Sudah Ikhlas, Setnov Tunjuk Idrus Plt

Pada bagian lain, Idrus tidak mau menjawab terkait keputusan Setnov yang menunjuk dirinya sebagai Plt Ketum. Menurut Idrus, pembahasan Plt Ketum baru akan dilakukan pada pleno yang rencananya digelar pukul 13.00 WIB. ”Silahkan nanti lihat di pleno,” kata Idrus.

Idrus menyebut bahwa dirinya sudah menghubungi sejumlah sesepuh Partai Golkar. Pada intinya, para sesepuh meminta agar segera dilakukan konsolidasi. Konsolidasi internal itu menurut Idrus juga sudah disetujui oleh Setnov, dan menjamin tidak akan menghalang-halangi proses internal Golkar yang akan terjadi.

”Ya, Pak Novanto mengikhlaskan semua sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak akan melakukan sesuatu yang menghambat mekanisme-mekanisme, baik di Golkar maupun DPR,” kata Idrus.

Meski Idrus sudah mendapat rekomendasi dari Setnov, internal kepengurusan DPP Partai Golkar menilai keputusan itu bukan harga mati. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I (Jawa-Sumatera) Nusron Wahid menyatakan, siapapun bisa menjadi Plt Ketum, asalkan mendapat persetujuan dalam pleno Partai Golkar nanti. ”Belum tentu (Idrus), bisa Ketua Harian (Nurdin Halid), bisa Sekjen, bisa juga Airlangga (Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, red),” kata Nusron.

Menurut Nusron, sebelum menunjuk Plt Ketum, pleno Partai Golkar harus membahas isu yang tak kalah penting. Dalam hal ini, pleno harus mengetok palu keputusan untuk menonaktifkan Setnov dari jabatan Ketum terlebih dahulu. Hal ini mengingat yang bersangkutan menjalani penahanan di KPK. ”Langkah pertama perlu mendiskoneksi dulu kepemimpinan yang ada dari ketua umum,” ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI itu.

Baru setelah itu, kata Nusron, baru menetapkan pimpinan sementara atau Plt Ketum. Dalam hal ini, semua yang hadir dalam forum pleno memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Namun, secara pribadi Nusron memilih sosok Airlangga sebagai sosok Plt Ketum.

”Pak Airlangga itu punya peluang. Apalagi wonge bagus, habis ketemu Presiden, iya kan? Ya kalau soal itu, bagus wonge, kan njawani, kalem. Tapi semua masih proses,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Nurdin menegaskan bahwa dirinya selaku Ketua Harian saat ini sudah mendapat mandat untuk memimpin Partai Golkar. Karena itu, dirinyalah nanti yang akan memimpin pleno DPP Partai Golkar. Terkait agendanya, Nurdin menyerahkan sepenunya pada forum. ”Kalau Ketua Harian sesuai AD/ART otomatis, saya besok (hari ini) hanya mengantar pleno,” kata Nurdin.

Dalam hal ini, Nurdin menyatakan siap memimpin rapat secara demokratis. Jika forum menginginkan agenda penetapan Plt Ketum, dirinya siap untuk memimpin agenda itu. Namun, secara pribadi Nurdin cenderung akan menolak jika nantinya ada yang memintanya menjadi Plt Ketum. ”Yang pasti NH tidak berminat,” ujar cagub Golkar di pilgub Sulawesi Selatan itu. (bay/byu/jpg/adz)

Pada bagian lain, Idrus tidak mau menjawab terkait keputusan Setnov yang menunjuk dirinya sebagai Plt Ketum. Menurut Idrus, pembahasan Plt Ketum baru akan dilakukan pada pleno yang rencananya digelar pukul 13.00 WIB. ”Silahkan nanti lihat di pleno,” kata Idrus.

Idrus menyebut bahwa dirinya sudah menghubungi sejumlah sesepuh Partai Golkar. Pada intinya, para sesepuh meminta agar segera dilakukan konsolidasi. Konsolidasi internal itu menurut Idrus juga sudah disetujui oleh Setnov, dan menjamin tidak akan menghalang-halangi proses internal Golkar yang akan terjadi.

”Ya, Pak Novanto mengikhlaskan semua sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak akan melakukan sesuatu yang menghambat mekanisme-mekanisme, baik di Golkar maupun DPR,” kata Idrus.

Meski Idrus sudah mendapat rekomendasi dari Setnov, internal kepengurusan DPP Partai Golkar menilai keputusan itu bukan harga mati. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I (Jawa-Sumatera) Nusron Wahid menyatakan, siapapun bisa menjadi Plt Ketum, asalkan mendapat persetujuan dalam pleno Partai Golkar nanti. ”Belum tentu (Idrus), bisa Ketua Harian (Nurdin Halid), bisa Sekjen, bisa juga Airlangga (Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, red),” kata Nusron.

Menurut Nusron, sebelum menunjuk Plt Ketum, pleno Partai Golkar harus membahas isu yang tak kalah penting. Dalam hal ini, pleno harus mengetok palu keputusan untuk menonaktifkan Setnov dari jabatan Ketum terlebih dahulu. Hal ini mengingat yang bersangkutan menjalani penahanan di KPK. ”Langkah pertama perlu mendiskoneksi dulu kepemimpinan yang ada dari ketua umum,” ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI itu.

Baru setelah itu, kata Nusron, baru menetapkan pimpinan sementara atau Plt Ketum. Dalam hal ini, semua yang hadir dalam forum pleno memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Namun, secara pribadi Nusron memilih sosok Airlangga sebagai sosok Plt Ketum.

”Pak Airlangga itu punya peluang. Apalagi wonge bagus, habis ketemu Presiden, iya kan? Ya kalau soal itu, bagus wonge, kan njawani, kalem. Tapi semua masih proses,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Nurdin menegaskan bahwa dirinya selaku Ketua Harian saat ini sudah mendapat mandat untuk memimpin Partai Golkar. Karena itu, dirinyalah nanti yang akan memimpin pleno DPP Partai Golkar. Terkait agendanya, Nurdin menyerahkan sepenunya pada forum. ”Kalau Ketua Harian sesuai AD/ART otomatis, saya besok (hari ini) hanya mengantar pleno,” kata Nurdin.

Dalam hal ini, Nurdin menyatakan siap memimpin rapat secara demokratis. Jika forum menginginkan agenda penetapan Plt Ketum, dirinya siap untuk memimpin agenda itu. Namun, secara pribadi Nurdin cenderung akan menolak jika nantinya ada yang memintanya menjadi Plt Ketum. ”Yang pasti NH tidak berminat,” ujar cagub Golkar di pilgub Sulawesi Selatan itu. (bay/byu/jpg/adz)