Karena belum ada korban selamat yang bisa dimintai keterangan, kata Iqbal, pihaknya masih belum bisa memastikan bagaimana kronologis kejadiannya, berapa jumlah penumpang, dan identitas korban tewas yang masih belum diketahui.
Sebelumnya diberitakan bahwa sebuah boat pancung (kapal kecil sepanjang 5,4 meter) yang diperkirakan bermuatan 40 orang karam di perairan Tanjung Rhu, Johor, Malaysia. Kapal tersebut pertama kali ditemukan masyarakat di sekitar pantai pukul 09.17 waktu Malaysia, Senin (23/1). Kapal tersebut diperkirakan datang dari arah Batam, Kepulauan Riau, menuju pantai timur Semenanjung Malaysia.
Sementara itu, BNP2TKI akan memfasilitasi para korban kapal tenggelam itu. BNP2TKI akan bekerja sama dengan KJRI Johor Baru dan Kementerian Luar Negeri dalam mengirimkan para korban, baik yang selamat maupun meninggal dunia, ke keluarga masing-masing. Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih menunggu hasil identifikasi korban yang meninggal dunia oleh petugas forensik Malaysia.
“Nanti, BNP2TKI akan mengirimkan para korban dari bandara ke rumah keluarga korban,” tuturnya.
Kabag Humas BNP2TKI Servulus Bobo Riti menuturkan pihaknya akan segera melakukan tindakan kontigensi dengan berkoordinasi bersama Kemenlu, Perwakilan RI di Johor Bahru, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, stakeholders terkait, BP3TKI Tanjung Pinang yang dipimpin Kombes Pol. Ahmad Ramadhan. “Kami sudah berkomunikasi intensif dengan semua mitra kerja di wilayah Kepulauan Riau,” kata Servulus.
Direktur Eksekutif lembaga swadaya masyarakat (LSM) Migrant Care Anis Hidayah mengatakan bahwa munculnya praktik-praktik pemberangkatan buruh migran melalui jalur tidak resmi sebetulnya karena ketidakpercayaan para buruh migrant kepada mekanisme yang dibangun pemerintah. “Sudah bayar mahal, enggak ada jaminan perlindungan. Dan ada ancaman eksploitasi dan perdagangan orang juga,” terangnya.
Menurut Anis, banyaknya buruh migran yang masuk Malaysia lewat jalur tidak resmi merupakan tamparan untuk pemerintah. Mekanisme migrasi yang berbelit dan tidak adanya jaminan serta pengawasan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Anis mengatakan, pemerintah sudah seharusnya mempermudah mekanisme migrasi.
“Buat aman dan accessible. Pengawasan juga penting. Selama ini ketahuan ada buruh migran ilegal ketika kapal tenggelam atau sudah disiksa bahkan sudah meninggal. Selalu ketahuan di ujung ketika kasus sudah terjadi,” papar Anis. (and/jpg/yaa)
