JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melakukan perpanjangan masa karantina dari 7 hari menjadi 10 hari untuk masyarakat yang baru saja pulang dari luar negeri. Hal itu guna menangkal masuknya Covid-19 varian Omicron ke Tanah Air. Namun, apabila perjalanan ke luar negeri terus meningkat, pemerintah akan menambah masa karantina menjadi 14 hari.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan imbauan agar masyatakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga menyarankan hal yang sama.
“Perjalanan luar negeri memang tetap 10 hari, memang kita tidak menyarankan untuk keluar negeri mengingat Omicron itu bertambah penyebarannya, bahkan di indonesia juga sudah ada yang terkena,” ujar Budi Karya dalam telekonferensi pers, Selasa (21/12).
Apalagi, kata dia juga beberapa hari ini terjadi peningkatan jumlah orang yang berangkat ke luar negeri. Apabila peningkatan terus terjadi, Menhub mengatakan bahwa pemerintah akan menambah masa karantina menjadi 14 hari. “Kita akan melihat perkembangan 1 minggu terakhir ini, apabila meningkat, kita akan menetapkan (masa karantina) 14 hari,” ujarnya.
Jika benar ada peningkatan perjalanan, maka kebijakan tersebut akan mulai ditetapkan pada 1 Januari 2022 mendatang. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat untuk menunda perjalanannya ke luar negeri.
“Maka tanggal 1 kita akan menambah peningkatan untuk masa karantina, makanya kita menyarankan untuk tidak keluar negeri, tapi ini opsional, makanya kita mengimbau agar masyarakat kita menunda keberangkkatan ke luar negeri,” tutup Budi.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Terlebih di momentum Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Ia juga menyarankan kepada masyarakat untuk tak bepergian ke luar negeri. Pasalnya, diketui bahwa saat ini di Indonesia kedapatan varian Omicron dari perjalanan luar negeri. “Saya rasa di masa Nataru ini prokes harus dijalankan, teman-tema kalau bisa jangan keluar negeri deh, istirahat dulu di sini, liburan di dalam karena sudah terbukti kasusnya dari luar negeri, orang Indonesia ke sana itu bawa risiko,” ucapnya dalam telekonferensi pers, Selasa (21/12).
Kemudian disampaikan olehnya juga terkait pelaksanaan dan pengawasan 3T (testing, tracing, treatment) telah diperkuat. Khususya di tempat karantina. “Saya juga tadi minta tolong karantina diperbanyak, karena dengan perpanjang dari 10 hari, banyaknya orang pulang, itu bisa dihitung berapa banyak karantina yang dibutuhkan, kemudian vaksinasi dipercepat,” tambahnya.
Status PeduliLindungi Jadi Hitam
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, salah satu upaya antisipasi persebaran Omicron adalah mengurangi perjalanan ke luar negeri. “Jadi, jangan kita gagah-gagahan libur ke luar negeri, bantulah ekonomi dalam negeri kita, libur ke Bali, libur ke mana-mana (dalam negeri, Red),” ujar Luhut.
Luhut juga memastikan, pemerintah mengubah status PeduliLindungi para pelaku perjalanan luar negeri menjadi hitam selama periode karantina. Itu dimaksudkan untuk mencegah varian Omicron masuk ke Indonesia.
Menurut Luhut, ada penurunan penggunaan PeduliLindungi yang cukup signifikan. Terutama di wilayah Jawa dan Bali, yakni hingga 74 persen pada pekan ini dibandingkan pekan sebelumnya. “Menjelang Natal dan tahun baru ini, tren mingguan check in PeduliLindungi di sektor transportasi, pusat perbelanjaan, dan rekreasi mengalami tren penurunan,” jelasnya.
Luhut pun menyindir warga yang pulang dari luar negeri tapi meminta karantina gratis di RS Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet. Hal ini disampaikannya merespons isu penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta.
