JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, tahun ini, 12 ribu aparatur sipil negara (ASN) bakal diboyong ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemindahan dilakukan bertahap mulai Juli 2024.
Anas mengungkapkan, 12 ribu pegawai ini terdiri dari ASN dengan jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya (eselon I), JPT Pratama (eselon II), Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, hingga Pelaksana dari 38 Kementerian/lembaga. Mereka dipindah bertahap sampai Desember 2024.
“Untuk kloter pertama pemindahan pada Bulan Juli 2024 mendatang, kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan terkait kemungkinan pegawai ASN untuk diberikan insentif berupa tunjangan pionir,” ujarnya, kemarin (19/2).
Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi Pegawai ASN, mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta.
Lebih lanjut, Anas menjelaskan, dalam penentuan jumlah pegawai ASN Instansi Pusat yang akan dipindah dilakukan melalui beberapa tahap dengan memperhatikan sejumlah prinsip.
Tahapannya yakni, analisis untuk menapis kementerian/lembaga dan unit kerja mana saja yang prioritas untuk dipindahkan pada tahap pertama. Hal tersebut untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif pada masa awal pemindahan. Terlebih, nantinya pemerintahan akan sepenuhnya menggunakan sistem digitalisasi.
Kedua, pemilihan jabatan dan ASN secara mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga dengan berbasis pola penapisan dari KemenPANRB sebelumnya. Dalam penentuan ini, kementerian/lembaga harus memastikan ASN-nya menguasai literasi digital, memiliki kemampuan multitasking, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). “Kementerian secara intensif mempersiapkan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya,” ungkapnya.
Bukan hanya kesiapan SDM, pemerintah pun tengah ngebut menyiapkan hunian bagi para ASN. Saat ini, progress pembangunan sudah mencapai 30 persen. Pemerintah juga mengupayakan agar para ASN mendapatkan unit hunian apartemen ataupun rumah susun yang sifatnya kedinasan. “Sehingga tidak perlu membayar sewa,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi untuk memastikan mengenai infrastruktur pendukung seperti ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran pegawai ASN yang ada di IKN.
Nantinya, kata dia, selain menerapkan konsep kota pintar atau smart city, tata kelola pemerintahan di IKN Nusantara juga didukung dengan green design, green building, serta green open space. Akan diterapkan pula penerapan shared services berupa pusat pelayanan berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan secara bersama dengan menyediakan co-working space bagi ASN maupun tamu. (mia/jpg)