SUMUTPOS.CO – Partai Demokrat menjadi penentu persinggungan isu pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung versus Pilkada lewat DPRD dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada. Berbaliknya partai yang dibina Susilo Bambang Yudhyono (SBY) ini mendukung pilkada langsung akan memuluskan wacana tersebut gol di DPR yang rencananya diparipurnakan Kamis (25/9) atau pekan depan.
Persinggungan wacana di RUU Pilkada dimotori dua kekuatan besar di DPR. Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan pengusung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menginginkan pilkada lewat DPRD.
KMP ini terdiri dari Gerindra, PPP, Golkar, PKS, PAN. Jika pengambilan keputusan dilakukan voting, KMP hanya memiliki 273 suara.
Sementara partai pengusung pasangan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menginginkan pilkada langsung terdiri dari PKB, Hanura, PDIP memiliki 139 suara. Dengan bertambahnya 148 suara milik Demokrat, maka pro-pilkada langsung menjadi 287.
Meski dalam hitungan-hitungan di atas kertas, pro-pilkada langsung akan unggul, namun tak ada jaminan akan memenangi voting. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Ardian Sopa menilai, dukungan partai berlambang segitiga mersi itu belum memastikan apa-apa karena kondisi internal Demokrat yang belum solid.
“Kita tahu bahwa partai Demokrat juga kesolidannya masih dipertanyakan,” kata Ardian di Jakarta, Kamis (18/9).
Kekhawatiran Adrian sangat wajar. Pasalnya, setelah ditambah Demokrat, selisih antara kubu pro dan kontra Pilkada masih sangat tipis, yaitu 14 kursi saja. Artinya, jika ada 15 orang saja yang membelot saat sidang pengambilan keputusan 25 September nanti, situasi pasti berubah.
Apalagi, jika dilihat jumlah legislator Demokrat yang gagal terpilih kembali yang mencapai 113 orang. Menurut Ardian, mereka ini lah yang paling rawan membelot.
“Apakah semua anggota DPR yang tidak terpilih lagi akan tetap perjuangkan instruksi partai ini?” tuturnya.
Namun analisa itu dibantah Jubir Demokrat, Ruhut Sitompul. Ia menjamin kader Demokrat akan solid dengan mendukung pilkada langsung.
“Di Demokrat hanya ada satu matahari, yakni Pak SBY. Kalau Pak SBY sudah mengatakan mendukung pilkada langsung maka semua kader akan tunduk,” katanya.
Direktur Eksekutif Poll Tracking Institute, Hanta Yudha menilai empat dari enam anggota Koalisi Merah Putih (KMP) berpotensi bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat yang dipelopori oleh PDIP. Momentumnya menurut Hanta Yudha, ada di saat pengesahaan RUU Pilkada, pemilihan pimpinan DPR dan penetapan anggota kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Ada tiga momentum politik yang rentan bagi KMP, yakni pengesahaan RUU Pilkada, pemilihan pimpinan DPR dan penetapan anggota kabinet. Anggota KMP yang berpotensi menyeberang adalah Partai Demokrat, PAN, Golkar dan PPP,” kata Hanta Yudha, saat diskusi “Konstelasi Politik Jelang 20 Oktober 2014”, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (18/9).
Dua anggota KMP lainnya yakni Partai Gerindra dan PKS menurut dia, sulit untuk bergabung dengan Jokowi-JK karena dari awal sudah memperlihatkan betul sikap penolakkannya terhadap Jokowi.
“Sikap Demokrat tergantung kepada veto player Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai PAN tegantung ketua umumnya Hatta Rajasa. Sementara Partai Golkar dan PPP tergantung veto fraksinya di DPR,” ujar Hanta.
Selain itu, Hanta juga mengkritisi cara Jokowi-JK dalam membagi komposisi struktur kabinetnya dengan 16 kementerian dari kalangan profesional dan 18 kementerian dari kalangan profesional partai politik.
“Komposisi tersebut godaan besar bagi anggota KMP. Yang ingin disampaikan Jokowi JK, 18 kementerian sudah mereka bagi dengan koalisi partai politik pendukung Jokowi JK. Sisanya yang 16, silakan di antara anggota KMP untuk mengisinya,” pungkas Hanta. (fas/dil/jpnn/val)