Luhut mengatakan, banyak pelaku perjalanan luar negeri dari kalangan orang kaya yang enggan menjalani karantina di tempat yang sudah ditetapkan pemerintah. “Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa. Dia minta supaya dia dikarantina di Wisma Atlet karena gratis,” katanya.
Luhut menegaskan, pemerintah akan menyiapkan sejumlah fasilitas karantina khusus bagi para pelaku perjalanan luar negeri agar tidak terjadi penumpukan. mengantisipasi melonjaknya pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia, pemerintah akan kembali menyiapkan tempat karantina tambahan untuk menjaga agar kondisi kepulangan mereka tetap kondusif dan sesuai protokol yang ada.
Lebih lanjut ia menegaskan, karantina di Wisma Atlet harus sesuai aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Hanya kelompok tertentu yang bisa melakukan karantina di Wisma Atlet. “Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini,” ujarnya.
Luhut pun mengimbau para pemangku kebijakan untuk terus menegakkan enforcement lebih masif. Hal tersebut diharapkan bisa memastikan bahwa yang beraktivitas di publik adalah masyarakat yang benar-benar sehat. Apalagi, penularan varian Omicron semakin luas. Sudah lebih dari 70 negara yang mendeteksi masuknya Omicron.
Bahkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Inggris sudah menaikkan level kewaspadaan dari level 3 menjadi level 4 pasca pertambahan kasus yang cukup tinggi. Yakni, 1.239 kasus Omicron pada 12 Desember 2021. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya.
Data mengenai Omicron masih minim. Saat ini, kata dia, WHO dan para ahli terus melakukan penelitian. Baik mengenai kecepatan penularan maupun efektivitas vaksin terhadap varian baru tersebut. “Dengan masih terbatasnya bukti-bukti ini, tidak ada cara lain selain hati-hati dan waspada,” ungkapnya. Karena itu, perlu dilakukan akselerasi vaksinasi Covid-19, mematuhi protokol kesehatan, dan membatasi pergerakan guna mencegah penularan.
SE Mendagri
Sementara, Pemerintah telah melaksanakan Rapat Tingkat Menteri tentang Persiapan Akhir Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), Selasa (21/12). Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga sampai Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi.
Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa pemerintah akan menerbitkan aturan kebijakan yang diperlukan untuk mengantisipasi periode sebelum dan sesudah Nataru. Mendagri akan mengeluarkan Surat Edaran terkait penanganan pra dan pasca Nataru.
“Akan dikeluarkan SE Mendagri untuk penerapan dan penegakan PeduliLindungi. Operasi lilin akan dilaksanakan pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Akan tetapi H-7 akan dilakukan kegiatan pra operasi, lalu setelah tanggal 2 (Januari) yaitu H+7 akan dilakukan post operasi, terutama oleh Polri, TNI serta aparat ketertiban di masing-masing daerah,” jelas Muhadjir Effendy dalam telekonferensi pers, Selasa (21/12).
Pemerintah juga akan melakukan penebalan petugas untuk mengantisipasi dampak pergerakan masyarakat di semua area. Mulai dari mall, restoran, jalan nasional, jalan tol dan lokasi wisata. “Kementerian lembaga terkait juga akan mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi waktu tunggu hasil PCR di pintu-pintu masuk sehingga tidak ada penumpukan perjalanan luar negeri di pintu masuk, baik darat, laut, maupun udara,” tambah dia.
Begitu juga untuk penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk ditingkatkan yang dapat menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan baik, tetapi belum melaksanakannya secara disiplin.
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa kebutuhan pangan yang diperlukan untuk menghadapi Nataru dalam kondisi aman. Ditegaskan oleh Muhadjir bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan ini untuk mencegah gelombang penularan Covid-19 berikutnya, terutama setelah munculnya varian baru Omicron. “Semoga semua berjalan lancar dan saya harap semua mendukung untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” tandas dia. (jpc/dth)
