Hasil Audit Hambalang Dikirim ke DPR Kamis
JAKARTA- Teka-teki siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan anggaran kasus Hambalang akan segera terungkap. Dalam hitungan hari, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil auditnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota VI BPK Rizal Djalil mengatakan, audit Hambalang sudah memasuki tahap akhir. Rencananya, Rabu pekan depan (24/10), pimpinan BPK akan menggelar Sidang Badan untuk menetapkan hasil audit. Besoknya (Kamis, Red) sudah bisa diserahkan ke DPR,” ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos (grup Sumut Pos), kemarin (20/10).
Dalam semua audit BPK, proses akhir pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui Sidang Badan yang diikuti oleh Sembilan pimpinan BPK. Rizal termasuk salah satu dari unsur pimpinan tersebut.
Bagaimana dengan kontroversi dugaan adanya intervensi dalam proses audit BPK? Terkait hal itu, Rizal enggan berkomentar. Menurut dia, materi hasil audit tidak boleh disampaikan sebelum audit tersebut diserahkan kepada DPR selaku pihak yang meminta BPK mengaudit Hambalang. “Sabar saja, tinggal beberapa hari lagi,” katanya.
Namun, berdasar pernyataan Ketua BPK Hadi Poernomo, aroma korupsi memang menyengat dalam kasus Hambalang. “Saya tidak bisa katakan materi hasil auditnya. Tapi intinya, sejak dalam kandungan, Hambalang ini sudah sakit,” ujarnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, muncul kontroversi dugaan intervensi terkait tidak dicantumkannya beberapa nama dalam lembar kesimpulan audit pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Bogor.
Selain Andi Mallarangeng, beberapa nama perusahaan juga tidak dicantumkan, seperti PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Sebagaimana diketahui, Athiyyah Laila yang juga istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tercatat sebagai komisaris PT Dutasari Citralaras.
Kasus Hambalang memang bertensi tinggi. Banyak nama pejabat di pemerintahan, partai, maupun DPR yang diduga masuk dalam pusaran kasus ini. Sebut saja Menpora Andi Mallarangeng, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh, hingga politisi PDIP I Wayan Koster.
Apakah terseretnya nama-nama petinggi itu yang membuat audit Hambalang menjadi lama sehingga sempat memunculkan suara-suara miring kepada BPK yang dinilai lamban? Rizal menampiknya. Menurut dia, proses audit memang harus dilakukan dengan cermat dan teliti serta hati-hati. Namun, dia tidak membantah bahwa Sidang Badan yang akan mengambil kesimpulan akhir audit pada Rabu mendatang, bisa saja alot. “Sekali lagi, semuanya akan tergantung pada jalannya Sidang Badan itu,” jelasnya.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyelidikan dugaan aliran dana dari proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hingga saat ini KPK belum menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan. “Mengenai aliran dana masih dalam penyelidikan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P, kemarin.
Sebelumnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman membantah nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng hilang dari audit investigasi proyek Hambalang. Menurutnya, seluruh nama-nama pihak yang bertanggungjawab soal pembangunan sarana olahraga nasional Hambalang, Bogor, Jawa Barat bukan dihilangkan karena memang auditnya belum dirampungkan.
“Bukan dihilangkan. Jadi, yang terakhir itu, materi itu nanti disampakan resmi. Sebenarnya nama tak ada dihilangkan. Cuma pemeriksa harus tegas betul. Jejak administrasi harus jelas,” kata Agung, Jumat (19/10) lalu.(owi/sof)
