Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, Kemendikbud harus konsisten ketika menjalankan USBN. Dia menegaskan jika ada unsur “berstandar nasional” maka harus total. Kemendikbud tidak bisa sekedar menitipkan 25 persen butir soal ujian kepada daerah untuk USBN.
Banyaknya sekolah yang memilih USBN dengan kertas, merupakan indikasi minimnya peran serta Kemendikbud. Indra mengatakan panitia ujian di daerah maupun sekolah, sampai sekarang masih belum maksimal menguasai komputer untuk ujian. “Buktinya komputer siap untuk UNBK, tapi tidak digunakan untuk USBN,” jelasnya.
Jika ada pendampingan serius oleh Kemendikbud, sejatinya mudah melatih operator di daerah untuk memasukkan butir soal USBN ke sistem aplikasi UNBK. Tapi pada praktiknya pendampingan seperti ini tidak ada. Alasannya Kemendikbud tidak menyiapkan anggaran. “Eman komputernya jika hanya dipakai untuk UNBK saja. Lebih bermanfaat jika setiap ujian pakai komputer juga,” urai dia.
Gerbong mutasi PNS di daerah, termasuk kepala sekolah, pada Januari 2017 lalu juga ikut andil membuyarkan rencana USBN digelar berbasis komputer. Setelah ada mutasi itu, banyak kepala sekolah baru yang ambil gampangnya. Yakni memilih menjalankan USBN berbasis kertas. Sementara komputer didiamkan sampai UNBK berlangsung.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam mengatakan, pada prinsipnya USBN adalah agenda sekolah. Bukan agenda pemerintah pusat layaknya unas. Sehingga kebijakan teknis terkait USBN diserahkan ke masing-masing kepala sekolah.
Untuk penggandaan naskah USBN, Nizam mengatakan memang bisa digandakan di tingkat sekolah. Anggarannya bisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Meskipun bisa di gandakan di masing-masing sekolah, Nizam berharap unsur kerahasiaan tetap dijunjung tinggi.
Nizam lantas menjelaskan niat Kendikbud menitipkan butir soal untuk USBN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas soal ujian sekolah. Sebab selama ini butir soal ujian sekolah cenderung memahami dan menganalisis. Sementara untuk kompetensi kreasi sangat minim. (wan/jpg/adz)
Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, Kemendikbud harus konsisten ketika menjalankan USBN. Dia menegaskan jika ada unsur “berstandar nasional” maka harus total. Kemendikbud tidak bisa sekedar menitipkan 25 persen butir soal ujian kepada daerah untuk USBN.
Banyaknya sekolah yang memilih USBN dengan kertas, merupakan indikasi minimnya peran serta Kemendikbud. Indra mengatakan panitia ujian di daerah maupun sekolah, sampai sekarang masih belum maksimal menguasai komputer untuk ujian. “Buktinya komputer siap untuk UNBK, tapi tidak digunakan untuk USBN,” jelasnya.
Jika ada pendampingan serius oleh Kemendikbud, sejatinya mudah melatih operator di daerah untuk memasukkan butir soal USBN ke sistem aplikasi UNBK. Tapi pada praktiknya pendampingan seperti ini tidak ada. Alasannya Kemendikbud tidak menyiapkan anggaran. “Eman komputernya jika hanya dipakai untuk UNBK saja. Lebih bermanfaat jika setiap ujian pakai komputer juga,” urai dia.
Gerbong mutasi PNS di daerah, termasuk kepala sekolah, pada Januari 2017 lalu juga ikut andil membuyarkan rencana USBN digelar berbasis komputer. Setelah ada mutasi itu, banyak kepala sekolah baru yang ambil gampangnya. Yakni memilih menjalankan USBN berbasis kertas. Sementara komputer didiamkan sampai UNBK berlangsung.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam mengatakan, pada prinsipnya USBN adalah agenda sekolah. Bukan agenda pemerintah pusat layaknya unas. Sehingga kebijakan teknis terkait USBN diserahkan ke masing-masing kepala sekolah.
Untuk penggandaan naskah USBN, Nizam mengatakan memang bisa digandakan di tingkat sekolah. Anggarannya bisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Meskipun bisa di gandakan di masing-masing sekolah, Nizam berharap unsur kerahasiaan tetap dijunjung tinggi.
Nizam lantas menjelaskan niat Kendikbud menitipkan butir soal untuk USBN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas soal ujian sekolah. Sebab selama ini butir soal ujian sekolah cenderung memahami dan menganalisis. Sementara untuk kompetensi kreasi sangat minim. (wan/jpg/adz)
