UANG MUKA RP20 JUTA, PELUNASAN RP120 JUTA
Sementara, salah satu travel yang memberangkatkan calon jemaah haji via Filipina, adalah Travel ST, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 12 Makassar. Travel ini memberangkatkan 24 jamaah.
Ini berdasarkan penuturan anak D, seorang jamaah yang saat ini berada di Filipina. Dia mengaku pada Februari lalu, dia mengantar ibunya mendaftar umrah di Travel ST, Makassar. Dalam proses pembicaraan untuk memenuhi syarat umrah, tiba-tiba petugas travel menawarkan mendaftar haji melalui jalur Filipina.
Tawaran yang menggiurkan. Cukup membayar uang muka Rp20 juta. Form pendaftaran haji berbahasa Tagalog pun diisi. Tidak perlu menunggu lama. Berselang dua bulan, tepatnya April sudah ada panggilan untuk pelunasan biaya haji.
Tidak dibayar uang muka dianggap hangus. Sisa biaya haji pun akhirnya dibayar lunas. Total dana yang dikeluarkan, kata dia, Rp120 juta. Jemaah lainnya ada yang membayar hingga Rp150 juta.
“Setelah pembayaran selesai, kami diminta menunggu lagi untuk pembuatan dokumen,” katanya. Lagi-lagi, tidak perlu menunggu waktu lama. 10 hari sebelum Ramadan, panggilan pembuatan dokumen sudah ada.
Seluruh calon jamaah haji kemudian berangkat ke Malaysia. “Di Malaysia ini yang penghubungnya. Biasa dipanggil Haji Rasyidin,” bebernya.
Dari Malaysia seluruh calon jemaah haji dari Indonesia berangkat ke Manila, Filipina. Sebelum proses pembuatan dokumen, jamaah diinapkan di sebuah apartemen. Selama empat hari jamaah membuat dokumen. Mulai dari paspor dan lainnya.
“Rata-rata gunakan data domisili di Sulu,” bebernya.
Sekadar diketahui, warga Sulsel yang berangkat melalui jalur Filipina menggunakan ST berjumlah 24 orang. “Selebihnya saya tidak tahu. Karena banyak travel dan pengurus. Karena berangkat haji menggunakan kuota negara lain sudah lama dan banyak yang berhasil. Makanya kami tidak ragu,” katanya.
Dia mengaku mendapat informasi dari ibunya via SMS. Dalam pesan singkatnya itu, D mengabarkan ke putrinya bahwa pada 18 Agustus, mereka checkin di Bandara Internasional Ninoy Aquino. Mereka kemudian dipanggil masuk ke ruang tunggu. Ternyata, paspor dan tiket mereka ditahan satu-satu, kemudian disuruh duduk di lantai. “Kalau mau ke toilet, dikawal tiga orang tentara bersenjata,” begitu pesan singkat yang dikirim D ke anaknya.
Sekarang, mereka masih di penampungan Kantor Polisi Filipina. Mereka ditempatkan di ruang isolasi. “Tapi kami baik-baik saja, ditangani Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mulai tadi malam hingga sekarang,” tulis D lagi.
Menurut D, kemungkinan tiga hari ke depan, mereka akan segera dipulangkan ke tanah air. “Tolong informasikan ke keluarga, jangan cemas. Saya baik-baik saja,” ujar D sebagaimana dituturkan anaknya.
Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Abd Wahid Thahir menyayangkan adanya pihak yang memaksakan segala cara untuk bisa meraih gelar haji. Bahkan menjurus pada tindakan pelanggaran hukum. Menurut Wahid, menuju ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji, juga ada persyaratan tersendiri berdasarkan aturan yang ditetapkan.
“Untuk ibadah haji ini, ada aturannya sendiri. Niat yang baik mesti dibarengi tindakan yang baik juga,” ujarnya.
Wahid mengaku bakal menutup travel yang sudah sangat merugikan masyarakat itu. Awalnya saat berbincang dengan FAJAR (grup Sumut Pos), Abdul Wahid agak ragu memberi sanksi. Pasalnya pasca identifikasi, dugaan sementara travel tersebut dinilai tidak resmi.
“Andaikan travel resmi langsung kita tutup saja. Kalau travel tidak resmi, mesti diproses hukum dengan dasar pelaporan dari jemaah yang merasa dirugikan,” ujar Wahid.
Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengaku sudah mendengar kabar banyaknya warga Sulsel, tersandera di Filipina. Menurutnya ini menjadi persoalan serius, pasalnya ada indikasi bentuk pemalsuan paspor, serta keterangan palsu untuk bisa berhaji lewat jalur kuota negara lain.
Wakil Gubernur Sulsel ini, menilai jika sudah persoalan antar negara itu sudah menjadi wewenang pemerintah pusat. Pihaknya tetap memantau kondisi warganya Filipina. “Kami tetap memantau kondisi warga kita di sana. Kita juga menunggu hasil identifikasi siapa-siapa warga Sulsel tertahan di Filipina,” ujarnya.
Sebetulnya, kata dia, ini bukan persoalan yang baru. Apalagi banyak yang menganggap langkah ini wajar, lantaran panjangnya daftar tunggu haji jika mendaftar lewat Kemenag. Iming-iming keberangkatan tanpa harus menunggu lama, membuat sebagian masyarakat terpengaruh. Penyedia layanan pemberangkatan haji/umrah pun, mengambil jalur kuota luar negeri dengan bayaran mahal, untuk bisa memberangkatkan jemaah.
“Hasilnya dokumen kependudukan pasti dipalsukan. Itu menjadi syarat untuk mendapat paspor serta bisa berangkat. Sama saja dengan pindah kewarganegaraan, hampir mirip kasus Arcandra Tahar,” ujarnya.
ia tentu sangat menyesalkan hal ini. Terlepas dari sanksi terhadap travel haji, dia juga menyayangkan masyarakat yang asal memilih biro pemberangkatan. Padahal peringatan untuk tidak memilih travel yang tidak resmi terus disampaikan pemerintah. Bahkan bagi yang bingung bisa langsung menanyakan soal travel resmi di Kemenag daerah terkait.(jpg/adz)
