Calon Ketua Umum Golkar nomor urut 1 Ade Komarudin (kanan) berbincang dengan calon Ketua Umum Golkar nomor urut 2 Setya Novanto sebelum menyampaikan visi misi pada kampanye calon ketua umum Golkar zona II di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/5). Kampanye Zona II yang merupakan rangkaian Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar tersebut diikuti kader partai dari wilayah Jawa dan Kalimantan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua DPR Ade Komarudin mengaku telah mendengar keputusan DPP Partai Golkar yang mencopot dirinya dari pucuk pimpinan di parlemen saat ini. Meski sudah mendapat informasi langsung secara lisan, Ade mengaku belum bisa mengambil keputusan. Apakah akan menyetujui atau menolak hasil rapat pleno DPP Golkar itu.
Sikap tersebut diungkapkan Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, menjelang pertemuannya dengan Perdana Menteri Belanda di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/11). Akom juga menyatakan sudah mendengar kabar bahwa DPP Golkar telah menggelar rapat pleno pada 21 November lalu. Namun, dia belum mendapatkan surat resmi atas keputusan pleno yang mencopot dirinya itu.
”Nanti saya lihat resminya kayak gimana, nanti saya pelajari, kan gitu,” ujar Akom kepada wartawan.
Politikus senior partai beringin tersebut juga mengakui bahwa perwakilan DPP Golkar, yakni Ketua Harian Nurdin Halid, sudah menemui dirinya. Dari hasil pertemuan itu, Akom menyebut belum bisa memberikan jawaban.
”Saya lebih dulu harus berkonsultasi dengan senior Partai Golkar, berbicara juga dengan keluarga, lalu saya akan salat Istikharah,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar tersebut.
Terkait alasan dirinya dicopot, Akom merasa tidak pernah melakukan kesalahan, baik yang fatal ataupun biasa. Sejak masuk menjadi anggota DPR pada 1997 hingga kini, pengabdiannya sebagai politikus adalah komitmen dirinya kepada partai dan negara. Apalagi, lanjut dia, menjadi anggota DPR periode saat ini adalah pengabdiannya yang terakhir sebagai wakil rakyat.
”Saya sudah sampaikan ke konstituen di Bekasi, 2019 saya tidak mencalonkan lagi, jadi plong,” ucapnya.
Terpisah, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung berharap rencana mengembalikan Setya Novanto (Setnov) ke kursi ketua DPR tidak menjadi awal konflik baru. Atas hal tersebut, dia mengingatkan DPP agar juga melibatkan para senior partai sebelum benar-benar mengeksekusi keputusan rapat pleno DPP itu.
Bukan hanya senior partai yang ada di dewan pembina, menurut Akbar, mereka yang duduk di dewan pertimbangan maupun dewan penasihat juga perlu dimintai saran. ”Keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR, menurut saya, seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP,” tutur wakil ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar tersebut.
Akbar menegaskan, kesepakatan penuh para stakeholder Golkar itu penting guna menghindari efek negatif keputusan yang diambil. ”Kalau tidak ada kesepakatan, bisa menimbulkan masalah dan konflik baru,” terang mantan ketua DPR tersebut.
Padahal, lanjut Akbar, Golkar saat ini menghadapi sejumlah agenda politik penting. Mulai pilkada serentak 2017 hingga Pemilu 2019. ”Karena itu, soliditas internal harus tetap dijaga dengan baik,” imbuh dia.
Akbar juga mengingatkan, track record Akom dalam perjalanan politik Golkar selama ini perlu dijadikan pertimbangan. Sebagai salah seorang kader yang cukup lama berkecimpung di Golkar, dedikasi dan loyalitas yang bersangkutan tidak perlu diragukan. ”Itu harus diperhatikan pula. Ade itu kader lama. (Dedikasi dan loyalitasnya, Red) tidak perlu diragukan lagi,” tegas Akbar.
Ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) memilih tidak berkomentar banyak atas kelanjutan keputusan rapat pleno DPP yang tidak dia hadiri itu. Dia menyatakan, hingga kemarin (23/11) masih banyak kesibukan yang dilakukan di luar adanya keputusan pleno tersebut.
”Saya saja baru sampai tadi malam, ketemu presiden, terus ada rapat-rapat. Pagi ini juga ada rapat,” ujar Setnov setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kemarin.
Setnov juga mengaku belum mendapat laporan dari DPP atas keputusan pleno tersebut. Karena itu, tutur dia, ada baiknya semua pihak menunggu. Saat ditanya kesediaannya menggantikan Akom, Setnov tidak menjawab gamblang. ”Kami saling menghormati kepada Saudara Akom. Semuanya kami serahkan kepada keputusan DPP Partai Golkar,” ujarnya.
Ditemui terpisah, Zulkifli menilai keputusan pencopotan Akom dari ketua DPR merupakan hak DPP Golkar. Karena Golkar saat ini memiliki hak di posisi ketua DPR, menurut dia, siapa pun tidak boleh melakukan intervensi terkait keputusan yang diambil. ”Tentu ini internal Partai Golkar kita hargai, kita hormati. Ini hak penuh Partai Golkar,” tutur Zulkifli.
