Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman memastikan situasi wilayah aman ketika pengumuman hasil real count perolehan suara Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini. Masyarakat tak perlu khawatir terhadap kondisi keamanan negara yang dipicu oleh informasi sumir dan terkesan mencekam yang menyebar dari mulut ke mulut dan media sosial.
“KAMI memperkirakan akan berjalan dengan baik sehingga saya menekankan masyarakat di Indonesia jangan ada kekhawatiran berlebihan. Situasi besok (hari ini, Red) akan dikelola sebaik-baiknya oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Marciano di Jakarta, Senin (21/7).
Marciano sangat yakin demikian, karena dua pasangan capres-cawapres telah bertemu Presiden pada Minggu (20/7).
Ia meyakini Presiden telah berpesan pada pendukung dua pasangan agar menjaga stabilitas keamanan saat pengumuman. Masyarakat pun diminta untuk berpartisipasi menjaga keamanan tersebut.
“Sangat disesalkan kalau apabila hanya pengumuman capres seluruh aktivitas harus terhenti apalagi sampai tidak berani pergi ke kantor dan sekolah. Saya minta seluruh kegiatan harus berjalan dengan baik,” katanya.
Meski demikian, Marciano tetap meminta masyarakat patuh terhadap peringatan dan imbauan yang disampaikan pihak Kepolisian RI.
“Namun peringatan Polri untuk menghindari daerah-daerah tertentu untuk dipedomani. Hal ini agar tak menimbulkan masalah kaitannya masalah lalu lintas kemacetan dan sebagainya,” imbuhnya.
Jika ada yang tak puas dengan hasil real count, kata Marciano, bisa menyalurkannya ke jalur hukum dan tidak dengan melakukan aksi berlebihan di jalanan.
Dalam kesempatan buka puasa bersama wartawan di Mabes AD di Jalan Veteran No 5, Jakarta Pusat, Senin (21/7), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman mengaku waspada dan tidak mau kecolongan.
“Kami tidak ingin kecolongan,” kata Budiman. Dikatakan dia, TNI AD akan menjaga kantor-kantor KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia. “Para personel KPU dan panwaslu pun menjadi bagian yang harus kita amankan,” tegas Budiman.
Budiman mengatakan, pihaknya juga akan menjaga sentra-sentra ekonomi di seluruh Indonesia. “Tetap kita monitor perkembangan situasinya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Insya Allah keinginan kita situasi damai ini terjadi,” tukasnya.
“Kita tunjukkan ke dunia luar, bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang bisa berdemokrasi dengan baik,” pungkas Budiman.
Tadi malam, pihak KPU kembali menegaskan akan tetap mengumumkan penetapan hasil rekapitulasi suara Pilpres pada Selasa (22/7) sesuai peraturan KPU.
“Tentu akan kami selesaikan malam ini (Senin, 21 Juli, Red) atau besok (hari ini, Red), dan kemudian akan kami tetapkan,” kata anggota KPU, Hadar Gumay di Kantor KPU Jakarta, Sesnin (21/7) petang.
Penyataan ini menanggapi tuntutan kubu capres Prabowo Subianto yang meminta KPU menunda pengumuman rekapitulasi suara selama dua bulan, terhitung sejak 22 Juli. Kubu Prabowo beralasan penundaan itu harus dilakukan karena mereka mengklaim ada kecurangan dalam proses penghitungan di sejumlah TPS yang merugikan pihaknya.
“Kami minta rekapitulasi ini ditunda dulu sampai selesai masalah,” kata Habiburohkman, saksi kubu Prabowo-Hatta kepada wartawan di gedung KPU Jakarta, kemarin.
Salah-satu yang dipersoalkan kubu Prabowo adalah pemungutan suara di 5.814 TPS di Jakarta. Mereka menuntut digelar pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut.
Menurut Hadar, KPU sudah mengklarifikasi serta mengecek ulang di lokasi-lokasi tersebut. Pihaknya tidak menemukan kecurangan seperti yang diklaim kubu Prabowo.
Soal usulan pemungutan suara ulang (PSU), Hadar mengatakan, sesuai UU Pemilu, tuntutan PSU tak bisa dipenuhi saat ini karena waktunya sudah berakhir. “PSU itu selambatnya 10 hari setelah hari pemungutan suara,” kata Hadar.
Lagi pula, lanjutnya, setiap masalah seharusnya selesai di setiap tingkatan. Menanggapi rencana gugatan kubu Prabowo yang akan memperkarakan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Hadar menyebutkan tak masalah. ‘’Semua pihak punya hak dan kewajiban. Kami akan mengikuti prosedur,” tukasnya.
