Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino di Istana Negara, Senin (22/6). Foto: Natalia Fatimah/JPNN.Com
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino tak mau BUMN yang dipimpinnya disalahkan terkait masalah berlarut-larutnya dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Karenanya, Lino saat bertemu Presiden Joko Widodo langsung melaporkan kementerian yang sebenarnya menjadi biang kelambanan dwelling time di pelabuhan.
“Saya sudah sampaikan ke presiden. Presiden sudah tahu, kemarin itu kan sandiwara besar aja kan. Kasihan presidennya,” ujar Lino sambil tertawa di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (22/6).
Sandiwara besar yang dimaksudnya adalah pengakuan delapan kementerian pada Jokowi -sapaan Joko Widodo- terkait perbaikan proses dwelling time. Lino justru menegaskan bahwa perbaikan itu tidak pernah terjadi.
“Saya berkali-kali bilang ke presiden, kalau proyek ini macet bukan salah Pelindo. Itu karena delapan kementerian itu,” ujar Lino tanpa menyebut kementerian yang dimaksudnya.
Menurut Lino, kerja antara satu kementerian dengan yang lainnya tidak teratur sehingga perbaikan dwelling time belum dilakukan. Karenanya ia memastikan persoalan dwelling time bukan karena Pelindo II sebagai pengelola pelabuhan.
“Jadi habis marah-marah si presiden, masih kayak begini nih. Tanya merekalah! Pokoknya bukan karena saya!” tegas Lino.(flo/jpnn)
Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino di Istana Negara, Senin (22/6). Foto: Natalia Fatimah/JPNN.Com
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino tak mau BUMN yang dipimpinnya disalahkan terkait masalah berlarut-larutnya dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Karenanya, Lino saat bertemu Presiden Joko Widodo langsung melaporkan kementerian yang sebenarnya menjadi biang kelambanan dwelling time di pelabuhan.
“Saya sudah sampaikan ke presiden. Presiden sudah tahu, kemarin itu kan sandiwara besar aja kan. Kasihan presidennya,” ujar Lino sambil tertawa di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (22/6).
Sandiwara besar yang dimaksudnya adalah pengakuan delapan kementerian pada Jokowi -sapaan Joko Widodo- terkait perbaikan proses dwelling time. Lino justru menegaskan bahwa perbaikan itu tidak pernah terjadi.
“Saya berkali-kali bilang ke presiden, kalau proyek ini macet bukan salah Pelindo. Itu karena delapan kementerian itu,” ujar Lino tanpa menyebut kementerian yang dimaksudnya.
Menurut Lino, kerja antara satu kementerian dengan yang lainnya tidak teratur sehingga perbaikan dwelling time belum dilakukan. Karenanya ia memastikan persoalan dwelling time bukan karena Pelindo II sebagai pengelola pelabuhan.
“Jadi habis marah-marah si presiden, masih kayak begini nih. Tanya merekalah! Pokoknya bukan karena saya!” tegas Lino.(flo/jpnn)
