Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menunjukkan sesuatu pada Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo (kanan) pada kunjungan ke Istana Presiden di Jakarta 19 October 2014. Jokowi dilantik hari ini.
SUMUTPOS.CO -Sejumlah nama menteri calon kabinet Jokowi sudah selesai diperiksa oleh KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemarin (19/10), Jokowi sudah menerima hasil pemeriksaan nama-nama menteri itu.
Kepastian itu disampaikan oleh Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto. Menurut Andi, Jokowi sudah menerima langsung hasil seleksi menteri itu dari ketua PPATK dan Pimpinan KPK. “Beliau sudah menerima. Tadi siang (kemarin, Red). Namun tempatnya saya tidak tahu,” jelasnya di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, di Taman Suropati, Jakarta.
Menurut Andi, penyerahan nama menteri itu memang langsung diberikan pada Jokowi. Dia hanya bertugas untuk menyerahkan saja ke KPK dan PPATK. “Karena ini memang rahasia. Jadi langsung ke Pak Jokowi. Aturanya seperti itu,” paparnya.
Dia menambahkan, penyerahan nama-nama calon pembantu presiden ke tujuh itu tidak di Rumah Dinas Gubernur atau di kantor KPK dan PPATK. Hal itu, kata Andi memang disengaja. Tujuannya untuk menjaga independensi lembaga tersebut.
Ketika ditanya terkait hasil pemeriksaan, Andi mengaku pihaknya tidak berhak membeberkan. Sebab pengaturan menteri memang menjadi kewenangan penuh presiden. “Jadi apakah ada catatan atau tidak saya tidak bisa komentar,” ungkapnya.
Lantas, apakah ada pesan khusus dari Jokowi pada kedua lembaga itu terkait penelusuran nama-nama menteri itu. Andi mengatakan Jokowi tidak memberikan arahan khusus. Pembahasan menteri akan ditunda usai pelantikan. Sebab, kata dia, Jokowi ingin fokus pada pelantikan presiden.
Sebelumnya, Tim transisi yang diwakili Rini Soemarno dan Andi Widjajanto menyerahkan nama-nama menteri ke KPK dan PPATK. Jumlahnya mencapai 43 nama. Oleh dua lembaga itu, calon menteri itu diperiksa terkait harta kekayaan serta track recordnya.
Hal itu sengaja dilakukan Jokowi untuk menegaskan bahwa kabinetnya benar-benar bersih. Sehingga dalam lima tahun ke depan Jokowi-JK tidak disibukkan dengan perkara hukum yang menimpa menterinya.
Ditanya apakah nanti ada perubahan nama menteri jika ada nama yang tersangkut korupsi, Andi enggan menjawab lebih jauh. “Saya tidak tahu. Belum ada pembicaraan dengan Pak Jokowi,” jelasnya. Namun, jika mengacu pada prinsip pemerintahan Jokowi yang clean dan profesional, bagi nama yang direkomendasi KPK dan PPATK terindikasi korupsi, pasti tercoret.” (aph/dyn/kim/dim/dem/jpnn/rbb)
