JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Reshuffle kabinet jilid II diprediksi akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini. Bahkan, dia berani menyebut tinggal hitungan hari.
“Kemungkinan reshuffle menghitung hari, karena reshuffle menunggu momentum Munaslub Golkar. Selain itu juga reshufle dilakukan untuk meminimalisir kegaduhan di ruang publik, serta mempercepat kinerja pemerintah,” ujar Direktur Lembaga Kajian Publik Moestopo (LKPM) Didik Triana Hadi, kemarin.
Dia menganalisa, kekuatan koalisi pemerintah yang bertambah bakal meningkatkan dukungan terhadap kebijakan yang bakal dikeluarkan. Hal ini tentu melahirkan kepercayaan diri berlipat ganda buat pemerintah.
“Bakal minim kerikil untuk jalannya pemerintahan ke depan,” jelas dia.
Didik menyatakan, komunikasi antara Partai Golkar dengan pemerintah dilakukan sudah lama. Bisa saja komunikasi dilakukan sebelum mencuatnya kasus ‘Papa Minta Saham’.
“Tak ada makan siang yang gratis. Dukungan Golkar tidak diberikan cuma-cuma. Pasti akan ada jatah kursi, Setya Novanto juga sudah bisa memastikan kursi yang dijanjikan,” tuturnya.
Jatah untuk Golkar, lanjutnya, kemungkinan bakal diambilkan dari kursi menteri yang saat ini diduduki kalangan profesional. Sebab Presiden Jokowi bakal berhati-hati jika ingin mengganti kursi dari partai pendukung pemerintah.
“Sepertinya diambil dari prefesional. Bisa menggantikan Rizal Ramli, atau profesional lainnya,” ungkapnya.
Dia menambahkan, masuknya Golkar di tengah-tengah koalisi pemerintahan, bukan berarti posisi pemerintah aman. Golkar kemungkinan bakal melakukan manuver-manuver.
“Yang terpenting bagaimana pemerintah dapat menakar pola-pola manuver Golkar. Sehingga tidak menjadi bola liar,” tukasnya.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai reshuffle kabinet bergulir itu bukan untuk mengakomodir PAN atau Partai Golkar.
“PAN meyakini bahwa kalaupun ada reshuffle, bukan karena mengakomodir PAN atau Golkar. Reshuffle itu karena Presiden ingin memperbaiki kinerja kabinet,” katanya di Gedung DPR Jakarta, Senin (23/5).
Ia membantah isu reshuffLe berhembus karena PAN meminta jatah di kabinet. Jika pun benar ada reshuffle dan Golkar mendapat porsi lebih, PAN tidak akan mempermasalahkan.
“Kami tidak menuntut lebih banyak atau membidik posisi-posisi itu. Silakan mau Golkar lebih banyak. PAN diajak atau tidak itu menjadi wewenang Presiden,” ujarnya.
Pihak istana sendiri belum mau mengungkap kapan rencana reshuffle kabinet jilid II bakal dilakukan Presiden Jokowi. Namun jika dilakukan reshuffle, hal itu semata-mata pertimbangan presiden.
Menurut Juru Bicara (Jubir) Presiden, Johan Budi Sapto Prabowo, perihal wacana reshuffle telah diatur dalam konstitusi.
“Jadi tidak ada hubungan dengan munaslub dan dukungan Partai Golkar kepada Presiden Jokowi,” kata Johan, saat dihubungi wartawan, Senin (23/5).
Karenanya, kewenangan reshuffle adalah hak prerogratif presiden untuk memutuskan. Menurutnya, hanya presiden yang tahu kebutuhan untuk merombak kabinet.
“Memilih dan mengangkat menteri dalam kabinet sepenuhnya kewenangan presiden,” tukasnya. (jpnn/bbs/val)
