Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menko Polhukam Wiranto di Istana Negara, Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto mengklarifikasi kabar soal pembelian 5.000 senpi (senjata api), yang sumber beritanya muncul dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat pertemuan terbatas dengan jenderal senior di Cilangkap akhir pekan lalu.
Wiranto mengatakan, pembelian itu dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan latihan. “Namun jumlahnya bukan lima ribu, tetapi 500 pucuk senjata,” kata Wiranto dalam jumpa persnya di Jakarta, Minggu (24/9).
Indopos melansir, Wiranto juga telah melakukan penelusuran atas informasi Panglima TNI. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa ini hanya soal komunikasi antarinstitusi yang belum tuntas. Sehingga tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5.000 pucuk senjata standar TNI tidak pada tempatnya, dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan.
“Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, memang ada pengadaan senjata laras pendek. Tapi jumlahnya 500, bukan 5.000 dan bukan standart TNI,” ujar Wiranto.
Dia menambahkan, senjata tersebut merupakan buatan PT PINDAD (Persero), BUMN yang memproduksi peralatan pertahanan dan keamanan. Sehingga tidak benar jika disebutkan bahwa senjata tersebut berasal dari luar negeri.
Selain itu, menurut Wiranto, pengadaan seperti ini izinnya bukan dari Mabes TNI, tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian, prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden. “Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas isu tersebut,” kata Wiranto.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menko Polhukam Wiranto di Istana Negara, Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto mengklarifikasi kabar soal pembelian 5.000 senpi (senjata api), yang sumber beritanya muncul dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat pertemuan terbatas dengan jenderal senior di Cilangkap akhir pekan lalu.
Wiranto mengatakan, pembelian itu dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan latihan. “Namun jumlahnya bukan lima ribu, tetapi 500 pucuk senjata,” kata Wiranto dalam jumpa persnya di Jakarta, Minggu (24/9).
Indopos melansir, Wiranto juga telah melakukan penelusuran atas informasi Panglima TNI. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa ini hanya soal komunikasi antarinstitusi yang belum tuntas. Sehingga tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5.000 pucuk senjata standar TNI tidak pada tempatnya, dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan.
“Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, memang ada pengadaan senjata laras pendek. Tapi jumlahnya 500, bukan 5.000 dan bukan standart TNI,” ujar Wiranto.
Dia menambahkan, senjata tersebut merupakan buatan PT PINDAD (Persero), BUMN yang memproduksi peralatan pertahanan dan keamanan. Sehingga tidak benar jika disebutkan bahwa senjata tersebut berasal dari luar negeri.
Selain itu, menurut Wiranto, pengadaan seperti ini izinnya bukan dari Mabes TNI, tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian, prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden. “Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas isu tersebut,” kata Wiranto.
