26.7 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

Pengambilalihan Masuk Tahap Audit

Nasionalisasi Inalum 2013

JAKARTA-Proses pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memasuki tahapan penting. Saat ini, tim yang dipimpin Menteri Perindustrian MS Hidayat sudah mulai membahas mekanisme audit PT Inalum. Targetnya, proses audit ini sudah kelar sebelum 2013.

Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, Parlindungan Purba, menjelaskan, audit yang akan dilakukan menyangkut tiga aspek, yakni audit finansial, audit peralatan, dan audit manajemen.
“Tim yang dibentuk pemerintah masih intensif melakukan negosiasi di Jakarta. Rapat-rapat tim terus dilakukan. Juga sudah mulai dibahas tentang audit tiga hal itu,” terang Parlindungan Purba kepada Sumut Pos di Jakarta, Selasa (24/5).

Parlindungan, sebagai anggota Komisi II DPD yang membidangi masalah perindustrian, mengaku terus menjalin komunikasi dengan tim yang dipimpin MS Hidayat. “Saya kawal terus agar terjamin kepentingan nasional dan kepentingan daerah kita,” tegasnya.

Selain selalu berkomunikasi dengan tim nego, Parlindungan juga mengaku selalu kontak dengan Badan Otorita Asahan dan pimpinan Inalum.

Dijelaskan Parlindungan, audit sangat penting sebelum nantinya PT Inalum diambil alih 100 persen oleh pemerintah RI. Misalnya audit peralatan, untuk mengetahui kondisi peralatan di Inalum sebelum diambil alih. “Jangan sampai dibilang masih bagus tapi ternyata sudah rongsokan,” terangnya.

Sedang audit finansial,  nantinya akan sangat menentukan berapa dana yang harus dibayar sebagai kewajiban pemerintah RI.

“Sekaligus untuk mengetahui harga buku dan harga pasar,” kata Parlin, panggilan akrabnya.

Sebelumnya, 10 bupati/walikota di daerah sekitar danau Toba  ke DPD pada 29 Maret 2011 yang ketika itu ditemui Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan empat senator asal Sumut.

Ke-10 bupati/wali kota yang disertai Pansus Inalum DPRD Sumut itu menyampaikan keinginan agar Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota memperoleh golden share atau porsi saham PT Inalum pasca- take over.  Ke-10 pemkab/kota itu terdiri tujuh kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan kawasan Danau Toba, yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo pernah menyampaikan, pemerintah akan mengutus Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk mengambil alih pengelolaan Inalum.
Agus mencatat kerugian sekitar US$1,2 miliar jika pemerintah melanjutkan kerjasama dengan perusahaan Jepang Nippon Asahan Alumunium (NAA).(sam)

Nasionalisasi Inalum 2013

JAKARTA-Proses pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memasuki tahapan penting. Saat ini, tim yang dipimpin Menteri Perindustrian MS Hidayat sudah mulai membahas mekanisme audit PT Inalum. Targetnya, proses audit ini sudah kelar sebelum 2013.

Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, Parlindungan Purba, menjelaskan, audit yang akan dilakukan menyangkut tiga aspek, yakni audit finansial, audit peralatan, dan audit manajemen.
“Tim yang dibentuk pemerintah masih intensif melakukan negosiasi di Jakarta. Rapat-rapat tim terus dilakukan. Juga sudah mulai dibahas tentang audit tiga hal itu,” terang Parlindungan Purba kepada Sumut Pos di Jakarta, Selasa (24/5).

Parlindungan, sebagai anggota Komisi II DPD yang membidangi masalah perindustrian, mengaku terus menjalin komunikasi dengan tim yang dipimpin MS Hidayat. “Saya kawal terus agar terjamin kepentingan nasional dan kepentingan daerah kita,” tegasnya.

Selain selalu berkomunikasi dengan tim nego, Parlindungan juga mengaku selalu kontak dengan Badan Otorita Asahan dan pimpinan Inalum.

Dijelaskan Parlindungan, audit sangat penting sebelum nantinya PT Inalum diambil alih 100 persen oleh pemerintah RI. Misalnya audit peralatan, untuk mengetahui kondisi peralatan di Inalum sebelum diambil alih. “Jangan sampai dibilang masih bagus tapi ternyata sudah rongsokan,” terangnya.

Sedang audit finansial,  nantinya akan sangat menentukan berapa dana yang harus dibayar sebagai kewajiban pemerintah RI.

“Sekaligus untuk mengetahui harga buku dan harga pasar,” kata Parlin, panggilan akrabnya.

Sebelumnya, 10 bupati/walikota di daerah sekitar danau Toba  ke DPD pada 29 Maret 2011 yang ketika itu ditemui Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan empat senator asal Sumut.

Ke-10 bupati/wali kota yang disertai Pansus Inalum DPRD Sumut itu menyampaikan keinginan agar Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota memperoleh golden share atau porsi saham PT Inalum pasca- take over.  Ke-10 pemkab/kota itu terdiri tujuh kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan kawasan Danau Toba, yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo pernah menyampaikan, pemerintah akan mengutus Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk mengambil alih pengelolaan Inalum.
Agus mencatat kerugian sekitar US$1,2 miliar jika pemerintah melanjutkan kerjasama dengan perusahaan Jepang Nippon Asahan Alumunium (NAA).(sam)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/