Ditanya apakah rencana gugatan kubu Prabowo ini akan mengurangi legitimasi KPU sebagai penyelenggara Pilpres, Hadar membantah. Sebaliknya, kata dia, hasil keputusan MK bisa saja menegaskan bahwa hasil Pilpres sudah berjalan sesuai harapan.
Hadar mencontohkan permintaan gugatan Pemilu legislatif ke MK yang jumlahnya mencapai 700 gugatan, tetapi yang dikabulkan hanya 21 gugatan. “Jadi jumlah yang sangat sedikit,” katanya.
Informasi yang diperoleh, hingga kemarin malam, kubu Prabowo belum menyatakan secara terbuka untuk mengakui hasil rekapitulasi KPU. Mereka berencana mengajukan gugatan ke MK.
“Saya kira mengajukan gugatan ke MK merupakan hak konstitusi,” kata Aburizal Bakrie, anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta.
Sebaliknya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengkritisi sikap Prabowo Subianto yang ngotot Pilpres diulang. “Tujuannya untuk apa? Dasarnya apa?” kata Bima.
Wali Kota Bogor ini menyebutkan sudah saatnya para pemimpin mementingkan bangsa untuk jangka panjang. Ia berharap pemilihan umum ini bisa tercatat dengan baik dalam sejarah. “Jadi, tidak boleh berdasarkan emosi,” tukas Bima.
Di sisi lain, manuver Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bergabung dengan Jokowi-JK semakin menguat. Untuk memuluskan langkah tersebut, PPP akan menjadwalkan pelaksanaan Mukernas pasca-penetapan hasil Pilpres oleh KPU.
Wakil Ketum DPP PPP Suharso Monoarfa mengatakan, langkah mendukung pemerintahan mendatang tersebut bukan diambil dengan cara gegabah tetapi lewat pertimbangan mendalam. Bahkan, menurut dia, Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair juga menyarankan agar parpol berlambang Ka’bah tersebut ikut mendukung pemerintah demi kemaslahatan umat.
“Akhir pekan lalu kami sowan ke KH Maimun Zubair, beliau meminta PPP menerima hasil KPU dan mendukung pemerintahan ke depan. Selain itu, mayoritas DPW di Indonesia menginginkan hal yang sama,” kata Suharso, Senin (21/7).
Mantan Menteri Perumahan Rakyat tersebut mengungkapkan, perubahan sikap politik PPP harus dilakukan melalui mekanisme partai bukan oleh individu-individu. Dirinya juga mengaku sudah mendapat informasi kalau Hatta Rajasa sudah legowo terhadap apa pun hasil KPU.
“Bahkan, putra Pak Amien Rais pun sudah memberikan selamat. Makanya tak heran ketika konferensi pers Prabowo tidak didampingi Hatta Rajasa,” urainya.
Saat ditanya kemungkinan ganjalan dari Ketum DPP PPP Suryadharma Ali, Suharso enggan berspekulasi lebih jauh. Menurut dia, keputusan organisasi mengikat semua anggotanya.
‘’Para pengurus DPW PPP sudah mengajukan permintaan agar Suryadharma Ali non-aktif dulu dari ketua umum untuk berkonsentrasi ke masalah hukum,’’ tukas dia.
Tadi malam, kepada JPNN (grup Sumut Pos), Ormas Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) mengharapkan seluruh elemen bangsa menjaga proses berdemokrasi di Indonesia dengan menghormati seluruh tahapan Pemilihan Umum Presiden 2014, termasuk pengumuman hasil rekapitulasi suara KPU pada hari ini.
“KIB mengharapkan semua pihak mampu berbesar diri menerima keputusan rekapitulasi KPU,” ujar Ketua Umum DPN KIB, Reinhard Parapat.
Reinhard menilai, kencangnya isu kerusuhan saat proses rekapitulasi nasiona merupakan wacana dari segelintir oknum untuk menakut-nakuti keinginan masyarakat memberi apresiasi terhadap berlangsungnya pesta demokrasi secara damai.
Meski begitu, dia tetap meminta seluruh pihak baik yang menang maupun yang kalah dapat menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak berlebihan menanggapi keputusan akhir perolehan suara Pilpres nasional.
“Kita berharap pihak yang kalah untuk tidak membuat keributan dan kerusuhan. Bagi yang menang agar bisa menahan diri dengan tidak merayakan secara berlebihan,” ujar pria yang akrab disapa Bang Taki ini. (flo/jpnn/bbs/gir/val)
