Bambang Brodjonegoro
Menteri PPN dan Kepala Bappenas
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan, pemindahan ibu kota negara RI yang baru ke luar Pulau Jawa dimulai tahun 2024. Hal itu menyusul sudah hampir pastinya Kalimantan menjadi ibu kota negara yang baru menggantikan DKI Jakarta.
“Tahun 2024 sudah ada proses pemindahan. Pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan. Tinggal penentuan lokasi,” kata Bambang usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (18/6)n
PPN/Bappenas saat ini tengah menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai lokasi pasti dari ibu kota baru. Setidaknya ada tiga daerah yang disebut menjadi kandidat ibu kota baru, yakni Bukit Soeharto, Bukit Nyuling, dan Kawasan Segitiga Palangkaraya yang ketiganya berada di Pulau Kalimantan.
“Jadi nanti presiden sendiri yang akan mengumumkan (tahun ini). Justru lokasinya (yang akan diumumkan),” ujar Bambang.
Bambang menjelaskan, dibutuhkan waktu perencanaan dan pembangunan selama empat tahun setelah diputuskan wacana tersebut berjalan.
“Perkembangan studinya sudah di atas 90 persen. Itu utamanya penentuan lokasi dan perencanaan besarnya dan juga bisnis model yang akan dikembangkan untuk ibu kota baru itu,” ujar Bambang.
Jika dirunut, proses pemindahan ibu kota negara pada tahun 2019 sebagai keputusan, tahun 2020 sebagai proses perencanaan, tahun 2021-2023 proses pembangunan, dan tahun 2024 mulai memindahkan pusat pemerintahan.
Setidaknya ada tiga daerah yang disebut menjadi kandidat ibu kota baru, yakni Bukit Soeharto, Bukit Nyuling, dan Kawasan Segitiga Palangkaraya yang ketiganya berada di Pulau Kalimantan.
Presiden Joko Widodo menilai bahwa kondisi infrastruktur di Kalimantan, khususnya di bagian timur, cocok untuk menjadi calon ibu kota baru Indonesia.
Bahkan, nama Kalimantan Timur sudah muncul dalam studi sekitar 1,5 tahun ini.
Tiga alasan Jokowi melirik Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru ialah infrastruktur yang lengkap, fasilitas umum yang mendukung, serta terpisah dari pusat ekonomi dan bisnis.
Ya, pemerintah memimpikan nanti pusat ekonomi dan bisnis tetap di Jakarta, sementara ibu kota baru nanti hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
Sebelumnya, pemindahan ibu kota Indonesia telah didiskusikan sejak kepresidenan Soekarno dan selama masa kolonial Belanda.
Pada tahun 2010 lalu, perdebatan berlanjut tentang pembentukan ibu kota baru yang akan dipisah dari pusat ekonomi dan komersial negara.
Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta.
Namun, wacana itu belum terwujud hingga SBY mengakhiri dua periode kepemimpinannya sebagai kepala negara Indonesia.
Pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, wacana pemindahan ibu kota kembali muncul.
Bahkan Joko Widodo bersama pejabat terkait lainnya meninjau langsung daerah-daerah yang menjadi bakal calon ibu kota Indonesia.
Biaya Diperkirakan Rp466 T
Memindahkan ibu kota pun membutuhkan dana besar. Ratusan triliun rupiah diprediksi akan diperlukan untuk membangun ibu kota baru.
Sebelumnya, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa diprediksi Bambang bisa mencapai Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar. Bambang juga menjelaskan ada skenario kota lebih kecil sebagai alternatif, nilai investasinya pun lebih rendah sebesar Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar.
“Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar, skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar,” kata Bambang di Kantor Presiden, beberapa waktu lalu.
Pembiayaan tersebut direncanakan akan dibagi empat sumber. Mulai dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), proyek BUMN, hingga proyek swasta murni.
Nantinya, APBN khusus infrastruktur inti digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan baru. Lalu skema KPBU untuk fasilitas sosial, proyek BUMN untuk infrastruktur utama, dan proyek swasta murni untuk properti dan fasilitas komersial.
Biaya untuk pembangunan ibu kota tidak akan masuk dalam tahun anggaran 2020. Namun akan dimasukkan dalam APBN 2021 secara utuh.
“Anggarannya itu (pemindahan ibu kota) mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021,” ujar Bambang saat hadir dalam rapat kerja dengan DPR terkait pembicaraan asumsi ekonomi makro di DPR, Jakarta, Senin (17/6).
Dengan demikian, anggaran pemerintah nantinya hanya untuk membangun infrastruktur dasar serta beberapa gedung pemerintahan seperti Istana, DPR dan gedung lembaga tinggi. “Dan pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi,” tandasnya.
Pembangunan Rendah Karbon
Ibu kota RI yang baru nantinya akan menerapkan program Pembangunan Rendah Karbon (PRK), seperti pembangunan empat provinsi yang telah menyetujui dan menandatangani Nota Kesepahaman mengenai PRK.
“Bukan hanya ibu kota baru saja, namun PRK ini akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Bambang Brodjonegoro usai melakukan penandatangan MoU kerja sama dengan Inggris salah satunya PRK di Jakarta, Selasa (18/6).
Hal ini terjadi pasalnya program PRK ini telah dimasukkan dan menjadi arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
Selain itu, Bambang menambahkan jika ibu kota baru Indonesia juga akan dirancang sebagai kota yang ramah lingkungan. “Yang pastinya ibu kota baru bakal mengusung smart and green city,” pungkasnya. (kps/jpnn/bbs)
