjadi konflik sosial.
Gamawan meminta seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat camat membuat pemetaan potensi konflik di wilayah kerjanya. (sam)
masing-masing. “Saya harap baik camat atau pun kepala daerahnya membuat peta potensi konflik. Yang sering terjadi, setelah api konflik membesar baru semua kaget. Jangan ini terjadi lagi. Semua harus diantisipasi sejak dini,” harapnya. (sam)
