Kasus Pembantaian Warga Mesuji
JAKARTA-Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji kembali menggelar pertemuan di gedung Kemenkum HAM, kemarin (19/12). Dalam kesempatan tersebut, TGPF menerima kedatangan tim advokasi dari Lampung. Mereka memberikan sejumlah informasi kepada TGPF.
“Kami bertemu rekan dari Lampung untuk info awal. Tahapan kerja TGPF kan ada tiga, pertama ngumpulin data, informasi, keterangan sudah ada beberapa lembaga yang melakukan, kedua klarifikasi data, dan ketiga menyusun laporan,” beber Ketua TGPF Denny Indrayana di gedung Kemenkum HAM, Jakarta.
Dari perwakilan dari tim advokasi masyarakat Mesuji, Dedy Mawardi menuturkan pihaknya telah mendampingi kasus di Mesuji di PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) sejak 1996. Selama mengawal kasus tersebut, lanjut dia, pihaknya menemukan sejumlah indikasi pelanggaran HAM yang membawa jatuh korban meninggal. Namun, jumlah korban tak sampai 30 orang. “Ada pelanggaran HAM tapi jumlahnya tidak sampai sebanyak itu,” jelasnya.
Dedy menambahkan, saat ini masyarakat Mesuji hanya berharap TGPF bisa segera menyelesaikan permasalahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut. “Masyarakat di sana berharapnya semua bisa diselesaikan dengan baik-baik,” imbuh dia.
Menanggapi laporan yang disampaikan tim advokasi tersebut, Wamenkum HAM menyatakan, akan mengolah segala data dan informasi yang masuk. Dia mengatakan pihaknya terbuka dengan segala informasi, karena itu pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan dari laporan awal tersebut.
“Terbuka dari masing-masing pihak, kita mengolah dahulu info yang masuk, jadi belum ada kesimpulan,” tambah Denny.
Terkait informasi korban pembantaian yang tidak sampai berjumlah 30 orang, Denny memaparkan pihaknya akan segera mengklarifikasi hal tersebut. “Itu yang kita sesalkan, kita akan klarifikasi,”imbuh dia.
Sementara, Mayjen (purn) TNI Saurip Kadi merasa gerah dengan bentuk respon pemerintah pasca terungkapnya kasus pembantaian petani di Mesuji, Lampung. (pri/ken/agm/jpnn)
