DAHLAN ISKAN
JAKARTA-Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) rupanya masih menjadi titik lemah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini tercermin dari proses tender yang masih tercemar kolusi atau kongkalikong.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, berdasar kuesioner yang disebar kepada manajemen 14 BUMN karya (sektor konstruksi), mereka mengakui bahwa proses tender proyek belum bersih. “50 persen mengaku (tender) masih pakai cara diatur (kongkalikong, Red),” ujarnya di Jakarta kemarin (21/11).
Menurut Dahlan, dalam hal kongkalikong tender tersebut, BUMN karya sebagai peserta tender tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Sebab, permainan dalam proses tender lebih dipengaruhi oleh pemilik proyek.?
Dahlan menyebut, selain proyek-proyek Kementerian, BUMN karya juga menggarap proyek-proyek BUMN lain, seperti PT PLN, PT Jasa Marga, PT Pertamina Persero, PT Pelindo, dan sebagainya.
Khusus untuk proyek-proyek di Kementerian, Dahlan memberi catatan tersendiri. Sebab, manajemen BUMN karya mengakui ada beberapa Kementerian yang relatif belum bersih dalam proses tender. “Hasilnya tidak bisa saya sebutkan, saya harus bicara dengan menteri yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar supaya tender-tender ke depan bisa lebih baik dan bersih,” terangnya.
Dahlan mengatakan, kenyataan belum bersihnya tender tersebut akan menjadi bahan penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh. “Kita kan tidak sekadar menegur. Sebab, kalau menegur saja tak cukup. Kita akan dicari jalan keluarnya. Misalnya, bagaimana menyusun dokumen tender, bagaimana menghitung rumusan di dalam tender. Pokoknya, kita bantu mereka untuk mencari solusinya,” paparnya.
Sementara itu, dari sisi bisnis, pangsa pasar BUMN karya dalam bisnis konstruksi nasional masih minim. Saat ini, proyek-proyek konstruksi di tanah air masih dikuasai kontraktor asing dengan pangsa pasar 70 persen, disusul kontraktor swasta nasional 20 persen. Sedangkan porsi BUMN hanya 10 persen. “Ini memprihatinkan sekali,” ujar Dahlan.
Komposisi pangsa pasar BUMN di sektor konstruksi adalah PT Adhi Karya sekitar 3 persen, lalu PT Wijaya Karya 2,75 persen, dan PT Pembangunan Perumahan sekitar 2,5 persen. “Karena itu, kita akan terus dorong agar BUMN karya bisa merebut kue proyek nasional,” katanya. (owi/iro/jpnn)
