Bahkan, pertemuan antara dirinya dengan Megawati yang dilakukan kemarin sore juga tidak membahas soal kabinet. Pertemuan itu hanya membahas soal rencana rapat DPP yang akan dilakukan hari ini. “Kami bahas ini sesuai hasil rakernas,” terangnya.
Pada bagian lain, molornya pengumuman pembantu presiden itu dikritisi oleh anggota DPR RI. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut Fadli, Jokowi tidak menepati janjinya dalam pengumuman kabinet. “Katanya akan diumumkan selang satu hari dilantik. Sampai kini ternyata belum pengumuman,” jelasnya.
Menurut dia, hal itu tidak sesuai dengan visi dalam pidato kenegaraan Jokowi. Saat dilantik hari Senin lalu (20/10) Jokowi mengatakan semua pihak harus bekerja untuk kemajuan Indonesia. “Ini gimana katanya mau kerja kerja kerja. Kok sampai sekarang belum terbentuk,” paparnya.
Molornya pengumuman kabinet itu, kata Fadli juga berdampak pada terhambatnya kinerja dewan. Pasalnya sampai kini DPR belum mempunyai tenaga ahli. Karena penunjukkan tenaga ahli harus diputuskan baleg. “Baleg aja belum terbentuk. Gimana mau kerja. Ini akan merugikan pemerintah juga,” jelasnya.
Politikus dari Gerindra itu mengatakan memang pembentukan kabinet selambat-lambatnya 14 hari usai pelantikan. Namun, menurut dia lebih cepat justru lebih baik,” paparnya
Kritik juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri keterlambatan itu disebabkan mekanisme seleksi menteri yang dilakukan oleh Jokowi. Dia mengatakan ketika diperiksa KPK ternyata banyak menteri yang menerima rapot merah. “Setelah itu dia bingung,” ujarnya.
Politikus PKS itu menambahkan dia menilai kabinet Jokowi tidak sesuai komitmen. Awalnya Jokowi mengatakan bahwa kabinet harus bersih dari korupsi. Menterinya secara rekam jejak harus tidak punya masalah. “Namun saat ini ada nama-nama bermasalah di kabinet. Seperti Sri Mulyani. Ini kan gak sesuai komitmen,”paparnya. (dim/idr/aph/jpnn/rbb)
Mulai Dikritik
Bahkan, pertemuan antara dirinya dengan Megawati yang dilakukan kemarin sore juga tidak membahas soal kabinet. Pertemuan itu hanya membahas soal rencana rapat DPP yang akan dilakukan hari ini. “Kami bahas ini sesuai hasil rakernas,” terangnya.
Pada bagian lain, molornya pengumuman pembantu presiden itu dikritisi oleh anggota DPR RI. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut Fadli, Jokowi tidak menepati janjinya dalam pengumuman kabinet. “Katanya akan diumumkan selang satu hari dilantik. Sampai kini ternyata belum pengumuman,” jelasnya.
Menurut dia, hal itu tidak sesuai dengan visi dalam pidato kenegaraan Jokowi. Saat dilantik hari Senin lalu (20/10) Jokowi mengatakan semua pihak harus bekerja untuk kemajuan Indonesia. “Ini gimana katanya mau kerja kerja kerja. Kok sampai sekarang belum terbentuk,” paparnya.
Molornya pengumuman kabinet itu, kata Fadli juga berdampak pada terhambatnya kinerja dewan. Pasalnya sampai kini DPR belum mempunyai tenaga ahli. Karena penunjukkan tenaga ahli harus diputuskan baleg. “Baleg aja belum terbentuk. Gimana mau kerja. Ini akan merugikan pemerintah juga,” jelasnya.
Politikus dari Gerindra itu mengatakan memang pembentukan kabinet selambat-lambatnya 14 hari usai pelantikan. Namun, menurut dia lebih cepat justru lebih baik,” paparnya
Kritik juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri keterlambatan itu disebabkan mekanisme seleksi menteri yang dilakukan oleh Jokowi. Dia mengatakan ketika diperiksa KPK ternyata banyak menteri yang menerima rapot merah. “Setelah itu dia bingung,” ujarnya.
Politikus PKS itu menambahkan dia menilai kabinet Jokowi tidak sesuai komitmen. Awalnya Jokowi mengatakan bahwa kabinet harus bersih dari korupsi. Menterinya secara rekam jejak harus tidak punya masalah. “Namun saat ini ada nama-nama bermasalah di kabinet. Seperti Sri Mulyani. Ini kan gak sesuai komitmen,”paparnya. (dim/idr/aph/jpnn/rbb)