JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Politisi PDIP, Pramono Anung mengatakan penundaan pengumuman nama-nama anggota kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan untuk kebaikan bersama. Penundaan terjadi menurut Pramono, karena cara yang dipakai oleh Jokowi beda dengan presiden sebelumnya.
“Itu ditunda demi kebaikan kita bersama, di samping cara yang dipakai Presiden Jokowi beda dengan pendahulunya,” kata Pramono Anung, di gedung Nusantara II, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (23/10).
Oleh karena itu, mantan Wakil Ketua DPR itu minta semua pihak tidak berspekulasi terhadap penundaan tersebut lalu dikaitkan dengan nama-nama calon menteri yang distabilo merah oleh KPK.
“Hanya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pimpinan KPK yang tahu persis siapa saja kandidat yang tidak layak menjadi menteri. Jadi, tidak perlu berspekulasi. Serahkan kepada presiden dan wapres untuk menyikapi rekomendasi itu,” pinta Pramono.
Bangsa ini kata Pramono, harus belajar dari pengalaman masa lalu ketika ada tiga menteri aktif yang terkena tindak pidana korupsi. “Pak Jokowi-JK tentu tidak mau itu terulang,” pungkasnya. (fas/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Politisi PDIP, Pramono Anung mengatakan penundaan pengumuman nama-nama anggota kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan untuk kebaikan bersama. Penundaan terjadi menurut Pramono, karena cara yang dipakai oleh Jokowi beda dengan presiden sebelumnya.
“Itu ditunda demi kebaikan kita bersama, di samping cara yang dipakai Presiden Jokowi beda dengan pendahulunya,” kata Pramono Anung, di gedung Nusantara II, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (23/10).
Oleh karena itu, mantan Wakil Ketua DPR itu minta semua pihak tidak berspekulasi terhadap penundaan tersebut lalu dikaitkan dengan nama-nama calon menteri yang distabilo merah oleh KPK.
“Hanya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pimpinan KPK yang tahu persis siapa saja kandidat yang tidak layak menjadi menteri. Jadi, tidak perlu berspekulasi. Serahkan kepada presiden dan wapres untuk menyikapi rekomendasi itu,” pinta Pramono.
Bangsa ini kata Pramono, harus belajar dari pengalaman masa lalu ketika ada tiga menteri aktif yang terkena tindak pidana korupsi. “Pak Jokowi-JK tentu tidak mau itu terulang,” pungkasnya. (fas/jpnn)
