JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo kembali dikaitkan dengan angkatan bersenjata. Setelah kisruh pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), kini dia dihubungkan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sang presiden akan ‘dikepung’ beberapa jenderal TNI dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dia pilih sendiri.
Hari ini, Jokowi pun diagendakan melantik Wantimpres tersebut. Dari nama anggota Wantimpres yang beredar luas terdapat tiga jenderal purnawirawan TNI. Mereka adalah Mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) AM Hendro Priyono , mantan Kastaf TNI AD Jenderal (Purn) Subagyo HS, dan Letnan jenderal (Purn) Yusuf Kartanegara. Plus, seorang pensiunan polisi dan Inspektur Jenderal (Purn) Sidarto Danusubroto.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menilai komposisi tersebut seolah memberi sinyal kalau Jokowi akan banyak mengambil pendekatan keamanan dalam menangani berbagai persoalan, termasuk politik. Sebab, masukan-masukan juga akan memiliki perspektif tersebut.
“Menumpuk pensiunan tentara/polri di dalam wantimpres jelas mubazzir,” kata Ray di Jakarta, Minggu (18/1).
Dia juga menyoroti kemungkinan masuknya Hendropriyono di dalam lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan pada presiden tersebut. “Ini makin menambah keyakinan di atas, Hendropriyono dikenal sebagai tentara yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan daripada dialog,” imbuhnya.
Selain itu, sorot Ray, keluarga Hendro juga telah mendapat begitu banyak posisi di dalam pemerintahan Jokowi. Anaknya menjadi komisaris di Telkomsel. Lalu, menantunya menjadi komandan paspampres. “Entah apa yg membuat Jokowi terlihat begitu mengistimewakan Hendropriyono,” sindirnya.
Selain empat nama, sempat beredar sejumlah nama lainnya. Yaitu, politisi PPP Suharso Monoarfa, Waketum PKB Rusdi Kirana, Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Jan Darmadi, Mantan Ketua MPR Ginandjar Kartasasmita, dan mantan Wakil Ketua MPR Mooryati Soedibyo. Ada pula sempat muncul satu nama lain, mantan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi.
“Komposisi ini seperti tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan Jokowi,” lanjut Ray.
Kelemahan Jokowi yang setidaknya terlihat dalam 3 bulan terakhir, menurut dia,adalah adaptasinya yang kurang matang terhadap situasi politik nasional. Dia menyebut, semisal, cara presiden menaikan harga BBM dan mengatasi polemik soal pencalonan kapolri terakhir. “Ini menjadi indikasi lubang dari beberapa kelemahan itu, seharusnya perlu ada tokoh-tokoh yang tepat dan dapat memberi pandangan tentang hal itu,” jelasnya.
Ditambah lagi, Jokowi perlu memperkuat representasi ke Indonesiaan, dengan menarik tokoh-tokoh dari berbagai wilayah di tanah air. “Salah satunya dalam lingkaran kekuasaan Jokowi, tak terdapat representasi warga Kalimantan,” ucapnya.
Atas kritikan itu, lanjut Ray, dirinya mengimbau kepada Jokowi untuk segera mengocok ulang komposisi sembilan nama itu. Pasalnya, berdasarkan pasal 9 ayat (3) UU NO 19 Tahun 2006 dinyatakan bahwa selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal presiden dilantik, maka keanggotaan Wantimpres pun juga sudah harus terbentuk.
Jadi, jika Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014, maka batas akhir paling telat pada 20 Januari 2015 ini. “Semoga masih ada waktu untuk ditimbang oleh Presiden Jokowi,” tegasnya. (boy/jpnn/rbb)
