JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menerangkan, jika melihat perkembangan dinamika Kongres Luar Biasa (KLB) ada tiga hal yang harus dikaji, didiskusikan, dan dianalisa.
Pertama kata Pasek, perlu ada Dekrit Demokrat. Karena Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru, kepengurusan menjadi sangat gemuk dan penuh kolesterol sehingga muncul penyakit asam urat, impertensi yang menyulitkan gerak organisasi.
“AD/ART 2005 sudah berhasil menumbuhkan elektabilitas partai dengan cukup ramping dan bergerak cukup cepat,” ujar Pasek di DPR, Jakarta, Senin (18/3).
Kedua, kata dia, melihat fenomena yang sudah ada pasca kongres di Bandung, di mana dulu mencoba menjalankan demokrasi substansial dan ternyata belum siap secara mental dan secara kader. Maka Pasek mengusulkan ke depan dilakukan demokrasi terpimpin di Demokrat.
Sehingga sambung Pasek, jelas otoritasnya berada di mana sekaligus bisa membuat Partai Demokrat lebih cepat bertindak.
“Lebih baik lakukan pembenahan ke kader dan diklat kader, sehingga tumbuh demokrasi siap kalah siap menang. Kalau itu sudah, mari kita kembali ke demokrasi substansial penuh,” ucapnya.
Ketiga, kata Pasek, ketua umum langsung diberikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kalau bukan dia, akan menimbulkan faksionalisasi.
“Pak SBY sebagai faktor perekat sementara 2015. Langsung saja dihandle oleh Pak SBY sebagai ketua umum, kemudian demokrasinya terpimpin, dan AD/ART mengacu ke 2005,” terangnya.
Menurut Pasek tak masalah meskipun SBY juga menjabat sebagai presiden. Dia mencontohkan Megawati Soekarnoputri dulu juga memimpin partai dan itu berhasil menjaga stabilitas elektabilitas dari PDI Peerjuangan.
Pasek meyakini, suara di DPD juga mengingkan agar SBY menjadi ketua umum. “Karena di bawah itu, sudah capek dengan konflik yang ada di elit. Tidak pernah memperhatikan yang di bawah,” pungkasnya. (gir)
