Presiden Terpilih Joko Widodo .
Kirim Surat ke DPR
Di sisi lain, berbagai langkah terus dilakukan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) terkait pemilihan calon menteri. Yang paling baru, dipastikan Presiden telah mengirim surat ke ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto soal struktur kabinet.
Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menuturkan, surat tersebut dikirimkan beberapa hari yang lalu ke DPR untuk mendapatkan pertimbangan. Hal ini diperlukan karena akan ada sejumlah kebijakan perampingan dengan penggabungan dan pemisahan kementerian. “Surat ini kemungkinan telah sampai ke ketua DPR,” jelasnya.
Jokowi-JK merasa perlu mengirim surat tersebut karena DPR merupakan mitra kerja. Sehingga, antara eksekutif dan legislatif bisa bekerja sama lebih baik. “Masukan dari DPR, nantinya akan ditampung presiden,” ujarnya ditemui di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.
Terkait kemungkinan PPP mendapat jatah menteri, Hasto menegaskan bahwa tidak ada praktik transaksional dalam pemilihan menteri dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, penyusunan kementerian didasarkan pada kepentingan bangsa. “Tidak ada itu,” paparnya.
Kepentingan bangsa ini, lanjut dia, diutamakan masalah kemaritiman yang akan menjadi masa depan dari bangsa ini. Karena itulah akan ada kementerian kemaritiman. “Sekali lagi, semua hak preogratif Jokowi,” jelasnya.
Karena itu juga soal jumlah kementerian yang mencapai 34 atau 33 itu menjadi tidak begitu penting. Sebab, yang paling utama bagaimana efektifitas dari kementerian untuk bekerja menjawab persoalan bangsa. “Jumlah itu tidak penting,” paparnya.
Jumlah kementerian menjadi relatif karena yang penting adalah agenda dari setiap kementerian. Kalau agenda itu pro rakyat dan berjalan baik tentu akan jauh lebih bermanfaat. “Dari pada hanya membahas soal jumlah,” ucap dia.
Mengenai bagaimana restu Megawati terhadap kementerian Jokowi, Hasto menegaskan bahwa hal tersebut tentu tidak diperlukan. Sebab, Megawati sendiri yang telah menyiapkan Jokowi menjadi pemimpin. “Tentu saja tidaklah,” jelasnya.
