JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Instansi yang memasukkan data verifikasi dan validasi (verval) honorer kategori dua (K2) yang gagal tes, hingga saat ini sangat sedikit jumlahnya. Padahal, waktu penyelesaian honorer K2 tinggal sebulan lagi.
Kabag Pengaduan dan Pelayanan Informasi (PPI) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Nurhasni mengatakan, dari 500-an instansi yang memiliki honorer K2, baru 166 saja datanya telah masuk. Data tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan KemenPAN-RB.
“166 daerah ini sudah lengkap datanya disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak,” tutur Nurhasni, Senin (24/11).
Ia menambahkan, belum clear-nya data verval honorer K2 menyulitkan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Sebab dari data itu pemerintah bisa melihat apakah honorer K2 di daerah tersebut benar-benar diangkat sebagai honorer sesuai prosedur. “Sebenarnya batas pemasukan data verval sampai 29 Agustus. Tapi nyatanya sampai sekarang belum semuanya. Sementara KemenPAN-RB tidak bisa langsung ambil putusan ditutup, karena pasti banyak daerah yang protes. Jadi kami posisinya serbasalah juga,” tandasnya. (esy/jpnn/saz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Instansi yang memasukkan data verifikasi dan validasi (verval) honorer kategori dua (K2) yang gagal tes, hingga saat ini sangat sedikit jumlahnya. Padahal, waktu penyelesaian honorer K2 tinggal sebulan lagi.
Kabag Pengaduan dan Pelayanan Informasi (PPI) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Nurhasni mengatakan, dari 500-an instansi yang memiliki honorer K2, baru 166 saja datanya telah masuk. Data tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan KemenPAN-RB.
“166 daerah ini sudah lengkap datanya disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak,” tutur Nurhasni, Senin (24/11).
Ia menambahkan, belum clear-nya data verval honorer K2 menyulitkan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Sebab dari data itu pemerintah bisa melihat apakah honorer K2 di daerah tersebut benar-benar diangkat sebagai honorer sesuai prosedur. “Sebenarnya batas pemasukan data verval sampai 29 Agustus. Tapi nyatanya sampai sekarang belum semuanya. Sementara KemenPAN-RB tidak bisa langsung ambil putusan ditutup, karena pasti banyak daerah yang protes. Jadi kami posisinya serbasalah juga,” tandasnya. (esy/jpnn/saz)
