Arif Adityo, salah satu pasien RSJ Menur saat sedang dilakukan perekaman an data e-ktp oleh Cherie Arfan, petugas dari Staf Sub Bagian Umum di RSJ Menur, Rabu (13/10).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Terobosan pemerintah untuk mereformasi data kependudukan berbasis teknologi menyisakan banyak persoalan. Bukan hanya masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP, pengadaan 110 juta chip pada tahun anggaran 2011–2012 juga menyisakan utang USD 90 juta (sekitar Rp1,08 triliun) kepada perusahaan subkontraktor asal Amerika Serikat.
”Saya sudah dihubungi perusahaan-perusahaan itu dan agen-agen itu. Mereka bilang, Pak Menteri, kementerian Anda masih utang kepada saya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan komisi II di gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/11).
Karena persoalan terjadi pada pemerintahan sebelumnya dan dinyatakan klir dalam audit APBN, Tjahjo menyerahkan hal tersebut kepada KPK. Sebab, jika dana dianggarkan untuk menutupi tunggakan, dia khawatir tersangkut masalah hukum.
Menurut dia, bukan hanya uang rakyat yang berpotensi dirugikan, melainkan juga kerahasiaan data kependudukan yang bisa terancam. Sebab, lanjut Tjahjo, tidak ada jaminan perusahaan tersebut berkomitmen menjaga kerahasiaan.
”Namanya data, bisa tahu-tahu ada orang asing yang punya paspor pakai data Anda. Bukan nama saja, lengkap sampai iris mata dan sidik jari,” imbuhnya.
Untuk itu, ke depan pihaknya berupaya mengalihkan produksi chip dari asing ke perusahaan dalam negeri. Harapannya, proteksi keamanan bisa lebih terjamin.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fahrullah menambahkan, berdasar catatan yang ada, pemerintah tidak melakukan kontrak dengan subkontraktor. Melainkan dengan konsorsium, dan itu sudah dibayarkan. Zudan menduga, uang tersebut tidak dibayarkan kepada subkontraktor.
”Mestinya subkontraktor tagihnya ke konsorsium. Tapi, konsorsium kan sudah bubar. Saya yang diminta menagihkan itu,” ujarnya.
Terkait kerahasiaan data, Zudan mengatakan, untuk saat ini relatif tidak bermasalah. Sebab, server sudah dipindah di Jakarta. ”Tapi, kalau zaman dulu nggak tau. Sekarang kan kita awasi, traffic-nya jelas,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman meminta apa yang terjadi pada masa lalu menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah. Apalagi, pengadaan chip menjadi kegiatan yang rutin. ”Itu bagaimana, kita sudah bayar tapi perusahaan bilang belum,” tutur politikus Golkar tersebut.
Selain itu, dia mendesak pemerintah untuk mempercepat upaya produksi chip di dalam negeri. Hal tersebut bisa diupayakan dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan, lembaga, maupun perguruan tinggi yang digenjot untuk mempelajari pembuatan chip. ”Kalau asing terus, repot juga,” ujarnya. (far/c10/fat/jpg/adz)
