Dewan Presidium Penyelamatan Partai Perjuangan Indonesia Baru (DPP PIB) resmi mengajukan surat keberatan dan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), Jumat (20/7).
Sebagaimana dikemukakan Ketua DPP PIB, Roder Nababan, secara khusus kepada koran ini di Jakarta, Senin (23/7), dalam surat itu tak cuma berisi keberatan DPP PIB, melainkan permohonan agar Menkumham Amir Syamsuddin menolak hasil kongres Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) di Hotel Redtop, Jakarta pada 12 Juli lalu.
“Kami menolak pula pendaftaran perubahan nama, lambang, tanda gambar PPIB, serta perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional yang berubah menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)”.
Buntut berdiri DPP PIB yang terdiri dari sejumlah Ketua DPD dan deklarator ini bermula dari kongres yang digelar pada 12 Juli lalu.
“Saya katakan itu kongres ilegal. Karena jumlah pesertanya yang hadir hanya 41 orang dan disebut 50 orang. Sementara kami yang punya hak suara di seluruh Indonesia mencapai 200 suara,” ungkap Ketua DPD PIB Provinsi Papua, Tofan Rudi Worumi, kepada koran ini.
Menurut Tofan, agenda kongres seyogianya mengganti kepengurusan DPN. Tapi justru yang terjadi adalah peleburan PIB dengan Partai Kebangkitan Bangsa Nasional (PKBN).
“Jadi direkayasa sedemikian rupa. Peserta sama sekali tak diberikan kesempatan memberi suara,” ungkapnya. Dia merasa aneh karena justru Yeni Wahid yang partainya tak lolos verifikasi menjadi ketua umum. Demikian juga sejumlah ketua DPD yang baru dipegang oleh orang-orang dari kubunya Yeni.
“Lantas kami dapat apa? Ini kan sama saja kami jual partai. Kalau ada deal-deal di pusat, jangan kami di daerah yang dikorbankan,” ungkap Tofan yang mengaku PIB di Papua punya sepuluh kursi di DPRD Kabupaten/kota.
Kekecewaan yang sama juga dikemukakan Ketua DPD Jambi, Roder Nababan. “Kami bukan merusak PKBN. Tapi ingin menyelamatkan PIB,” ungkapnya yang menyatakan paling tidak kini terdapat 13 DPD yang menolak hasil kongres dan akan membawa perkara ini ke jalur hukum.
‘’PIB dimasuki orang, lalu tiba-tiba kita yang sebelumnya dua kali lolos verifikasi malah ikut menjadi partai yang belum terdaftar. Ini kan sangat fatal. Ada apa sebenarnya dibalik ini semua? Kami harus menyelamatkan partai,” ungkap deklarator yang juga Ketua DPD Sumatera Selatan, Imron Terasip.
Hal senada juga dikemukakan Ketua DPD Bengkulu yang merupakan deklarator partai, Wafa, sejumlah deklarator, serta Ketua DPD dan DPC. Untuk itu mereka bermaksud menyelamatkan partai dan terus berjuang. (gir)
